Bupati Bojonegoro dan Lurah Kepatihan Raih Penghargaan Terbaik IV

- Admin

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Kepala Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro, Putri Negari, menerima Penghargaan Terbaik IV Lomba Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur Tahun 2025.Di Surabaya, Selasa (04/11/2025).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Timur 2025, yang digelar di Hall Grand City Surabaya.

Penghargaan diberikan kepada dua kategori, yakni Kepala Daerah Pembina Siskamling Terpadu dan Pelaksana Siskamling Terpadu, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan keamanan serta ketertiban wilayah melalui penguatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Baca Juga:  Begini Cara Pemkab Bojonegoro Peringati Hari Ibu dan HUT Dharma Wanita

Forum Forkopimda tersebut menjadi wadah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas pemerintahan, keamanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Turut hadir jajaran kepala daerah se-Jawa Timur, unsur TNI–Polri, serta instansi vertikal. Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan tiga hal penting bagi kepala daerah dan Forkopimda, yaitu:

1. Memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah. Implementasi kebijakan nasional akan efektif bila diterjemahkan secara nyata di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
2. Meningkatkan respons cepat terhadap dinamika publik, termasuk krisis kesehatan, pengendalian inflasi, hingga potensi konflik sosial.
3. Menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum, agar aspirasi masyarakat tersalurkan tanpa menimbulkan gangguan sosial.

Baca Juga:  Polda Jatim Mutasi Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres

Wamendagri juga menekankan pentingnya deteksi dini dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga kondusivitas wilayah. Berdasarkan laporan, lebih dari 87 persen pemerintah daerah di Jawa Timur telah melaksanakan langkah-langkah peningkatan koordinasi dan keamanan di tingkat lokal. Jawa Timur sendiri menjadi provinsi dengan jumlah pos keamanan masyarakat terbanyak di Indonesia, mencapai lebih dari 117 ribu pos siskamling, yang menjadi modal sosial penting menjaga stabilitas daerah.

“Forkopimda harus menjadi katalis yang memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Wamendagri.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada Kelurahan Kepatihan atas konsistensi dan kontribusinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan jajaran yang telah aktif menjaga lingkungan melalui kegiatan Siskamling. Semoga inisiatif Kelurahan Kepatihan menjadi inspirasi bagi kelurahan dan desa lain untuk mengaktifkan kembali Siskamling di wilayah masing-masing,” ungkap Bupati.

Baca Juga:  Masuk PPKM Level 2, Pemkab Sampang Bakal Terapkan Aturan Sesuai Arahan Pusat

Senada dengan hal itu, Kepala Kelurahan Kepatihan, Putri Negari, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari Forkopimda, Satpol PP, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga arahan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.

“Sesuai arahan Mendagri, selain mengaktifkan kembali Siskamling, kami juga memperkuat poskamling untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum mulai dari tingkat RT/RW. Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menjaga keguyuban dan gotong royong , Tonggo Jogo Tonggo, Jogo Bojonegoro, Jogo Jawa Timur,” ujar Putri.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan
DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat
Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah
Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro
Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026
Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru