BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora) setempat pada Rabu (10/6/2026). Bojonegoro provinsi Jawa timur.
Rapat ini mengagendakan evaluasi pelaksanaan program kerja, serapan anggaran, serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, Komisi C memberikan apresiasi tinggi terhadap performa Dinpora Bojonegoro. Instansi ini dinilai tetap produktif dan mampu melampaui target pendapatan daerah, meskipun pemerintah daerah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang ketat.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, secara terbuka memuji realisasi PAD Dinpora yang melesat melebihi target yang dibebankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
“Meskipun berada di tengah kebijakan efisiensi, kinerja Dinpora sudah bisa melampaui target. Oleh karena itu, saya mengapresiasi kinerja Dinpora Bojonegoro,” ujar Ahmad Supriyanto di sela-sela rapat.
Berdasarkan data evaluasi per Juni 2026, capaian PAD yang dikelola Dinpora Bojonegoro mencatatkan angka signifikan. Dari target awal sebesar Rp230 juta, Dinpora berhasil membukukan realisasi pendapatan hingga kisaran Rp400 juta, atau setara dengan 181 persen.
Secara terpisah, Kepala Dinpora Bojonegoro, Arief Nanang Sugianto, S.STP., MM., menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan tersebut bersumber dari retribusi pengelolaan sarana olahraga, seperti GOR Utama dan GOR Tambakrejo.
Kendati fokus mengejar pendapatan daerah, Arief memastikan pengelolaan aset tetap mengedepankan pelayanan publik secara seimbang.
Ia menegaskan komitmennya dalam menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (BMD).
Arief menjamin kebijakan komersialisasi GOR untuk mengejar target PAD tidak akan mengorbankan hak fasilitas olahraga bagi generasi muda dan pembinaan atlet usia dini di Bojonegoro.
“Sesuai amanat Perda Nomor 8/2025, mekanismenya kepala sekolah tinggal melayangkan surat permohonan resmi ke Dinpora. Mulai pukul 07.00 sampai 12.00 WIB, fasilitas GOR digratiskan untuk anak sekolah. Sementara untuk masyarakat umum baru dikenakan tarif berbayar,” tegas Arief.
Arief menambahkan, Pemkab Bojonegoro saat ini memiliki delapan GOR yang tersebar di beberapa wilayah guna memudahkan akses olahraga masyarakat.
Fasilitas tersebut meliputi:
GOR Kedungadem
GOR Tambakrejo
GOR Kedewan
GOR Kanor
GOR Sumberrejo
GOR Juara (khusus cabang olahraga panahan)
GOR Kota
GOR Utama (berlokasi di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander)
Selain delapan GOR tersebut, Pemkab Bojonegoro juga memiliki stadion yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas olahraga penunjang lainnya.
Melalui regulasi yang ada, Dinpora menerapkan dualisme fungsi fasilitas, gratis tanpa pungutan biaya bagi pelajar pada jam sekolah (07.00–12.00 WIB) dengan syarat administratif resmi, serta pemberlakuan tarif retribusi bagi umum sebagai instrumen penopang surplus PAD daerah.
Penulis : Takim
Editor : Putri
