BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id -Sebuah keresahan besar kini menggelayuti akar rumput, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang lahir dari niat tulus Presiden Prabowo Subianto untuk menyehatkan bangsa, kini tengah berada di persimpangan jalan yang gelap.
Dari investigasi di lapangan, program ini tidak lagi murni soal gizi, melainkan telah menjelma menjadi “arena sikut” bagi para pemburu rente, elit politik, hingga oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
DPC Projo Bojonegoro secara tegas menyatakan bahwa kondisi saat ini sudah masuk dalam tahap darurat integritas.
Ketua DPC Projo Bojonegoro, Mustakim, membeberkan fakta pahit tentang mentalitas oportunis yang merusak tatanan program strategis ini.
Perubahan regulasi anggaran ternyata hanya mengubah pola “predator” birokrasi, bukan memperbaiki kualitas pelayanan.
“Ini sangat menyakitkan. Dulu, saat sistem anggaran masih ‘rembes’, para elit dan pemangku kepentingan ini enggan menoleh, pura-pura tidak tahu. Tapi begitu regulasi berubah dan anggaran cair dengan mudah, mereka berebut kuota dapur MBG layaknya semut mengerubungi gula. Elit politik dan oknum APH kini menguasai pengelolaan secara masif,” ujar Mustakim dengan penuh kekecewaan.
Fenomena ini membuktikan bahwa program MBG saat ini bukan lagi milik rakyat, melainkan milik mereka yang punya kuasa untuk memplot kuota dan mengatur kemitraan demi keuntungan pribadi.
Melihat carut-marutnya implementasi di lapangan, DPC Projo Bojonegoro mengusulkan langkah ekstrem namun perlu dilakukan oleh pemerintah, Hentikan atau tutup sementara program MBG selama kurang lebih dua tahun.
Langkah “istirahat” ini bukan untuk membatalkan niat baik Presiden, melainkan untuk, DPC Projo Bojonegoro, memberikan ruang bagi pemerintah untuk membersihkan rantai pasok dari campur tangan elit politik dan oknum APH yang bermain di air keruh.
Harus ada Perubahan Regulasi Fundamental, Menyusun aturan baru yang menutup rapat celah bagi siapapun yang ingin menjadikan MBG sebagai kedok pencucian uang atau mark-up anggaran.
Pemerintah,Memastikan APH kembali ke fungsi pengawasan, bukan justru menjadi pemain atau mitra “bayangan” dalam pengelolaan dapur.
Ungkap lelaki yang akrab dipangil djaeman tersebut,Keresahan kami sangat dalam; kami tidak ingin melihat program kebanggaan Presiden Prabowo ini hanya meninggalkan residu korupsi. Harus ada penegakan hukum yang radikal dari hulu (perencanaan) hingga hilir (piring anak sekolah).
Para koruptor yang berlindung di balik jargon “mendukung program pemerintah” harus diseret ke pengadilan.
“Lebih baik kita berhenti sejenak untuk membenahi sistem, daripada membiarkan program ini berjalan sebagai ladang pencucian uang bagi para oportunis. Jangan biarkan hak anak-anak kita dirampas oleh mereka yang berpura-pura setia tapi sebenarnya menggerogoti dari dalam,” ungkapnya.
Projo Bojonegoro mendesak Presiden untuk segera mengambil komando.
Jangan biarkan elit politik daerah mengubur mimpi besar bangsa ini di bawah tumpukan kuitansi fiktif dan kuota titipan.
Penulis : Takim
Editor : Putri
