JEMBER, SUARABANGSA.co.id – Seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan menghadapi kendala administratif saat menjalani perawatan di RSD dr Soebandi Jember. Proses klaim dan pemulangan pasien tertunda karena ketidakcocokan data kepesertaan.
Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi PDIP, Edi Cahyo Purnomo, mengungkapkan bahwa masalah ini dilaporkan langsung oleh warga yang mengalami kesulitan saat ingin pulang dari rumah sakit.
“Laporan yang kami terima, pasien sebenarnya memiliki BPJS aktif, namun terdapat perbedaan data antara NIK BPJS dan data kependudukan,” ujar Edi, Kamis (27/2/2025).
Menurut Edi, ketidaksesuaian data ini membuat proses klaim biaya perawatan tidak dapat diproses sehingga pasien tertahan di rumah sakit meskipun telah dinyatakan boleh pulang.
Pihak BPJS Kesehatan telah dikonfirmasi terkait persoalan ini, namun hingga saat ini masalah tersebut belum terselesaikan. Pasien masih harus menunggu hingga data diperbaiki.
“Kendala seperti ini bukan kasus pertama. Ada banyak masyarakat kurang mampu yang mengalami hal serupa, sehingga pelayanan kesehatan mereka terhambat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan dan Keperawatan RSD dr Soebandi, Anna Widyassari, membenarkan adanya perbedaan data pasien saat diverifikasi di sistem BPJS Kesehatan.
“Pasien dinyatakan tidak aktif oleh BPJS karena data NIK di BPJS berbeda dengan data kependudukan. Kami tidak bisa memproses klaim sebelum ada perbaikan data,” jelas Anna.
Ia menegaskan bahwa rumah sakit hanya dapat melakukan pelayanan berdasarkan data yang valid di sistem BPJS Kesehatan. Perbaikan data menjadi kewenangan BPJS dan instansi terkait.
Meski terkendala administrasi, RSD dr Soebandi memastikan bahwa pasien tetap mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.
“Kami tetap memberikan pelayanan sesuai standar, namun untuk urusan administratif tetap harus mengikuti regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Edi Cahyo meminta BPJS dan Dinas Kependudukan segera menindaklanjuti persoalan ini agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat ketidakcocokan data.
“Kami berharap ada koordinasi yang lebih baik antarinstansi agar tidak ada lagi pasien yang tertahan hanya karena masalah administratif,” pungkasnya.
Penulis : Ubaidillah
Editor : Putri
