BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Saat rekomendasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum keluar dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, dari pemutakhiran data ditemukan ada Anomali DTSEN, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memangil Dinas Sosial (Dinsos), Dinas tenaga kerja dan Industri, Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk melakukan hearing bersama terkait anomali DTSEN yang terjadi di Bojonegoro. Hari Jumat 5/6/2026, Bojonegoro Provinsi Jawa timur.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto menjelaskan, setelah Dengar pendapat Bersama, Dimana terjadi “Anomali DTSEN” dan hal tersebut telah disampaikan oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos), pemutakhiran data tersebut telah selai namun dari BPS belum keluar hasil akhirnya.
“Pemutakhiran sudah selesai data yang diserahkan ke BPS, ternyata belum keluar,Harus segera di percepat,karena data itu untuk rujukan yang lain-lain,” harapnya.
Imbuhnya, pelaksanaan sensus DTSEN yang dilakukan oleh pemerintah telah selesai, dan dalam Ground Check ditemukan anomali-anomali yang harus segera diselesaikan.
“Jadi pelaksanaan sensus oleh pemerintah,ditemukan ada Anomali,seperti contoh anomali aset,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ahmad Supriyanto juga menjelaskan terkait anomali tersebut salah satunya adalah warga muslim yang ternak babi, warga yang berlantai tanah tapi ada sawah, tapi dapat bantuan, namun ternyata hal tersebut tidak ada petugas inputnya.
“Salah satu contoh ditemukan masyarakat Bojonegoro ditemukan ternak babi itu ratusan, ini yang memelihara muslim,ini kan gak sesuai, ternyata dilapangan tidak ada petugas nya input, saat-saat input hasil sensus itu,” ungkapnya.
Terkait Anomali DTSEN ini akan menjadi rekomendasi oleh DPRD Bojonegoro (red: Komisi C)DTSEN harus segera selesai di akhir Juni ini kepada pemerintah.
“Kita minta akhir Juni harus selasai,” ungkap Ahmad Supriyanto.
Dalam pengalian informasi awak media dari laman Website portal pemkab Bojonegoro, Pelaksanaan Ground Check dimulai pada Tanggal 11 s.d 25 Mei 2026 diseluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Per Tanggal 29 Mei 2026 proses update data anomali seluruh kecamatan di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai seratus persen, Selanjutnya akan diproses dan diolah Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro sesuai dengan MoU Pemkab Bojonegoro dengan BPS Bojonegoro.
“Ini salah saya juga saya sih dalam hal ini tidak mengundang BPS,jadi kurang Komprehensif dalam perencanaan dirapat tersebut,” tambah lelaki yang gemar main bola.
Awak media Suara bangsa, mengutip dari portal milik Pemkab Bojonegoro dari pernyataan Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo menjelaskan, saat penyaluran bantuan secara simbolis, di Kecamatan Gayam, Senin (13/4/2026).
Menurutnya merupakan bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan adanya pemutakhiran DTSEN, penyaluran bantuan sosial secara bisa tepat sasaran dan transparan.
Pemutakhiran data sendiri ditujukan untuk mendapatkan penerima bantuan sosial yang valid dan akurat, mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
“Setelah dilakukan pemadanan dengan DTSEN Triwulan I Tahun 2026, jumlah penerima yang layak ditetapkan sebanyak 8.973 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” jelasnya.
Untuk data anak stunting dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro per 26 Januari 2026 tercatat sebanyak 1.186 anak.
Dan dari hasil pemadanan dengan data KPM PKH, berdasarkan kriteria usia di bawah 5 tahun dan terdaftar sebagai penerima PKH per 31 Desember 2025, terdapat 102 penerima manfaat yang layak ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial stunting Tahun 2026.
Rincian Bantuan Sosial :
1. Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem,Jumlah penerima: 8.973 KPM,Besaran bantuan: Rp. 900.000,- / КРМ,Total anggaran: Rp. 8.075.700.000,-
2. Bantuan Sosial Stunting
Jumlah penerima, 102 KPM
Total bantuan: Rp. 2.400.000,- / KPM
Penyaluran: 4 tahap (Rp. 600.000 per tahap), Total anggaran: Rp. 244.800.000,-
Untuk pelaksanaan penyaluran simbolis dilaksanakan di Kecamatan Gayam dengan jumlah KPM kemiskinan ekstrem 153 КРM dan KPM stunting 5 KPM.
Sedangkan, Pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bojonegoro telah selesai dan rampung seratus persen.
Pemkab Bojonegoro menugaskan total kurang lebih 2.580 petugas yang terdiri dari 430 koordinator dari desa/kelurahan dan 2.150 petugas teknis lapangan untuk merampungkan proses verifikasi dan validasi.
Penulis : Takim
Editor : Putri
