Aktivis Kopri PMII Sumenep Gelar Aksi Bisu, Tuntut Pemkab Segera Sahkan Perda Layak Anak

- Admin

Jumat, 29 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id Sejumlah aktivis perempuan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam Kopri PMII Cabang Sumenep menggelar aksi bisu di depan kantor Pemkab setempat pada Jum’at (29/10/2021).

Pantauan kontributor suarabangsa.co.id, aksi tersebut meminta Pemkab setempat lebih serius dalam menangani persoalan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan.

Aksi bisu yang dilakukan sejumlah aktivis itu dilakukan dengan cara menutup mulut menggunakan lakban, serta melakukan beberapa adegan kekerasan yang dilakukan terhadap kaum perempuan dan juga anak.

Baca Juga:  Gubernur Jatim Tinjau Pelabuhan Dungkek,  Ekonomi Masyarakat Diharapkan Meningkat

Selain itu juga, dalam aksi itu para perempuan kader PMII mengunakan jas serta baju daster sambil lalu membawa alat-alat dapur yang mengambarkan profesi ibu rumah tangga.

Dalam aksinya, aktivis perempuan tersebut menuntut pemkab untuk segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak. Seperti yang dikatakan ketua Kopri PMII Sumenep, Nur Waida.

Menurut Nur Waida, aksi ini sengaja dilakukan dengan cara menutup mulut, dan pihaknya mengklaim bahwa aksi tersebut adalah aksi perempuan pertama di Kabupaten Sumenep.

Baca Juga:  Tersangka Pelaku Pungli Pasar Lenteng, Seorang ASN dan Dua PHL Diancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

“Aksi bisu bukan berarti perempuan Sumenep diam tetapi ini simbol perlawanan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa aksi bisu yang dilakukan tersebut sebagai simbol sindiran terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Makanya kita mendorong untuk segara mengesahkan Raperda Kabupaten Layak Anak,” tegasnya.

Selain itu Nur Waida menilai, jawaban yang dilontarkan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bappeda Sumenep tidak ada sinkronisasi dengan pernyataan DPRD Kabupaten Sumenep.

“Kita sangat kecewa karena hanya ditemui bapak Yayak padahal kita ingin ditemui langsung oleh Bupati dan wakil Bupati,” ungkapnya kecewa.

Baca Juga:  Unik, Pohon Pisang di Pamekasan Berbuah Sampai 3 Meter

Padahal, lanjut Waida, Kopri PMII sudah dari jauh-jauh hari dan juga sudah sejak awal turut mengawal soal Raperda tersebut, bahkan hingga telah mempelajari drafnya.

“Berapa bulan lalu kita telah kaji draf Raperda tersebut. Yang saat ini kata DPRD sudah disahkan hanya tinggal menunggu evaluasi dari provinsi,” pung

Berita Terkait

​Wabup Nurul Azizah Tegaskan Pentingnya Memahami Sejarah Maritim dan Kolonial Bojonegoro
Goyang New Karista hingga UMKM Laris Manis, Kolaborasi Pemuda dan BKN Meriahkan Tanjungharjo
Pameran Wilbex Vol 2 2026 Surabaya Resmi Dibuka, Pengunjung Penuhi Lokasi Sejak Pagi
Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan
Hadir 3 September di Surabaya, Wilbex 2026 Vol 2 Siapkan Ruang Eksplorasi Anak
Warga Batang-Batang Sumenep Ditemukan Meninggal Terbakar
DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat
Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru