Aktivis Kopri PMII Sumenep Gelar Aksi Bisu, Tuntut Pemkab Segera Sahkan Perda Layak Anak

DBHCHT Sumenep

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id Sejumlah aktivis perempuan Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam Kopri PMII Cabang Sumenep menggelar aksi bisu di depan kantor Pemkab setempat pada Jum’at (29/10/2021).

Pantauan kontributor suarabangsa.co.id, aksi tersebut meminta Pemkab setempat lebih serius dalam menangani persoalan kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan perempuan.

Aksi bisu yang dilakukan sejumlah aktivis itu dilakukan dengan cara menutup mulut menggunakan lakban, serta melakukan beberapa adegan kekerasan yang dilakukan terhadap kaum perempuan dan juga anak.

Selain itu juga, dalam aksi itu para perempuan kader PMII mengunakan jas serta baju daster sambil lalu membawa alat-alat dapur yang mengambarkan profesi ibu rumah tangga.

Baca Juga:  Bobol Truk Box Selai Roti Saat Istirahat di Res Area, Pria Sidoarjo Diamankan Sat PJR Jatim ll Ditlantas Polda Jatim

Dalam aksinya, aktivis perempuan tersebut menuntut pemkab untuk segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Layak Anak. Seperti yang dikatakan ketua Kopri PMII Sumenep, Nur Waida.

Menurut Nur Waida, aksi ini sengaja dilakukan dengan cara menutup mulut, dan pihaknya mengklaim bahwa aksi tersebut adalah aksi perempuan pertama di Kabupaten Sumenep.

“Aksi bisu bukan berarti perempuan Sumenep diam tetapi ini simbol perlawanan,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengatakan bahwa aksi bisu yang dilakukan tersebut sebagai simbol sindiran terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Baca Juga:  Seorang Kakek di Sumenep Ditemukan Tergeletak Tak Berdaya di Pinggir Pantai

“Makanya kita mendorong untuk segara mengesahkan Raperda Kabupaten Layak Anak,” tegasnya.

Selain itu Nur Waida menilai, jawaban yang dilontarkan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Bappeda Sumenep tidak ada sinkronisasi dengan pernyataan DPRD Kabupaten Sumenep.

“Kita sangat kecewa karena hanya ditemui bapak Yayak padahal kita ingin ditemui langsung oleh Bupati dan wakil Bupati,” ungkapnya kecewa.

Padahal, lanjut Waida, Kopri PMII sudah dari jauh-jauh hari dan juga sudah sejak awal turut mengawal soal Raperda tersebut, bahkan hingga telah mempelajari drafnya.

Baca Juga:  Ditlantas Polda Jatim Kembali Tertibkan Pengendara

“Berapa bulan lalu kita telah kaji draf Raperda tersebut. Yang saat ini kata DPRD sudah disahkan hanya tinggal menunggu evaluasi dari provinsi,” pung

Leave a Reply