BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Bojonegoro tahun 2026 berubah menjadi panggung perlawanan terbuka.
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bojonegoro (ABB) mengepung Gedung DPRD seja sehabis sholat Jum’at hingga sore hari, Jumat (1/5).
Mereka membawa rapor merah bagi pemerintah Daerah(Pemda)Bojonegoro terkait kondisi “Darurat Upah” dan lemahnya perlindungan pekerja di wilayah lumbung energi nasional tersebut.
Pantauan lapangan Awak media Suara bangsa, menunjukkan aksi kali ini jauh lebih masif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Tidak hanya buruh pabrik, ratusan pengemudi ojek online (ojol), tenaga honorer, hingga aktivis mahasiswa turut tumpah ruah ke jalan. Merayakan 1 Mei menjadi hari kebebasan berekpresi para buruh se dunia.
Aliansi Buruh Bojonegoro (ABB)Mereka menyuarakan keresahan yang sama, kesejahteraan pekerja yang kian tergerus inflasi dan regulasi yang dianggap “mandul”.
Koordinator Aliansi Buruh Bojonegoro (ABB) dalam orasinya menegaskan bahwa Bojonegoro sedang mengalami krisis keadilan.
Di tengah besarnya investasi sektor migas dan industri, para pekerja lokal justru dipaksa bertahan hidup dengan upah yang jauh dari kata layak.
“Sangat ironis, Bojonegoro menyandang status daerah kaya, tapi buruhnya dihimpit upah rendah.”
“Kami menuntut kenaikan upah sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026. Jangan lagi ada praktik upah murah yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal!” teriak sang orator di bawah gerbang DPRD Bojonegoro yang disambut riuh massa aksi.
Selain persoalan upah, aliansi ini juga membawa 17 poin tuntutan krusial.
Salah satu yang paling tajam adalah desakan penghapusan sistem kerja kontrak berkepanjangan dan outsourcing. Sistem ini dinilai sebagai “perbudakan modern” yang merampas kepastian masa depan pekerja.
Perlindungan bagi kelompok rentan juga menjadi sorotan utama. Massa mendesak pemerintah memastikan hak reproduksi buruh perempuan, seperti cuti haid dan melahirkan, serta membuka akses kerja yang adil bagi penyandang disabilitas.
“Kami tidak hanya bicara soal uang, kami bicara soal martabat. Penghapusan diskriminasi gender dan perlindungan bagi kawan-kawan disabilitas adalah harga mati yang harus dipenuhi negara,” tegas salah satu perwakilan buruh perempuan.
Menariknya, Aliansi Buruh Bojonegoro juga mencantumkan poin perlindungan terhadap jurnalis dan kebebasan pers. Hal ini dipandang sebagai bentuk solidaritas lintas profesi, mengingat peran pers sangat vital dalam menyuarakan ketidakadilan yang dialami kaum buruh.
Aksi yang berlangsung hingga petang ini memaksa sejumlah anggota DPRD Bojonegoro menemui massa di tengah jalan. Namun tidak satu pun anggota dewan dari 50 anggota dewan yang menemui massa aksi.
Aliansi mendesak agar 17 tuntutan tersebut tidak hanya ditampung, tetapi segera ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan nyata dan revisi regulasi ketenagakerjaan yang pro-buruh.
“Jika hari ini tidak ada kesepakatan tertulis yang konkret, jangan salahkan jika gelombang massa yang lebih besar akan kembali datang. Bojonegoro tidak akan tenang selama buruhnya masih dalam kondisi darurat kesejahteraan,” pungkas salah satu pimpinan serikat buruh.
Di Pagi harinya ratusan ojol juga lakukan konvoi dari pangkalan ojeknya di pojok jalan pemuda,ke DPRD ,dan datang ke dinas tenaga kerja dan perindustrian,Kehadiran massa ojol memberikan warna baru dalam aksi May Day tahun ini.
Mereka menuntut status hukum yang jelas bagi pekerja sektor informal dan digital. Selama ini, para pekerja gig economy ini merasa dieksploitasi tanpa jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang memadai.
“Alhamdulillah setelah kita berkordinasi dengan pemkab,kita di janjikan oleh pihak Pemkab,segera dibuatkan shalter di dekat stasiun,meskipun kita tidak mengambil penumpang di dalam stasiun,” ungkap Suwito yang akrab di panggil wio.
Penulis : Takim
Editor : Putri
