BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pelaksanaan proyek infrastruktur pengairan di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan mulus.
Dari total 129 paket pekerjaan yang direncanakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro pada tahun anggaran ini, sekitar 40 paket di antaranya masih tertahan lantaran terganjal proses administrasi dan izin Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja (hearing) antara Komisi D DPRD Bojonegoro bersama Dinas PU SDA di ruang rapat Komisi D, Senin (18/5/2026). Bojonegoro Provinsi Jawa timur.
Rapat yang mengevaluasi progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan dan penanganan banjir ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D Imam Sholikin, didampingi Wakil Ketua Sukur Priyanto, serta dihadiri anggota komisi lainnya seperti M. Suparno, Ahmad Shofiyuddin, Wawan Kurniyanto, Hendrik Afrianto, M. Anis Musthafa, dan Faisal Rozi.
Sementara dari pihak Dinas PU SDA, hadir Retno Wulandari, Bungku Susilowati, Danang K., dan Radityo B.
Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Imam Sholikin, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pengairan merupakan program vital yang berdampak langsung pada pengendalian banjir, tata kelola air, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah.
Pihaknya mendesak agar kendala administratif ini segera diselesaikan mengingat besarnya anggaran yang dipertaruhkan.
“Dinas PU SDA memiliki pagu anggaran lebih dari Rp204 miliar yang tersebar dalam berbagai titik pekerjaan. Dari 129 paket yang direncanakan, baru sekitar 89 paket yang telah berjalan. Kami berharap sisa tahapan administrasi dan perizinan Rekomtek ini dapat segera tuntas agar serapan anggaran dan realisasi pembangunan di lapangan bisa maksimal,” ujar Imam Sholikin usai hearing.
Imam menambahkan, secara teknis kondisi di lapangan sangat memungkinkan untuk dieksekusi.
Oleh karena itu, koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui BBWS perlu diperkuat agar proses birokrasi tidak menghambat garis waktu pembangunan yang sudah direncanakan demi kepentingan masyarakat.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menambahkan, Sukur mengingatkan bahwa pengelolaan air di Bojonegoro harus dilakukan secara terintegrasi dan menyeluruh.
Fokus kedepan tidak hanya pada pembangunan fisik, melainkan mencakup normalisasi sungai, pengembangan area resapan, hingga penyusunan master plan penanganan banjir yang komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan debit air saat musim hujan.
Secara khusus, Sukur juga menyoroti kondisi kritis di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang membutuhkan perhatian berkelanjutan dari lintas sektoral.
“Persoalan di sepanjang DAS Bengawan Solo juga menjadi perhatian bersama. Kami mendorong agar tata kelola air semakin baik, dan diharapkan ke depan ada formulasi penanganan yang lebih komprehensif serta berkelanjutan untuk wilayah sepanjang aliran sungai tersebut,” pungkas Sukur.
Penulis : Taqim
Editor : Putri
