BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Ketegangan menyelimuti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kecamatan Kalitidu.
Kepala Desa Pungpungan, Slamet Hari Hadi, yang secara hukum menjabat sebagai ex-officio dalam struktur kewilayahan, menyatakan kekecewaan mendalam atas intervensi liar yang dilakukan oleh oknum Ketua Partai di Bojonegoro.
Slamet menegaskan bahwa sebagai Kepala Desa, ia memiliki tanggung jawab moral dan administratif terhadap setiap program nasional yang masuk ke wilayahnya.
Intervensi partai yang memaksakan enam nama kader untuk mengisi posisi strategis di KDKMP dinilai telah melecehkan fungsi kontrol kepala desa.
“Sebagai ex-officio, saya bertanggung jawab menjaga integritas program ini di desa. Namun, apa yang terjadi justru preseden buruk. Pihak partai masuk dan melakukan intervensi rekrutmen tanpa koordinasi. Ini bukan hanya soal tenaga kerja, tapi soal menghargai tatanan pemerintahan desa,” tegas Slamet, Kamis (14/05/26).
Dugaan “titipan” enam orang kader partai yang beberapa di antaranya merupakan lulusan baru untuk mengisi posisi Kepala Toko dan Kasir, dianggap telah mematikan peluang 17 warga lokal yang sebelumnya telah dijaring secara resmi oleh pengurus koperasi.
Slamet menilai, tindakan ketua partai tersebut telah menciptakan situasi “adu domba” antara dirinya dengan para pemuda desa yang mayoritas menyandang gelar Sarjana (S1) dan lulusan SMA berprestasi.
“Kami sudah melakukan penjaringan transparan. Warga kami banyak yang mumpuni secara akademis. Jika tiba-tiba diganti oleh orang-orang pesanan partai, bagaimana saya menjelaskan ini kepada rakyat saya? Ini jelas merusak nama baik desa dan mengadu domba kami dengan warga sendiri,” tambahnya.
Ancaman Profesionalisme Program
Polemik ini memicu keraguan publik terkait profesionalisme pengelolaan KDKMP yang rencananya akan ditangani oleh PT Agrinas.
Keterlibatan politik praktis dalam urusan manajerial teknis dikhawatirkan akan membuat program ini gagal di tengah jalan akibat rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang dipilih berdasarkan “kedekatan” bukan “kemampuan”.
“Jangan sampai program mulia Presiden ini justru dikotori oleh kepentingan oknum di daerah yang merasa bisa mengatur segalanya. Jika kedaulatan desa tidak lagi dihargai, maka profesionalisme program ini hanya tinggal slogan,” tutup Ketua PKDI Kecamatan Kalitidu tersebut.
Hingga saat ini, pihak DPC partai yang bersangkutan belum memberikan pernyataan resmi terkait dasar intervensi yang dikeluhkan oleh sejumlah kepala desa di wilayah Kalitidu ini.
Penulis : Takim
Editor : Putri
