BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Bojonegoro memasuki fase evaluasi ketat.
Di tengah upaya mengejar target jangkauan 366.160 penerima manfaat, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut, yakni SPPG Kepohbaru dan SPPG Kasiman.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari kebijakan nasional BGN yang mensuspend total 43 dapur SPPG di seluruh Indonesia dengan Jawa Timur sebagai penyumbang terbanyak (17 unit),akibat menu yang dinilai tidak memenuhi standar mutu dan teknis yang dipersyaratkan.
Hari ini Rabu tanggal 4/3/2026 Komisi C Mengundang semua SPPG seluruh Bojonegoro dan OPD terkait yang menangani bidang terkait makan gizi Geratis di Bojonegoro,
Ahmad Supriyanto selaku Ketua komisi C mengundang SPPG Bojonegoro dalam Evaluasi menu lebaran yang sempat viral tersebut demi, perbaikan dan pengawalan program makan bergizi Gratis yang dimana sebagai program presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Raka Bumi.
“Kita mengundang SPPG sebojonegoro ini demi mengawal program presiden ini berjalan dengan baik dan ada perbaikan-perbaikan menu lebaran ini Kedepan lebih baik lagi” ungkap ketua komisi C.
Hal yang sama di sampaikan oleh Ninik Susmiati dari Dinas kesehatan Bojonegoro yang juga sebagai satgas MBG Bojonegoro mengatakan, Hingga 4 Maret 2026, program MBG di Bojonegoro telah berhasil menjangkau 232.007 jiwa.
Namun, penghentian operasional di Kepohbaru dan Kasiman berpotensi menghambat akselerasi penyerapan bagi sisa target sebesar 134.153 orang yang belum terlayani. Dari total 133 SPPG aktif di Bojonegoro, saat ini tercatat 123 unit yang masih beroperasi.
Sementara itu, 29 unit lainnya kini berada dalam pengawasan dan pendampingan intensif untuk memastikan standar gizi dan prosedur teknis tidak melanggar ketentuan yang memicu penangguhan lebih lanjut.
“Kita sudah melaporkan ke BGN,namun belum ada respon dari BGN, kecuali kordinator SPPG sendiri yang melaporkanya.” Terangnya.
Lanjutnya,Data pelaksanaan menunjukkan adanya korelasi antara masalah mutu menu dengan kesiapan infrastruktur sanitasi.
Tercatat, masih ada 18 SPPG di Bojonegoro yang belum mengajukan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
“Selain itu, 23 unit lainnya berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses rekomendasi di Dinas Kesehatan,namun sampai saat ini masih beroperasi, karena kami tidak punya wewenang untuk menghentikan dapur tersebut, kecuali BGN yang menghentikan nya” ungkapnya.
Lanjutnya, Aspek kompetensi penjamah pangan juga menjadi sorotan tajam oleh dinas kesehatan Bojonegoro, Dari total 5.696 tenaga penjamah, sebanyak 1.871 orang (32,8%) tercatat belum mengikuti pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP).
Langkah mitigasi pemerintah daerah Bojonegoro, melalui DPMPTSP dan Dinas Kesehatan saat ini tengah memacu verifikasi terhadap 115 berkas pengajuan SLHS.
“Sebanyak 84 unit dinyatakan telah Memenuhi Syarat (MS), namun baru 80 unit yang memegang dokumen fisik.” Terangnya.
Lanjutnya,Fokus saat ini adalah memastikan dapur yang disuspend segera melakukan perbaikan teknis. Kita tidak ingin mengejar angka jangkauan penerima manfaat dengan mengorbankan standar gizi dan keamanan pangan bagi warga Bojonegoro,
koordinasi lintas sektoral di Bojonegoro kini diarahkan pada standarisasi dapur agar kejadian di Kepohbaru dan Kasiman tidak merembet ke satuan pelayanan lainnya.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Natasha Devianti, perempuan yang akrab Natasha tersebut berharap serius dalam mengelola keuangan APBN, dan Natasha juga menceritakan terkait SPPG lebih banyak mengambil keuntungan dari pada menjaga gizi, Natasha juga menyoroti terkait susu, selamat ini SPPG lebih memakai susu Rasa.
Dan Natasha menyoroti terkait menu salah satunya yaitu roti,menurutnya banyak roti yang 1000 sampai 1200 di repacking ulang agar kelihatan baru, dan tambahnya yang lebih parah SPPG yang dibojonegoro belum bisa transparan terkait menu.
“Saya harap, kedepan tidak ada lagi seperti kemarin, kalau tidak ada api tidak mungkin ada asap, gara-gara wali murid protes dan nyepil di medsos wali murid dilaporkan ke polisi, padahal BGN sendiri dalam melakukan evaluasi menyeluruh MBG ini, BGN tidak melarang, beliau lebih seneng masyarakat untuk nyepil menu tersebut, kenapa disini Bojonegoro dilaporkan, oleh SPPG tersebut,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
