Pemkab Bojonegoro Dapat 22 Poin Rekomendasi dari BPK, Legislatif Langsung Rapat dengan OPD

- Admin

Sabtu, 15 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Wacana dan isu rapat bangar yang akan ramai dan gaduh sedikit mencuat, dalam penelusuran awak Media suara bangsa 14/6/2024 di Ruang Banggar, ternyata biasa-biasa saja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Provinsi Jawa timur.

Hal ini Ketua Dewan Abdulloh Umar saat dicegat awak media membenarkan ada rapat Badan anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekda dan jajaran di ruang bangar dimana DPRD di Rapat bersama ini, DPRD menanyakan ke eksekutif terkait laporan pertanggung jawaban Bupati APBD anggaran 2023, di mana hal ini telah dibahas di komisi-komisi.

Baca Juga:  Lewat Kartu Sakti Ini, Pemkab Bojonegoro Berupaya Sejahterakan Pedagang Kecil

“Rapat banggar ini terkait pertanggung jawaban bupati anggaran 2023, yang kemarin sudah kita rapatkan dengan OPD dan komisi-komisi, terkait rekomendasi dari BPK, hal tersebut sudah ditindak lanjuti atau belum,” terangnya.

Lanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merekomendasikan ke Pemkab Bojonegoro sebanyak 22 poin yang harus segera dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro.

“Ada 22 Rekomendasi dari BPK yang harus segera dilakukan dan kita rapatkan, yang direkomendasi oleh BPK apakah hal ini oleh OPD sudah dilakukan atau belum,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemkab Bojonegoro Gelar FKP Penyusunan RPJPD

Imbuhnya, Pihak legislatif sendiri ada 4 temuan yang belum dilakukan oleh eksekutif, dan sudah dirapatkan agar hal ini segera dilakukan.

“Tentunya yang telah kita rapatkan ada 4 temuan kita, termasuk BKD, dan ada beberapa yang masih kita rapatkan sampai besok rabu,” terangnya.

Disingung terkait anggara di beberapa OPD yang belum bisa diserap (terealisasi) untuk lakukan penyerapan anggaran APBD 2023 dan ada beberapa Program yang di beberapa OPD belum terealisasi. Dan hal tersebut apakah ada di Anggaran APBD 2023 dilakukan pengurangan atau di sekrap, hal tersebut dibantah oleh lelaki yang akrab dipanggil Umar tersebut, APBD 2023 tidak ada pengurangan dan berjalan sesuai KUA-PPS APBD 2023,

Baca Juga:  Di HUT Provinsi Jatim, Bupati Bojonegoro Mengajak Warganya Tetap Optimis

“Anggaran itu harus sesuai dan harus bisa dilakukan (diserap), sesuai KUA-PPS APBD 2023, tidak ada sekrapan (pengurangan) di APBD 2023 ini,” pungkasnya.

Rapat bangar tersebut selain di hadiri Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD, juga di hadiri OPD dan Sekda, serta Sekwan bersama jajaran.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Perkuat Peran Perempuan dan Ketangguhan Sosial, Momentum Hari Kartini dan HUT Damkar Jadi Refleksi Pengabdian
Perkuat Ekonomi Lokal, 57 Desa di Bojonegoro Terima Armada Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Instruksi Presiden, Bupati Bojonegoro Keluarkan Surat Edaran Kebijakan Efisiensi Anggaran
Bupati Bojonegoro Terima Rekomendasi LKPJ 2025: Janji Segera Tindak Lanjut Demi Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Setyo Wahono Minta Dukungan Pusat di Hadapan Menteri Hanif Faisol: Malu Jika Bojonegoro Tanpa Adipura
Dua Ratus Pengayuh Becak di Bojonegoro Dapat Berkah dari Presiden Prabowo
Wakil Bupati Bojonegoro: Kurangi Pengangguran, Semua Pelatihan OPD Wajib Rekrut Peserta dari Pemegang Kartu AK-1
Gerakkan Ekonomi Lokal, Bupati Bojonegoro Kick-Off Pasar Murah di Tanjungharjo, Ada Beras Murah hingga Telur KPM Gayatri
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 19:37 WIB

Acara Ulang Tahun BPR Bojonegoro, mulai jadi Rasan-Rasan Gens Z

Rabu, 22 April 2026 - 17:39 WIB

SHGB Dipersoalkan Desa, Ahli waris Wadul ke DPRD Bojonegoro

Rabu, 15 April 2026 - 20:32 WIB

Pemkot Blitar Disorot TKW Asal Tulungagung, Dugaan Ketidakharmonisan

Rabu, 15 April 2026 - 16:42 WIB

Terkendala Izin BBWS DPRD Bojonegoro dan Pihak Eksekutif Sidak Bengawan Solo

Selasa, 14 April 2026 - 10:50 WIB

Bojonegoro Borong Penghargaan TOP BUMD 2026, Sinyal Positif Tata Kelola Ekonomi Daerah

Selasa, 14 April 2026 - 00:55 WIB

Dugaan Penggelapan Pembelian Mesin Es Rp500 Juta, warga Tapelan Laporkan AB mantan menejer PT BAI ke Polisi

Senin, 13 April 2026 - 02:57 WIB

PROJO Jatim Gelar Konferda di Malang dan Pilih Ketua Baru secara Aklamasi ke H, Muhammad Sholeh

Sabtu, 11 April 2026 - 19:10 WIB

Delegasi DPC Bojonegoro Tiba di Malang, Siap Sukseskan Konferda Projo Jatim 2026

Berita Terbaru