Pemkab Bojonegoro Dapat 22 Poin Rekomendasi dari BPK, Legislatif Langsung Rapat dengan OPD

- Admin

Sabtu, 15 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Wacana dan isu rapat bangar yang akan ramai dan gaduh sedikit mencuat, dalam penelusuran awak Media suara bangsa 14/6/2024 di Ruang Banggar, ternyata biasa-biasa saja di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Provinsi Jawa timur.

Hal ini Ketua Dewan Abdulloh Umar saat dicegat awak media membenarkan ada rapat Badan anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekda dan jajaran di ruang bangar dimana DPRD di Rapat bersama ini, DPRD menanyakan ke eksekutif terkait laporan pertanggung jawaban Bupati APBD anggaran 2023, di mana hal ini telah dibahas di komisi-komisi.

Baca Juga:  Balai Desa Ngemplak Bojonegoro Digeruduk Sejumlah LSM, Diduga Terkait Ancaman Ketua RT

“Rapat banggar ini terkait pertanggung jawaban bupati anggaran 2023, yang kemarin sudah kita rapatkan dengan OPD dan komisi-komisi, terkait rekomendasi dari BPK, hal tersebut sudah ditindak lanjuti atau belum,” terangnya.

Lanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merekomendasikan ke Pemkab Bojonegoro sebanyak 22 poin yang harus segera dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro.

“Ada 22 Rekomendasi dari BPK yang harus segera dilakukan dan kita rapatkan, yang direkomendasi oleh BPK apakah hal ini oleh OPD sudah dilakukan atau belum,” ujarnya.

Baca Juga:  Sukses Kendalikan Virus PMK, DKPP Sumenep Mendapat Penghargaan dari Kementan

Imbuhnya, Pihak legislatif sendiri ada 4 temuan yang belum dilakukan oleh eksekutif, dan sudah dirapatkan agar hal ini segera dilakukan.

“Tentunya yang telah kita rapatkan ada 4 temuan kita, termasuk BKD, dan ada beberapa yang masih kita rapatkan sampai besok rabu,” terangnya.

Disingung terkait anggara di beberapa OPD yang belum bisa diserap (terealisasi) untuk lakukan penyerapan anggaran APBD 2023 dan ada beberapa Program yang di beberapa OPD belum terealisasi. Dan hal tersebut apakah ada di Anggaran APBD 2023 dilakukan pengurangan atau di sekrap, hal tersebut dibantah oleh lelaki yang akrab dipanggil Umar tersebut, APBD 2023 tidak ada pengurangan dan berjalan sesuai KUA-PPS APBD 2023,

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Terima Kunjungan Yayasan Mangoen Rekso Koesoemo

“Anggaran itu harus sesuai dan harus bisa dilakukan (diserap), sesuai KUA-PPS APBD 2023, tidak ada sekrapan (pengurangan) di APBD 2023 ini,” pungkasnya.

Rapat bangar tersebut selain di hadiri Ketua DPRD dan Wakil ketua DPRD, juga di hadiri OPD dan Sekda, serta Sekwan bersama jajaran.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Pembangunan Bendungan Karangnongko Deadlock, DPRD Bojonegoro Desak Pucuk Pimpinan dan APH Turun Tangan
Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro
Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian
Bupati Bojonegoro: Koperasi Modern Harus Jadi Penyerap Utama Hasil Bumi, Bukan Sekadar Papan Nama
Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri
Bupati Bojonegoro Warning KPM Gayatri: Jual Ayam Bantuan, Siap-Siap Blacklist
DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Setyo Wahono: WTP Bukan Sertifikat Anti-Korupsi
Resmi Dibuka, Pameran ALLPACK Surabaya 2026 Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 4 Agustus 2026 - 13:24 WIB

Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain

Kamis, 2 Juli 2026 - 14:28 WIB

Ribuan Relawan MBG di Pamekasan Gelar Aksi, Dukung Keberlanjutan MBG

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WIB

Demo Program MBG di Bojonegoro, Massa Desak KPK Turun Tangan, DPRD Ancam Tutup Dapur Nakal

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:27 WIB

PPIH Bantah Tiga Jemaah Haji Kloter 77 asal Sumenep Terlantar di Madinah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:20 WIB

Sejumlah Jemaah Haji Asal Sumenep Dikabarkan Terlantar di Madinah

Sabtu, 11 April 2026 - 17:34 WIB

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Kamis, 9 April 2026 - 18:17 WIB

Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI

Sabtu, 14 Februari 2026 - 19:00 WIB

Gandeng Komdigi, Wihadi Wiyanto Bawa Program Literasi Digital dan Biometrik ke Bojonegoro-Tuban untuk Perangi Scamming

Berita Terbaru