BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Sekitar 1.000 massa yang tergabung dalam Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bojonegoro menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Senin (22/6/2026).
Massa menuntut evaluasi total terhadap tata kelola program jaminan nutrisi tersebut dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk membersihkan program dari praktik korupsi.
Aksi yang berjalan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian ini dipicu oleh keprihatinan relawan terkait indikasi karut-marutnya implementasi program MBG di tingkat bawah. Masalah yang disorot mulai dari transparansi anggaran, pemenuhan standar logistik, hingga persoalan higienitas pangan.
Koordinator Aksi sekaligus Ketua Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro, Heli Supangat, menegaskan bahwa gerakan turun ke jalan ini merupakan komitmen moral masyarakat sipil. Tujuannya adalah mengamankan hak dasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui dari incaran para pemburu rente.
“Program MBG ini sangat mulia dan dibutuhkan masyarakat rentan untuk menekan angka stunting. Esensinya harus diselamatkan, tetapi kami mengharamkan program kesejahteraan rakyat ini dijadikan ajang bancakan oleh oknum koruptor. Harus dibersihkan total!” ujar Heli dalam orasinya di depan gerbang parlemen.
Dalam pernyataan sikap resminya, Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro melayangkan empat tuntutan krusial kepada pemerintah melalui pihak legislatif,
Keberlanjutan Program: Mendesak pemerintah untuk konsisten melanjutkan Program MBG demi menjamin kecukupan gizi masyarakat rentan di daerah.
Penegakan Hukum: Menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan mengusut tuntas secara transparan setiap indikasi penyelewengan anggaran program MBG tanpa pandang bulu.
Audit Tata Kelola: Mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menjamin standar sanitasi serta higienitas makanan.
Partisipasi Publik: Menuntut dibukanya ruang pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat, ahli gizi independen, serta mahasiswa untuk memantau realisasi menu agar sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Aspirasi seribuan massa aksi tersebut direspons langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, didampingi Wakil Ketua DPRD, Mitro’atin dan Sahudi, turun menemui massa di depan gedung parlemen bersama sejumlah ketua fraksi dan anggota komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Di hadapan massa, Mitro’atin menyatakan sepakat bahwa program strategis nasional pemenuhan gizi anak tidak boleh dikorbankan oleh buruknya tata kelola maupun potensi penyelewengan di lapangan.
“Aspirasi ini kami terima dengan penuh tanggung jawab. Catatan mengenai urgensi transparansi, audit rantai pasok SPPG, dan penekanan pada higienitas makanan ini sangat substantif. Kami di DPRD Bojonegoro berkomitmen menjaga agar program ini berjalan bersih dan tepat sasaran,” tegas Mitro’atin.
Secara terpisah, Abdulloh Umar mengapresiasi niat baik dari para relawan demi mengawal program prioritas Presiden tersebut. Pihak DPRD berjanji akan meneruskan petisi yang diterima ke pemerintah pusat.
“Tentu kami menyambut baik karena aksi tadi dilakukan dengan tertib. Karena ini program prioritas pemerintah pusat, maka kami di daerah berkewajiban meneruskan tuntutan rekan-rekan relawan MBG ini ke pusat,” ungkap pria yang akrab disapa Abum tersebut.
Saat disinggung terkait tata kelola internal di kabupaten, Abum menegaskan akan selalu berkonsolidasi dengan pihak-pihak terkait demi memastikan program MBG di Bojonegoro berjalan dengan baik dan benar.
“Kita akan selalu melakukan konsolidasi dengan Dinas Kesehatan, Pemerintah Kabupaten, relawan MBG, mitra kerja, dan juga berkoordinasi dengan Komisi C DPRD,” terangnya.
Terkait adanya laporan mengenai dapur MBG yang tidak memenuhi standar kelayakan pusat, Ketua DPRD menegaskan akan berkoordinasi dengan APH dan BGN untuk mengambil tindakan tegas.
“Ya, tentu kami akan merekomendasikan ke APH dan BGN agar dapur yang tidak sesuai standar tersebut segera ditutup,” tegasnya.
Usai dialog terbuka dan penyerahan berkas petisi secara simbolis kepada pimpinan DPRD Bojonegoro, massa aksi membubarkan diri secara teratur pada sore hari.
Penulis : Takim
Editor : Putri
