BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peternakan, “Gayatri”, terus menjadi sorotan publik. Program ini menghadapi tantangan ganda, mulai dari fluktuasi harga jual telur hingga masalah kedisiplinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Menanggapi dinamika tersebut, Bupati Bojonegoro, H. Setyo Wahono, membeberkan sejumlah langkah taktis dan intervensi yang tengah dilakukan pemerintah daerah demi menjaga keberlanjutan program. Hari Selasa 7/7/2026. Bojonegoro provinsi Jawa timur.
Setyo Wahono tidak menampik adanya fluktuasi pasar yang sempat menekan para peternak Gayatri. Sekitar sepekan lalu, harga telur sempat merosot tajam ke angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram.
Namun, saat ini harga mulai merangkak naik menuju angka normal di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram.
Untuk mengantisipasi kerugian KPM akibat tingginya biaya produksi, Pemkab Bojonegoro melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan mengambil langkah konkret. Mereka menjalin kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pabrik pakan asal Jombang.
“Kami mencoba memformulasikan campuran pakan antara pabrikan dengan campuran lokal agar tetap memenuhi standar nutrisi, namun dengan harga yang jauh lebih miring. Dari hasil uji coba, kualitas pertumbuhan ayam dan bobot telur terbukti sama bagusnya,” ujar Setyo Wahono.
Melalui sinergi BUMD Pangan ini, pemerintah berhasil menekan harga pakan dengan selisih sekitar Rp500 hingga Rp700 per kilogram dibanding pakan komersial di pasar bebas. Dengan efisiensi ini, peternak diharapkan bisa mengantongi sisa keuntungan Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram saat harga menyentuh Rp22.000.
Lebih lanjut, Setyo Wahono menegaskan konsep dasar yang dibangun Pemkab Bojonegoro saat ini adalah intervensi hulu-hilir. Selain meminimalkan biaya pakan di hulu, pemerintah juga mengunci pasar di hilir agar hasil telur KPM langsung terserap.
“Kami mengintervensi agar hasil telur ini bisa dibeli oleh ASN (Aparatur Sipil Negara), SPPG, serta kelompok masyarakat. Harapannya harga tetap stabil,” jelasnya.
Bupati juga menekankan pentingnya edukasi tata kelola ekonomi kepada masyarakat agar tidak melulu bergantung pada subsidi tanpa perhitungan matang.
Menurutnya, pemda ingin mendidik masyarakat untuk memahami titik impas atau Break Even Point (BEP), sehingga program ini benar-benar memberikan keuntungan jangka panjang.
Disinggung mengenai rencana perizinan pabrik pakan skala besar di internal Bojonegoro, Bupati mengaku pihak swasta sejauh ini belum memasukkan dokumen formal.
“Itu ranah swasta. Sampai hari ini, dokumen perizinan pabrik pakan belum ada yang masuk ke kami. Nanti coba kami cek kembali,” tambahnya.
Di sisi lain, potret buram mengenai adanya oknum peternak Gayatri yang gagal mulai dari membiarkan kandang kosong, menjual ayam, hingga menyembelihnya tidak luput dari perhatian serius. Setyo Wahono mengingatkan kembali komitmen awal saat sosialisasi program.
“Sejak awal kami sudah sampaikan kepada KPM bahwa ini adalah bantuan investasi dari pemerintah agar dirawat secara berkelanjutan, bukan modal instan untuk dihabiskan. KPM yang tidak tertib, yang menjual atau menyembelih ayamnya sehingga menghilangkan aset negara tersebut, tentu akan menerima sanksi. Salah satunya, mereka tidak akan lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah di kemudian hari,” tegas Bupati.
Mengenai postur anggaran Program Gayatri di Tahun Anggaran (TA) 2026, Bupati memastikan skema pembiayaan masih berjalan linier seperti tahun sebelumnya, dengan fokus pada optimalisasi dampak dan keberlanjutan.
“Anggaran 2026 tetap berjalan seperti tahun lalu. Fokus kami adalah bagaimana KPM Gayatri ini terus berkelanjutan, memberikan dampak ekonomi nyata, dan yang terpenting, rantai pasok dari pakan hingga serapan output-nya tidak memberatkan para KPM di lapangan,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
