Dari 60 Desa di Bojonegoro, Baru 29 Desa yang Membayar Lunas PBB P2

- Admin

Kamis, 10 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Persoalan Pajak Bumi dan Bangunan/Penerimaan dan pendapatan (PBB P2) masih menjadi kendala di Bojonegoro bagi Desa-desa yang menunggu penghasilan tetap (siltap) yang beberapa bulan belum bisa cair.

Kepala Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ibnu Soeyoeti mengatakan bahwa hal tersebut menjadi dilema untuk Bapenda Bojonegoro, dari 60 Desa baru 29 Desa yang melunasi pajaknya, dari 419 Desa dan kelurahan di Bojonegoro.

Ibnu Soeyoeti Kepala Bapenda juga bingung kenapa baru sekarang dibuat masalah, saat pemerintahan Bupati yang lama tidak dibuat masalah, saat pendapatan Bojonegoro masih di tiga ratus Miliar, tapi saat Bupati Anna Muawanah target pendapatan yang kurang lebih satu triliun ini baru dibuat masalah.

“Itu kan perbup lama 32/2015 dari Bupati yang lama dan dulu tidak ada masalah, dan saat ini baru ada masalah, dulu tidak ada masalah saat PAD 300 M saat jamannya Bupati Suyoto, saat ini Bu Anna kita pendapatan 1 triliun, kok dibuat masalah” ungkapnya.

Baca Juga:  Videotron Terbengkalai Dari Tahun 2016, Begini Komentar Kominfo dan PU Bina Marga Bojonegoro

Ia menambahkan, kalau Desa desa yang enggan membayar pajaknya tidak masalah bagi dirinya, namun desa desa yang belum melunasi pajak harus juga tahu dan faham dan mohon untuk dipertimbangkan, didalam komponen Anggaran Dana Desa (ADD) ada komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Ada Pendapatan Desa (PAD), hal tersebut juga harus diperhitungkan.

“Kalau tidak mau tidak masalah, tapi harus dipertimbangkan juga di komponen ADD itu ada DAU, PAD, itu juga harus diperhitungkan juga,” jelasnya.

Disingung terkait Desa desa yang telah membayar pajaknya lunas, namun itensif pajak dan jatah pungutnya (Japung) belum diberikan oleh Pemerintah Daerah Bojonegoro. Hal tersebut tidak dibenarkan oleh pria kelahiran asli Sumenep Madura tersebut.

“Itu fitnah, SPJ itu tiap tahun ada, dosa itu kalau sampai tidak saya berikan, saya sak sen pun tidak ngambil dari itu, boleh itu bisa dicek,” imbuhnya.

Baca Juga:  Kurang Konsentrasi, Mobil Pick Up Terguling di Tol Madiun-Nganjuk

“Itu bukan japung, Pemerintah memberi pengganti transport yang menyatakan ke WP, dulu seribu kini seribu lima ratus, kalau Japung lain lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, untuk penerimaan Insentif dari pengganti transport sampai Jatah Pungut (Japung) diberikan oleh Bapenda kepada Desa desa, yang di tahun 2021 sudah diberikan, kepada 28 kecamatan, 11 kelurahan, dan 419 desa. Tinggal 4 Desa yang belum diberikan karena di empat Desa tersebut masih ada masalah di internal perangkat Desanya yang di tahun 2022 ini memang belum diberikan, secara aturan dan himbauan dari Badan pemeriksa keuangan hal tersebut bisa diberikan tahun di bulan Januari 2023.

“Yang di 2021 sudah cair, yang seribu lima ratus maupun japung itu sudah dicairkan dari 419, tinggal 4 Desa yang belum di cairkan karena ada masalah di internal desa tersebut, yang di tahun 2022 ini belum, Insentif dan japung itu bisa diterimakan di awal 2023,” ucapnya.

Baca Juga:  Rekomendasi Kuliner Opor di Bojonegoro, Rasanya Mantul Sis

“Semuanya belum diterima semua bareng di awal tahun 2023 nanti, jelas nanti diterima kan, semua ini ada ketentuan yang mengatur,” jelasnya.

Terkait tindakan Team fasilitasi terkait PBB P2, bagi desa desa yang wan prestasi pembayaran pajaknya, Ibnu Soeyoeti masih kordinasi dengan team fasilitasi yang di dalamnya ada DPMPD dan Inspektorat, Setda, Bapenda belum melaporkan kepada pihak kepolisian atau ke Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

“Terkait hal ini memang berat buat kita, karena terkait dengan WP yang diluar kota, mau dilaporkan polisi bagaimana ini juga beban(hal begini kok dilaporkan), kalau tidak dilaporkan ini juga menjadi beban pada kita,” pungkasnya.

Berita Terkait

Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 09:46 WIB

Waduk Pacal dan Embung Tersier Pacal Dangkal, Bojonegoro Desak BBWS Turun Tangan

Kamis, 18 Juni 2026 - 05:46 WIB

Mediasi Sempat Alot, Akhirnya 10 Eks Karyawan PT BAI Bojonegoro Sepakat Damai

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:43 WIB

Pererat Kekeluargaan, Koperasi KAREB dan PT KAS Gelar Doa, Besok bersama warga desa juga lakukan hal sama, akan Santuni Ratusan Anak Yatim

Jumat, 13 Maret 2026 - 23:42 WIB

Ojol Bojonegoro Berbagi 500 Paket Takjil di Jalan Pemuda

Jumat, 13 Maret 2026 - 14:07 WIB

Ketua Projo Bojonegoro: Pengakuan Rismon Sianipar Adalah Kematian Narasi Fitnah Ijazah Jokowi

Selasa, 10 Maret 2026 - 21:27 WIB

Begini Suara Syukur dari Pedal Listrik, Kisah Lansia Bojonegoro Terima Bantuan Presiden RI Becak listrik

Jumat, 6 Maret 2026 - 21:23 WIB

Menteri LH Bersama Bupati Bojonegoro Pimpin Curve, dan Bersih-bersih di Program Indonesia Asri

Minggu, 1 Maret 2026 - 01:04 WIB

Bocil di Bojonegoro yang Sempat Dilaporkan Hilang, Keluarga Menolak Diotopsi

Berita Terbaru