BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Konflik hubungan industrial yang melibatkan 10 eks karyawan dengan manajemen PT Berkah Abadi Ice (PT BAI) akhirnya berakhir damai.
Kesepakatan tersebut tercapai melalui mediasi yang difasilitasi Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro pada Rabu (17/6/2026).
Komitmen perdamaian tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang langsung ditandatangani oleh perwakilan pekerja serta manajemen perusahaan di Mapolres Bojonegoro.
Kuasa Hukum PT BAI, Moch Mansur, mengonfirmasi bahwa seluruh pihak telah sepakat mengakhiri perselisihan secara musyawarah.
“Alhamdulillah hari ini sudah ada penyelesaian. Pihak PT Berkah Abadi Ice memberikan kompensasi sebesar Rp1,5 juta kepada masing-masing karyawan. Kesepakatan dibuat secara tertulis dan pembayarannya langsung dieksekusi hari ini juga,” kata Mansur usai mediasi.
Mansur menegaskan, penandatanganan berkas kesepakatan yang disaksikan langsung oleh penyidik Polres dan perwakilan Disperinaker ini membuat seluruh persoalan ketenagakerjaan antara kedua belah pihak resmi selesai secara hukum.
Secara terpisah, perwakilan Manajemen PT BAI, Setyo Ajie Wibawa, mengungkapkan bahwa sejak awal perusahaan berkomitmen menyelesaikan sengketa sesuai regulasi yang berlaku.
Selaku Perwakilan Manajemen PT BAI, Setyo Ajie Wibawa, menyampaikan rasa terima kasih atas profesionalisme aparat keamanan yang mampu mengawal proses dialog dari awal hingga mencapai titik temu. Kehadiran pihak berwenang tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memastikan seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak diakomodasi secara adil.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja jajaran Polres Bojonegoro. Berkat pengawalan yang objektif dan persuasif, dinamika yang terjadi dapat diredam, hingga akhirnya tercapai kesepakatan yang saling menghormati,” ungkapnya.
Dari catatan Redaksi, Sebanyak 10 menuntut 10 kali gaji pesangon, eks pekerja tersebut kemudian membawa persoalan ini hingga ke tingkat dengar pendapat (hearing) di DPRD Bojonegoro dengan menuntut kompensasi sebesar 10 kali gaji, dan juga tidak ada titik temu.
DilanjutPerundingan bipartit yang difasilitasi Disperinaker Bojonegoro sempat juga menemui jalan buntu.
Merespons dinamika tersebut, Mediator Hubungan Industrial Disperinaker Bojonegoro, Rafiudin Fatony, menjelaskan bahwa hak-hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebenarnya telah diatur secara rigid dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.
Komponen tersebut meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang disesuaikan dengan masa kerja masing-masing.
“Melalui pendekatan regulasi dan persuasif dalam mediasi terakhir, eks karyawan akhirnya menerima formula penyelesaian berupa pembayaran satu kali gaji kerja ditambah uang kompensasi, dengan total Rp1,5 juta per orang,” pungkas Rafiudin.
Penulis : Takim
Editor : Putri
