Begini Komentar PJ Bupati Terkait Keterlambatan Pembayaran Dana Desa

- Admin

Jumat, 15 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dana Desa selalu ada keterlambatan dan juga ada desa yang harus tidak bisa menyerap Dana desa beberapa semester, selain terjadi persoalan hukum ada beberapa desa yang harus bisa menyesuaikan, agar bisa menyerap Dana Desa.

Hal ini disampaikan oleh PJ Bupati Andriyanto saat setelah buka bersama dengan awak media Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa timur, Kamis 13/3/2024.

Andriyanto mengatakan sebetulnya ada beberapa faktor kenapa pembayaran Dana desa terjadi keterlambatan, karena data teman teman Desa butuh penyesuaian seperti apa yang di harapkan oleh Dana desa dan sesuai isinya, misalkan terkait kemiskinan ekstrim dan dampak dampak nya, bagaimana desa bisa menjabarkan dan mengidentifikasi tentang kemiskinan ekstrim tersebut.

Baca Juga:  Peran Pemuda dalam Musrenbang Tematik Bojonegoro 2026 sangat Diharapkan Pemkab

“Sebetulnya ada beberapa faktor, pertama desa itu mengidentifikasi penduduknya, warganya miskin ektrim, nah itu kan memang berat dan teman teman membutuhkan waktu untuk penyesuaian,” ungkapnya.

Imbuhnya sedangkan saat ini teman teman kepala desa administrasinya belum menggambarkan dalam pengunaan Dana desa, dan hal tersebut butuh penyesuaian teman teman di desa

“Yang kedua adalah dalam pengunaan dana desa teman teman ini belum menggambarkan sesuai APBDesnya, dan butuh untuk penyesuaian,” jelasnya.

Lanjutnya, saat ini pemerintah kabupaten selalu membantu dengan mendorong di tingkat kecamatan untuk selalu cek dan ricek data, dan bila ada kendala di adminitrasi, KPM dan Bapeda untuk turut membantu dan kecamatan agar bisa merekomendasi.

Baca Juga:  Kapolda Jatim Berikan Semangat Masyarakat untuk Ciptakan Herd Immunity

“Jadi kita selalu minta untuk teman teman Kecamatan untuk cek dan ricek dimana letak lemahnya, dan DPMdesa selalu untuk cek dan ricek data tersebut, kalau di administrasi kita kpm dan bapeda untuk turut membantu, dan pihak kecamatan juga bisa merekomendasi,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA
Misteri Kurang Salur ADD : Kepala Bapenda Bojonegoro Ngaku Tak Punya Data 2015–2021
Lepas Ketergantungan Migas, Bojonegoro Bidik Agroindustri Lewat 5 Perda Baru
Tag :

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:01 WIB

DPMD Sumenep Mulai Proses Tahapan Pilkades Serentak 2027

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:45 WIB

Independensi PWI Dipertanyakan: Rangkap Jabatan BUMN Pengurus PWI Pusat Disorot Tajam

Minggu, 25 Oktober 2026 - 12:51 WIB

Wisata Sumber Grogolan Bojonegoro Diserbu Ribuan Pengunjung, UMKM Ikut Panen Berkah

Minggu, 25 Oktober 2026 - 11:22 WIB

Gantikan Night Carnival, Festival Sandur dan Pesta Rakyat Meriahkan HJB ke-349

Jumat, 23 Oktober 2026 - 03:28 WIB

Peringati HSN 2026, Bupati Bojonegoro Ajak Santri Kuasai Teknologi Menuju Indonesia Emas

Jumat, 23 Oktober 2026 - 03:24 WIB

Ketika Barongsai, Reog, dan Polisi Cilik Menyatu dalam Panggung Hari Santri Bojonegoro

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:53 WIB

DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

Rabu, 21 Oktober 2026 - 12:03 WIB

BNC 2026 Batal Digelar: Lebih Baik Uang Rakyat untuk Kemiskinan dan Wisata Desa

Berita Terbaru

Daerah

DPMD Sumenep Mulai Proses Tahapan Pilkades Serentak 2027

Senin, 26 Okt 2026 - 19:01 WIB