Begini Komentar PJ Bupati Terkait Keterlambatan Pembayaran Dana Desa

- Admin

Jumat, 15 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dana Desa selalu ada keterlambatan dan juga ada desa yang harus tidak bisa menyerap Dana desa beberapa semester, selain terjadi persoalan hukum ada beberapa desa yang harus bisa menyesuaikan, agar bisa menyerap Dana Desa.

Hal ini disampaikan oleh PJ Bupati Andriyanto saat setelah buka bersama dengan awak media Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa timur, Kamis 13/3/2024.

Andriyanto mengatakan sebetulnya ada beberapa faktor kenapa pembayaran Dana desa terjadi keterlambatan, karena data teman teman Desa butuh penyesuaian seperti apa yang di harapkan oleh Dana desa dan sesuai isinya, misalkan terkait kemiskinan ekstrim dan dampak dampak nya, bagaimana desa bisa menjabarkan dan mengidentifikasi tentang kemiskinan ekstrim tersebut.

Baca Juga:  Usulan Penambahan Anggaran Belanja Daerah Dianggap Mendadak, Rapat di DPRD Bojonegoro Alami Dead Lock

“Sebetulnya ada beberapa faktor, pertama desa itu mengidentifikasi penduduknya, warganya miskin ektrim, nah itu kan memang berat dan teman teman membutuhkan waktu untuk penyesuaian,” ungkapnya.

Imbuhnya sedangkan saat ini teman teman kepala desa administrasinya belum menggambarkan dalam pengunaan Dana desa, dan hal tersebut butuh penyesuaian teman teman di desa

“Yang kedua adalah dalam pengunaan dana desa teman teman ini belum menggambarkan sesuai APBDesnya, dan butuh untuk penyesuaian,” jelasnya.

Lanjutnya, saat ini pemerintah kabupaten selalu membantu dengan mendorong di tingkat kecamatan untuk selalu cek dan ricek data, dan bila ada kendala di adminitrasi, KPM dan Bapeda untuk turut membantu dan kecamatan agar bisa merekomendasi.

Baca Juga:  KBI Bojonegoro Menurunkan 8 Atlit di Kejurprov, Sabet 6 Medali

“Jadi kita selalu minta untuk teman teman Kecamatan untuk cek dan ricek dimana letak lemahnya, dan DPMdesa selalu untuk cek dan ricek data tersebut, kalau di administrasi kita kpm dan bapeda untuk turut membantu, dan pihak kecamatan juga bisa merekomendasi,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan
DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat
Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah
Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro
Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026
Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru