Begini Komentar PJ Bupati Terkait Keterlambatan Pembayaran Dana Desa

- Admin

Jumat, 15 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dana Desa selalu ada keterlambatan dan juga ada desa yang harus tidak bisa menyerap Dana desa beberapa semester, selain terjadi persoalan hukum ada beberapa desa yang harus bisa menyesuaikan, agar bisa menyerap Dana Desa.

Hal ini disampaikan oleh PJ Bupati Andriyanto saat setelah buka bersama dengan awak media Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa timur, Kamis 13/3/2024.

Andriyanto mengatakan sebetulnya ada beberapa faktor kenapa pembayaran Dana desa terjadi keterlambatan, karena data teman teman Desa butuh penyesuaian seperti apa yang di harapkan oleh Dana desa dan sesuai isinya, misalkan terkait kemiskinan ekstrim dan dampak dampak nya, bagaimana desa bisa menjabarkan dan mengidentifikasi tentang kemiskinan ekstrim tersebut.

Baca Juga:  Dapat Dana DBHCHT, Diskop UKM dan Perindag Sumenep Segera Rampungkan Pembangunan KIHT

“Sebetulnya ada beberapa faktor, pertama desa itu mengidentifikasi penduduknya, warganya miskin ektrim, nah itu kan memang berat dan teman teman membutuhkan waktu untuk penyesuaian,” ungkapnya.

Imbuhnya sedangkan saat ini teman teman kepala desa administrasinya belum menggambarkan dalam pengunaan Dana desa, dan hal tersebut butuh penyesuaian teman teman di desa

“Yang kedua adalah dalam pengunaan dana desa teman teman ini belum menggambarkan sesuai APBDesnya, dan butuh untuk penyesuaian,” jelasnya.

Lanjutnya, saat ini pemerintah kabupaten selalu membantu dengan mendorong di tingkat kecamatan untuk selalu cek dan ricek data, dan bila ada kendala di adminitrasi, KPM dan Bapeda untuk turut membantu dan kecamatan agar bisa merekomendasi.

Baca Juga:  Pj Bupati Bojonegoro Takziah ke Rumah Keluarga Tegar Dwi Prasetyo

“Jadi kita selalu minta untuk teman teman Kecamatan untuk cek dan ricek dimana letak lemahnya, dan DPMdesa selalu untuk cek dan ricek data tersebut, kalau di administrasi kita kpm dan bapeda untuk turut membantu, dan pihak kecamatan juga bisa merekomendasi,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

APBD Perubahan Bojonegoro 2026 Disepakati, Setyo Wahono Minta Perangkat Daerah Hindari Proyek Mangkrak
Banyak Kepala OPD Absen di Rapat Strategis KUA-PPAS, DPRD Sumenep Kecewa Berat
Pembangunan Bendungan Karangnongko Deadlock, DPRD Bojonegoro Desak Pucuk Pimpinan dan APH Turun Tangan
Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro
Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian
Bupati Bojonegoro: Koperasi Modern Harus Jadi Penyerap Utama Hasil Bumi, Bukan Sekadar Papan Nama
Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri
Bupati Bojonegoro Warning KPM Gayatri: Jual Ayam Bantuan, Siap-Siap Blacklist
Tag :

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 17:03 WIB

Polda Jatim Ungkap Sindikat Penipuan Emas Online, Korban Rugi Rp 3,7 Miliar

Selasa, 28 Juli 2026 - 19:41 WIB

Lima Terdakwa Kasus Korupsi BSPS di Sumenep Hadapi Replik dan Vonis Awal Agustus

Jumat, 17 Juli 2026 - 10:30 WIB

Suaminya Indehoy di Kamar Kos Bersama Perempuan Lain, Warga Sumenep Lapor Polisi

Selasa, 30 Juni 2026 - 14:40 WIB

Polda Jatim Bongkar Sindikat Penyelundupan Gading Gajah Bermodus Jemaah Umrah

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:09 WIB

Dituduh Pakai Ijazah Palsu, Anggota DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto Angkat Bicara

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:57 WIB

Pengadilan Tipikor Jatim Bakal Periksa Terdakwa Kasus Korupsi BSPS Sumenep Pekan Depan

Sabtu, 13 Desember 2025 - 11:39 WIB

Polres Pamekasan Ringkus Pelaku Percobaan Pembunuhan dan Kekerasan Pada Istri Siri

Sabtu, 13 Desember 2025 - 07:22 WIB

Polres Pamekasan Ringkus 5 Pelaku Curanmor

Berita Terbaru