Sebuah Catatan: Mustaqim
BOJONEGORO selama ini dikenal lewat dua wajah, kilauan api abadi Khayangan Api dan deru mesin raksasa di Blok Cepu.
Namun, di balik kemegahan sebagai lumbung energi nasional, terselip sebuah narasi usang yang masih dipelihara mitos keangkeran bagi pemimpin pusat.
Konon, kaki Presiden yang menginjak bumi Angling Dharma akan berujung pada lengsernya takhta.
Namun, benarkah Bojonegoro “menolak” kehadiran Presiden, ataukah mitos ini hanyalah sebuah desain propaganda untuk melindungi “kerajaan kecil” yang penuh dengan praktik korupsi dan mafia?
Komparasi Historis: Siapa yang Berani Menembus Batas?
Mitos ini sering kali didukung dengan mencocokkan garis sejarah kunjungan pemimpin negara.
Namun, jika kita bedah secara objektif, kunjungan Presiden ke Bojonegoro lebih banyak ditentukan oleh keberanian politik dan niat silaturahmi, bukan sekadar kutukan klenik.
Catatan Presiden yang berkunjung ke Bojonegoro, Soekarno, Jarang/Tidak Tercatat, Fokus pada konsolidasi nasional pasca-kemerdekaan.
Soeharto, Jarang, Lebih banyak memantau wilayah industri melalui perwakilan atau kunjungan terbatas ke area proyek strategis.
BJ Habibie, Tidak, Masa jabatan singkat dan fokus pada transisi reformasi di pusat.
Gus Dur, Ya, Satu-satunya Presiden yang secara emosional mengakui keistimewaan Bojonegoro. Masuk tanpa protokol kaku, menembus pesantren dan makam wali.
Megawati Jarang Kunjungan lebih banyak bersifat seremonial di kota-kota besar Jawa Timur lainnya.
SBY Minim/Dihindari Selama dua periode (2004-2014), Bojonegoro seolah menjadi “titik buta” kunjungan resmi Presiden, memperkuat isolasi psikologis.
Joko Widodo, Minim, Meski proyek strategis nasional (PSN) seperti Bendungan Gongseng dan Blok Cepu masif, kehadiran jokowi dikota minim namun tetap menjadi desas-desus aneka mitos yang mistis.
Ironi di Atas Tumpukan Triliunan Rupiah, Data keuangan terbaru menunjukkan betapa “basahnya” bumi Bojonegoro.
Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Bojonegoro tahun 2024 mencapai Rp1,8 triliun, dan diproyeksikan menyentuh Rp1,94 triliun pada 2025. Total dana yang mengalir dalam tujuh tahun terakhir telah menembus Rp14,3 triliun.
Namun, kekayaan ini berbanding terbalik dengan potret sosial.
Per Maret 2024, angka kemiskinan masih berada di level dua digit, yakni 11,69%.
Mengapa daerah dengan DBH triliunan rupiah masih memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional? Jawabannya ada pada efektivitas pengawasan.
Mitos bahwa Presiden akan lengser jika datang ke Bojonegoro sukses menciptakan jarak psikologis antara daerah dan pusat.
Dalam kacamata demokrasi, ini adalah mutilasi program-program nasional.
Ketika Jakarta merasa sungkan untuk melakukan pengawasan melekat karena disuguhi dongeng mistis, di situlah akuntabilitas mati.
Mafia Tanah: Keterbatasan kehadiran fisik pejabat pusat memberi ruang bagi makelar tanah untuk memanipulasi harga dalam pembebasan lahan proyek migas.
Siskeudes yang Tumpul: Sistem Keuangan Desa dipatahkan oleh budaya “tutup pintu”. Terjadi praktik “menggunting dalam lipatan” antara Dana Desa (Pusat) dan Anggaran Dana Desa (Daerah) yang berjalan bersama demi memutilasi regulasi secara halus.
Audit di Atas Klenik Gus Dur telah membuktikan bahwa Bojonegoro tidaklah angker bagi pemimpin yang datang dengan kejujuran batin.
Bojonegoro tidak butuh lebih banyak dongeng, ia butuh lebih banyak audit dan transparansi. Berhentinya pembangunan mental demokrasi di daerah ini disebabkan oleh elite yang memelihara mitos demi mengamankan kejahatan terselubung.
Sudah saatnya hukum negara berdiri tegak di atas bumi Angling Dharma. Jika kita terus membiarkan mitos memimpin logika, maka kekayaan migas hanya akan menjadi berkah bagi para mafia, dan menjadi kutukan kemiskinan bagi rakyat jelata. Jangan takut pada mitos, takutlah pada ketidakadilan.
Penulis : Takim
Editor : Putri
