Tragedi Napis dan Ironi Rp3,6 Triliun: Menagih Nyali di Balik Janji ‘Siswa Top’

- Admin

Kamis, 22 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id -Sejarah pembangunan di Bojonegoro tampaknya sedang menulis narasi yang sangat kontradiktif. Di satu sisi, ada ambisi digitalisasi lewat program “Siswa Top” (Satu Siswa Satu Laptop).

Di sisi lain, ada luka lama yang menganga di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, yang menjadi saksi bisu kegagalan birokrasi lintas generasi.

Sejak tahun 2005 hingga 2025, potret anak sekolah di Napis tak banyak berubah. Selama 20 tahun, anak-anak kita masih harus menenteng sepatu dan berjalan di atas lumpur setiap kali hujan turun karena akses jalan yang tak kunjung tuntas.

Fenomena “copot sepatu” ini telah melewati masa kepemimpinan lima bupati, namun solusinya seolah tertelan bumi.

Ini bukan sekadar masalah infrastruktur, melainkan simbol pengabaian terhadap martabat pendidikan di pelosok yang kontras dengan status Bojonegoro sebagai lumbung energi nasional.

Gunung Uang di Tengah Kelumpuhan
Pertanyaan besarnya, Ada apa dengan APBD Bojonegoro?
Data menunjukkan bahwa Bojonegoro adalah salah satu daerah terkaya di Indonesia.

Namun, kekayaan ini justru menjadi paradoks.Mengutip pernyataan Menteri Purbaya, Bojonegoro sempat tercatat memarkir dana APBD di perbankan hingga mencapai angka fantastis sekitar Rp3,6 Triliun.

Baca Juga:  Pemkab Bojonegoro Gelar Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan

Dana sebesar itu seharusnya mampu mengubah wajah Napis menjadi “Silicon Valley” kecil di Bojonegoro, atau setidaknya memastikan tidak ada lagi siswa yang kakinya berlumpur saat berangkat sekolah.

Sayangnya, triliunan rupiah itu seolah hanya menjadi “uang tidur” yang gagal dikonversi menjadi kesejahteraan nyata.

Dalam diskursus hangat di Podcast Dewan Jegrang bertajuk “Menatap Pendidikan di Masa Depan”, Kabid Pendidikan Dasar Disdik Bojonegoro, Zamroni, melontarkan pernyataan yang memiliki bobot sekelas kepala dinas, Dinas pendidikan Bojonegoro.

Pernyataannya bukan sekadar pembelaan diri birokrasi, melainkan cermin dari rapuhnya koordinasi antar-lini pemerintahan.

Zamroni menegaskan bahwa Bupati telah melayangkan surat resmi kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) demi pendampingan hukum.

Langkah ini adalah “pedang bermata dua”. Di satu sisi, ini adalah upaya proteksi agar APBD tidak berujung di jeruji besi sebagaimana skandal Chromebook nasional.

Namun di sisi lain, ini adalah pengakuan implisit bahwa birokrasi kita sedang mengalami krisis kepercayaan diri dalam mengeksekusi anggaran rakyat.

Persoalan double accounting,(akuntansi ganda) yang dikhawatirkan Zamroni menjadi titik kritis yang paling tajam.

Baca Juga:  Komunitas Ojol Bojonegoro Bersatu Gelar Doa Bersama 

Secara Data sekolahan di Bojonegoro sudah ada 144 sekolah (94 SD, 38 SMP, 10 SMA, dan 2 SLB) di Bojonegoro yang menerima kucuran bantuan pusat, (Red:Croomebook).

Jika kita membedah anggaran Rp32 Miliar untuk tambahan yang rencananya di 2025 yang saat ini sedang “membeku”, mari kita lihat potensinya jika disinkronkan dengan jumlah populasi siswa di Bojonegoro. Berdasarkan data agregat pendidikan.

Jenjang Pendidikan Estimasi Jumlah Siswa di Bojonegoro,

Siswa SMP (Kelas 7, 8, 9) ± 38.000 – 40.000 Siswa,
Siswa SMA Kelas 1 (Fase E) ± 12.000 – 14.000 Siswa,

Jika anggaran Rp32.000.000.000 dialokasikan untuk laptop dengan harga satuan (spek sekolah) sekitar Rp6.000.000, maka pemerintah bisa melakukan pengadaan sekitar 5.333 unit.

Angka 5.000-an unit ini memang baru mencakup sekitar 10% dari total kebutuhan siswa SMP dan SMA kelas 1.

Namun, jika dilakukan secara bertahap menggunakan dana Rp3,6 Triliun yang mengendap tersebut, sebenarnya seluruh siswa SMP dan SMA di Bojonegoro bisa mendapatkan laptop dalam waktu satu tahun anggaran saja tanpa perlu mencicil.

Baca Juga:  DPRD Bojonegoro Matangkan Beberapa Raperda Strategis 2026-2030, Soroti Perlindungan Anak hingga Sektor Pariwisata

Krisis Nyali dan Sabotase Masa Depan
Ketakutan Kabid Pendidikan Dasar,
Zamroni, akan isu double accounting atau jeratan hukum adalah cermin birokrasi yang kehilangan taji.

Jika prosedur hukum dijadikan alasan untuk membiarkan anggaran Rp32 Miliar kembali menjadi SILPA, maka pemerintah sedang melakukan “sabotase” terhadap hak belajar anak bangsa.

“Pakta Transparansi Distribusi” agar 5.000 unit laptop pertama ini benar-benar jatuh ke tangan siswa miskin (sesuai data DTKS) dan anak-anak di pelosok seperti Napis,bisa menikmati meskipun ganguan signal sering terjadi.

Jangan sampai anggaran ini menguap hanya untuk “membeli tisu di meja makan pejabat” atau sekadar menjadi janji politik yang kosong.

Bojonegoro tidak kekurangan uang, Bojonegoro kekurangan keberanian dan empati.

Sudah saatnya mata rantai “sepatu lumpur” di Napis diputus.
Tumpukan Rp3,6 Triliun itu harus segera bekerja untuk rakyat, bukan dipupuk untuk bunga bank.

Digitalisasi adalah hak, dan infrastruktur layak adalah harga mati. Jangan biarkan “Siswa Top” hanya menjadi mitos di tengah kelimpahan harta daerah.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

EDITORIAL: Bojonegoro di Persimpangan Jalan Menghidupkan Aset Mati atau Membunuh Sawah Sendiri?
EDITORIAL: Menanti Keberanian Forpimkab Membongkar Lingkaran Mafia Obat Bojonegoro
EDITORIAL: Membedah Gurita Ordal Part Dua: Ketika APBD Bojonegoro Menjadi Arisan Rezim Lama
EDITORIAL: Membedah Gurita ‘Ordal’, Ketika APBD Bojonegoro Menjadi Arisan Rezim Lama
Dilema Perda di Bojonegoro: Menertibkan Gepeng, Memanjakan Menara?
Menyingkap Tabir Mitos Bojonegoro: Antara Kearifan Lokal atau Tameng Korupsi?
Editorial: Satu Dekade BKKD Bojonegoro dan Matinya Taring Regulasi
IMAN DAN DARAH
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru