BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Viralnya Ketua Dewan DPRD Bojonegoro dan Wakil-wakil nya yang akan beli Mobil Dinas baru menjadi kasak-kusuk di beberapa kelompok petani mau pun di komunitas Relawan Prabowo – Gibran.
Relawan Rejo semut ireng dan Relawan Pro Jokowi (DPC Projo) Bojonegoro, menyikapi Pembelian Mobil Dinas untuk Ketua-Ketua dan Wakil nya, disaat Pemerintahan Prabowo Subianto melakukan Efisiensi anggaran, dari Hulu sampai hilir, Jumat 14/3/2025 Bojonegoro provinsi Jawa timur.
Lulus Setiawan dari Rejo semut ireng mengatakan apa yang dilakukan oleh wakil wakil rakyat tersebut sangat menyakiti hati Rakyat, mobil 5 tahun yang lalu masih bagus dan layak kenapa ingin ganti yang baru dan lebih mahal dari yang lama, ini sama saja menyakiti hati rakyat Bojonegoro, sedangkan Rakyat Bojonegoro ini sedang menanggung dari Dampak Efisiensi anggaran, ekonomi sulit, harga panen petani yang tidak imbang dengan harga pupuk, dan yang menariknya Eksekutif Infonya Bupati sudah “Hold” tidak ingin memakai mobil baru, dan Sementara menghentikan pembelian mobil baru,
“Seyogja nya, DPRD Bojonegoro se irama dengan Bupati, meskipun DPRD adalah kontroling Eksekutif, kalau Bupati tidak ya mestinya ya tidak, dan pembelian Mobdin itu tidak perlu dipaksakan, kalau di paksakan ada apa dengan APBD 2024 dan P-APBD 2025 kemarin,” terangnya.
Lanjutnya, masih banyak hal yang harus di kontrol oleh DPRD Bojonegoro, terkait pertanian, kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, terkait pupuk petani yang kedepan berbeda Penangananya bukan seperti tahun yang lalu, saat Presiden Prabowo Subianto mencanangkan kan Ada koperasi untuk petani di tiap desa.
“Mestinya DPRD lebih fokus pada kesejahteraan nya Masyarakat kawasan hutan dan sekitar hutan, apalagi mereka kemarin juga mendapat musibah banjir bandang, habis ini mereka siap siap tanam juga butuh pupuk, petani petani itu perlu di pikir dan disejahterakan, bukan memikirkan persoalan beli mobil baru, Menurut saya, terkait pembelian mobil dinas baru untuk Ketua DPRD tersebut sangat menyakiti hati rakyat Bojonegoro,” terangnya.
Hal yang sama juga di sampaikan oleh Sugeng Sekti Handoyo selaku Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Bojonegoro,Sugeng Prihatin Dengan rencana Pembelian Mobil Dinas oleh Ketua DPRD Bojonegoro, ditengah program Presiden Prabowo Subianto sedang lakukan Efisiensi Anggaran Hulu sampai Hilir dan menyiapkan Makan siang Gratis, serta pencegahan Korupsi dari hulu sampai hilir, Kok DPRD Bojonegoro Ingin Beli Mobil Baru Untuk Ketua dan Wakil ketua, ini tidak mencerminkan efisiensi anggaran.
Imbuh nya,Disaat Rakyat Bojonegoro sedang kesulitan ekonomi karena APBN juga belum jelas dari Januari sampai februari, hal tersebut pasti juga berimbas di APBD Bojonegoro, hal tersebut juga akan berimbas di ekonomi Grassroot (Red: Rakyat kecil).
“Masyarakat desa mungkin bulan-bulan ini panen dan masih bisa bernafas, tapi bagi rakyat yang tidak punya sawah, rakyat miskin kota apa tidak berimbas, sangat berimbas dengan hal tersebut, mestinya dari 2024 kemarin DPRD menyiapkan anggaran hal hal penangulangan masyarakat Miskin Exstrim, karena dengan ada nya efisiensi ini semua terasa, mestinya Anggota dewan lebih fokus ke kepentingan Rakyat, bukan pembelian mobdin yang jauh dari kepentingan Rakyat,” harapnya.
Saat disingung terkait Bupati Bojonegoro soal mobil dinas Bupati “Hold” dan sementara akan menghentikan, lelaki yang akrab dipangil Sugeng mengatakan saya pikir Anggaran tersebut tidak dibelanjakan mobdin dan dihentikan saja biar menjadi Silpa, meskipun di taruh di P-APBD 2025, kalau itu memaksa dan dipaksakan di belanjakan Mobdin ada apa dengan pembelian Mobdin 2025.
Banyak hal yang perlu difikirkan oleh Pemkab Bojonegoro, karena sekarang musim hujan uang tersebut bisa dialihkan di kebencanaan, ketika terjadi efisiensi dampaknya di pengangguran muda mau pun tua hal ini juga butuh perhatian dan di anggarkan, pada keluarga miskin baru Masyarakat di sekitar migas dari dampak PHK dari beberapa Cv mau pun kontraktor yang tidak mendapat pekerjaan, dan yang utama bagaimana menekan Inflasi menjelang lebaran petani panen Raya bagaimana tidak terjadi inflasi.
“Saya kira, Mobdin bisa dibatalkan dan anggaranya bisa di silpakan, kalau hal tersebut dilakukan dan di paksakan, ada apa dengan pembelian Mobdin P-APBD 2025, jangan-jangan hal tersebut sama dengan pembelian mobil siaga kemarin di belakangnya penuh kontroversi,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
