Pemkab Pamekasan Gelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah

- Admin

Senin, 17 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar high level meeting tim pengendalian inflasi daerah di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, pada Senin (17/02/2025).

Pertemuan yang melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama sejumlah pihak terkait lainnya tersebut, salah satunya membahas ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan ramadhan.

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi masyarakat pada tahun 2024 mencapai 4,96 persen. Hanya saja, satu bulan yang lalu Pamekasan mengalami inflasi tertinggi nasional pada saat itu yang dipicu oleh harga beras yang cukup tinggi,” kata Pj Sekda Achmad Faisol saat mengawali pertemuan itu.

Baca Juga:  Bersama Forkompimda, Bupati Bojonegoro berangkatkan Parade Oklik 2025

Tim inflasi daerah, tambahnya, memonitor setiap perkembangan yang terjadi di pasaran yang kemudian dirapatkan dalam setiap minggu satu kali. Dalam perkembangannya pada minggu kedua februari 2025, Pamekasan mengalami deflasi 2,70 persen berdasarkan data dari badan pusat statistik.

“Ini memang dilematis, satu sisi kita mengendalikan inflasi, tapi satu sisi kita kepengennya tidak terjadi deflasi. Jadi kalau inflasi ini yang menjerit rakyat, kalau deflasi yang menjerit produsennya. Cabe menjadi murah misalnya, ini yang kita pantau terus. Sehingga kita menganggap penting high level meeting ini,” tandasnya.

Baca Juga:  Forkopimda Jatim Tinjau Vaksinasi di Makodam V Brawijaya

Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menyampaikan, high level meeting bagian dari instruksi kementerian dalam negeri. OPD pengampu yang paling dominan dalam masalah ini adalah dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pertanian, dan dinas perikanan.

Tiga OPD itu untuk memastikan ketersediaan aneka kebutuhan masyarakat di bulan suci ramadhan. Utamanya, kebutuhan penting masyarakat yang harus dipenuhi.

“Minggu pertama ini sudah bisa diprediksi apa kebutuhan paling besar, misalnya es batu, kebutuhan kelapa muda, dan lain sebagainya. Pastikan ya, saya minta laporannya awal ramadhan aman misalnya, syukur syukur sampai lebaran aman,” ungkapnya.

Baca Juga:  19 Desa di Bojonegoro Segera Lakukan PAW, DPRD Lakukan Pembahasan Persiapan

Dia berharap, tim pengendalian inflasi daerah bekerja maksimal untuk memastikan semua stok kebutuhan masyarakat hingga hari raya idul fitri terjamin.

Penulis : Wiwin

Editor : Putri

Berita Terkait

Perkuat Peran Perempuan dan Ketangguhan Sosial, Momentum Hari Kartini dan HUT Damkar Jadi Refleksi Pengabdian
Perkuat Ekonomi Lokal, 57 Desa di Bojonegoro Terima Armada Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Instruksi Presiden, Bupati Bojonegoro Keluarkan Surat Edaran Kebijakan Efisiensi Anggaran
Bupati Bojonegoro Terima Rekomendasi LKPJ 2025: Janji Segera Tindak Lanjut Demi Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Setyo Wahono Minta Dukungan Pusat di Hadapan Menteri Hanif Faisol: Malu Jika Bojonegoro Tanpa Adipura
Dua Ratus Pengayuh Becak di Bojonegoro Dapat Berkah dari Presiden Prabowo
Wakil Bupati Bojonegoro: Kurangi Pengangguran, Semua Pelatihan OPD Wajib Rekrut Peserta dari Pemegang Kartu AK-1
Gerakkan Ekonomi Lokal, Bupati Bojonegoro Kick-Off Pasar Murah di Tanjungharjo, Ada Beras Murah hingga Telur KPM Gayatri

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 17:50 WIB

Sering Jadi Penyebab Laka, Polsek kota dan Damkar Bojonegoro Lakukan Ini

Minggu, 10 Mei 2026 - 11:30 WIB

PT BPR Bojonegoro Bungkam Soal Anggaran Konser Rp1,1 Miliar

Sabtu, 9 Mei 2026 - 17:22 WIB

Warga Manfaatkan Gudang KDKMP Grebegan untuk Senam, Kades: Upaya Meramaikan KDMP ke Depan

Sabtu, 9 Mei 2026 - 17:20 WIB

Dukung BUMD Pangan Bojonegoro, Eko Wahyudi: Jadi Instrumen Percepatan Asta Cita di Daerah

Kamis, 7 Mei 2026 - 23:58 WIB

Menguak “Tanah Celengan” di Belun, dari Pengakuan Ahli Waris dan Sikap Kadin PMD “Buang Badan” terkait kasus Belun

Kamis, 7 Mei 2026 - 23:56 WIB

Pimpin Upacara Hari Otoda dan Hari Pendidikan Nasional, Bupati Bojonegoro Tekankan Penguatan SDM dan Tata Kelola Pemerintahan

Kamis, 7 Mei 2026 - 21:26 WIB

Komisi A Beri Tenggat Waktu, Soroti Hak User, Legalitas Proyek hingga Dugaan Pungutan Tambahan Rp10 Juta, Polemik Perumahan Klampok

Kamis, 7 Mei 2026 - 09:29 WIB

Babak Baru Sengketa TKD Belun: Kades Jono Sebut Status Tanah ‘Celengan’ kegunaan Tergantung Kebijakan Desa

Berita Terbaru

Politik

Menjelang Muscab PPP Bojonegoro, Suhu Politik Memanas

Senin, 11 Mei 2026 - 16:27 WIB

Daerah

PT BPR Bojonegoro Bungkam Soal Anggaran Konser Rp1,1 Miliar

Minggu, 10 Mei 2026 - 11:30 WIB