Pemkab Pamekasan Gelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah

- Admin

Senin, 17 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAMEKASAN, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar high level meeting tim pengendalian inflasi daerah di Peringgitan Dalam Mandhapa Aghung Ronggosukowati, pada Senin (17/02/2025).

Pertemuan yang melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) bersama sejumlah pihak terkait lainnya tersebut, salah satunya membahas ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan ramadhan.

“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi masyarakat pada tahun 2024 mencapai 4,96 persen. Hanya saja, satu bulan yang lalu Pamekasan mengalami inflasi tertinggi nasional pada saat itu yang dipicu oleh harga beras yang cukup tinggi,” kata Pj Sekda Achmad Faisol saat mengawali pertemuan itu.

Baca Juga:  Pertanyakan Kepastian Jadwal Pilkades Serentak, Komisi I DPRD Sampang Panggil DPMD

Tim inflasi daerah, tambahnya, memonitor setiap perkembangan yang terjadi di pasaran yang kemudian dirapatkan dalam setiap minggu satu kali. Dalam perkembangannya pada minggu kedua februari 2025, Pamekasan mengalami deflasi 2,70 persen berdasarkan data dari badan pusat statistik.

“Ini memang dilematis, satu sisi kita mengendalikan inflasi, tapi satu sisi kita kepengennya tidak terjadi deflasi. Jadi kalau inflasi ini yang menjerit rakyat, kalau deflasi yang menjerit produsennya. Cabe menjadi murah misalnya, ini yang kita pantau terus. Sehingga kita menganggap penting high level meeting ini,” tandasnya.

Baca Juga:  Polres Jombang Gelar Vaksinasi Massal

Pj Bupati Pamekasan, Masrukin menyampaikan, high level meeting bagian dari instruksi kementerian dalam negeri. OPD pengampu yang paling dominan dalam masalah ini adalah dinas perindustrian dan perdagangan, dinas pertanian, dan dinas perikanan.

Tiga OPD itu untuk memastikan ketersediaan aneka kebutuhan masyarakat di bulan suci ramadhan. Utamanya, kebutuhan penting masyarakat yang harus dipenuhi.

“Minggu pertama ini sudah bisa diprediksi apa kebutuhan paling besar, misalnya es batu, kebutuhan kelapa muda, dan lain sebagainya. Pastikan ya, saya minta laporannya awal ramadhan aman misalnya, syukur syukur sampai lebaran aman,” ungkapnya.

Baca Juga:  Plt Bupati Probolinggo Ikuti Sosialisasi Rencana Penurunan Angka Stunting

Dia berharap, tim pengendalian inflasi daerah bekerja maksimal untuk memastikan semua stok kebutuhan masyarakat hingga hari raya idul fitri terjamin.

Penulis : Wiwin

Editor : Putri

Berita Terkait

Kucurkan APBD Masif untuk RTLH, Pemkab Bojonegoro Sabet Penghargaan dari Gubernur Jatim
Bupati dan wakil Bupati Bojonegoro, Sholat Idul Adha Di Masjid Berbeda, Begini Pidato Bupati Bojonegoro
Serapan Baru 26 Persen, Komisi C Warning Diknas Bojonegoro Beserta Jajarannya
Perkuat Peran Perempuan dan Ketangguhan Sosial, Momentum Hari Kartini dan HUT Damkar Jadi Refleksi Pengabdian
Perkuat Ekonomi Lokal, 57 Desa di Bojonegoro Terima Armada Operasional Koperasi Desa Merah Putih
Instruksi Presiden, Bupati Bojonegoro Keluarkan Surat Edaran Kebijakan Efisiensi Anggaran
Bupati Bojonegoro Terima Rekomendasi LKPJ 2025: Janji Segera Tindak Lanjut Demi Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Setyo Wahono Minta Dukungan Pusat di Hadapan Menteri Hanif Faisol: Malu Jika Bojonegoro Tanpa Adipura

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 20:39 WIB

EastFood dan AllPack Surabaya 2026, Momentum Penguatan Industri Pangan, Kemasan, dan UMKM Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:36 WIB

Sukses Genjot PAD di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinpora Bojonegoro Diapresiasi Komisi C

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:20 WIB

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029

Jumat, 12 Juni 2026 - 05:03 WIB

DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 - 04:59 WIB

Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:04 WIB

Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Senin, 8 Juni 2026 - 06:34 WIB

Mengendap Lama, Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep Belum Ada Perkembangan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 01:56 WIB

Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung

Berita Terbaru