BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemekaran atau penambahan wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) masih menjadi Wacana dan rencana oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menyongsong menyukseskan pemilu 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro Fatkhur Rohman di sela sela kunjungan Kerja dalam rangka audensi dengan Forkopimda (23/6) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menyampaikan, dalam pemekeran Wilayah Daerah pemilihan (Dapil) dalam hal ini masih butuh Konsolidasi dan pembahasan bersama.
Meskipun secara teknis di undang undang nomer 7 belum termuat, KPU Bojonegoro tetap berpegang pada PKPU, sedangkan di Undang undang nomer 7 dalam kontek penetapan perluasan wilayah daerah pemilihan (Dapil) belum diatur.
Ia menambahkan, dalam penetapan penambahan wilayah dapil juga butuh pembahasan bersama dengan Forkopimda, Partai politik setempat, tokoh masyarakat, akademisi dan pihak terkait.
“Dimana di undang undang nomer 7 itu tentang kabupaten kota itu belum termuat, dimana penetapan itu harus ada komunikasi dari partai politik setempat, tokoh masyarakat, Forkompimda dan akademisi, nanti ada tim sendiri dan pembahasan sendiri,” terangnya.
Fatkhur Rohman tidak memastikan wacana pemekaran wilayah pemilihan secara pasti, tapi pada Prinsipnya secara mekanisme hal tersebut diatur di PKPU tahapan yang nanti di bulan Desember akan ditetapkan, di bulan Desember tersebut ada penjadwalan penentuan wilayah daerah pemilihan dan tahapan, dan bila mana dalam ketetapan di PKPU untuk ditetapkan ada perubahan, maka di bulan Januari akan ada ketentuan terkait penambahan dapil.
“Di undang undang nomer 7 belum ada ketetapan, tapi pada prinsipnya bila mana 7 prinsip itu di rubah maka bisa jadi pemekaran bisa terjadi, dan figh nya itu dibulan Januari, bila itu belum dirubah bisa jadi tidak ada pemekaran,” pungkasnya.
