Banyak Kepala OPD Absen di Rapat Strategis KUA-PPAS, DPRD Sumenep Kecewa Berat

- Admin

Kamis, 6 Agustus 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Pimpinan DPRD Sumenep merasa kecewa terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Pasalnya, banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menghadiri rapat pembahasan bersama komisi-komisi DPRD.

Kekecewaan tersebut mencuat di tengah pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada Rabu-Kamis (5–6/8/2026).

Sebelumnya, agenda pendahuluan telah dilaksanakan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, menilai ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD bukan sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kurangnya penghormatan pemerintah daerah terhadap lembaga legislatif.

Baca Juga:  Haul Akbar Pondok Pesantren Al Fithrah Surabaya, Jamaah Al Khidmah Tegaskan Tak Ada Politisasi Dukung Capres

“Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Pimpinan DPRD sebelumnya sudah menyurati Bupati agar kepala OPD hadir dalam rapat pembahasan bersama komisi. Namun surat tersebut seolah tidak diindahkan,” tegas Dulsiam.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD merupakan agenda konstitusional yang sangat strategis karena menjadi dasar penentuan arah kebijakan dan alokasi anggaran daerah.

Oleh sebab itu, kehadiran kepala OPD dinilai penting untuk memberikan penjelasan secara langsung kepada anggota DPRD.

Dulsiam juga menyoroti adanya kegiatan lain yang digelar Pemkab Sumenep pada waktu yang bersamaan, yakni lomba memasak dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Baca Juga:  Di Apel Pagi, Kapolda Jatim Mengecek Personel Penyemprotan Disinfektan

“Inilah yang membuat kami kecewa. DPRD sedang melaksanakan agenda resmi pembahasan anggaran yang sangat penting, tetapi di saat yang sama eksekutif justru menggelar kegiatan lain. Seolah-olah pembahasan anggaran bukan menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegiatan seremonial seperti lomba memasak memang memiliki nilai kebersamaan.

Namun, menurutnya, agenda pembahasan APBD jauh lebih penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

“Silakan kegiatan Agustusan dilaksanakan, tetapi jangan sampai mengorbankan agenda konstitusional. Pembahasan APBD menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga harus menjadi prioritas bersama,” katanya.

Baca Juga:  Bawa Barang Haram, Warga Bragung Sumenep Ditangkap Polisi

Dulsiam berharap Bupati Sumenep segera melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan kepala OPD agar setiap agenda resmi DPRD mendapat perhatian dan penghormatan yang semestinya.

“Kami ingin membangun kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif. Namun kemitraan itu harus dibangun atas dasar saling menghargai. Jangan sampai DPRD yang menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan justru dipandang sebelah mata,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama komisi-komisi DPRD.

Penulis : Arifin

Editor : Putri

Berita Terkait

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka
Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026
Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018
Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:02 WIB

Sekap 19 Karyawan di Sidoarjo dan 2 Korban Dicabuli, WNA Suriah Ditangkap

Rabu, 4 November 2026 - 13:01 WIB

Viral Penggerebekan Warga di Sukosewu, Polres Bojonegoro Usut Tuntas Dugaan Pencabulan Anak

Senin, 2 November 2026 - 11:43 WIB

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Negara Rugi Rp 35,7 Miliar

Senin, 26 Oktober 2026 - 18:46 WIB

Respon Cepat Polres Bojonegoro: 3 Motor Korban Curanmor Kembali ke Pemiliknya, Gratis!

Minggu, 11 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pastikan Kondusivitas Acara, Kapolres Bojonegoro dan Hj. Tuti Wahyuningsih Pantau Pengamanan Sholawat Gus Iqdam di MPS Dander

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:15 WIB

HUT ke-81 TNI di Bojonegoro: Dandim Serahkan Piagam Binsat hingga Bawa Pesan Panglima TNI

Kamis, 24 September 2026 - 15:43 WIB

Polda Jatim Bongkar Penipuan Investasi Saham Crypto Jaringan Internasional, Transaksi Mencapai Triliunan Rupiah

Senin, 14 September 2026 - 13:17 WIB

Krisis Air Bersih di Bojonegoro, Kodim 0813 Guyur 77 Ribu Liter Air untuk 3 Kecamatan Terdampak Kemarau

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB

Daerah

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 Nov 2026 - 20:04 WIB