KOTA BATU, SUARABANGSA.co.id – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun arah pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Hal ini diwujudkan melalui Forum Perangkat Daerah dalam rangka Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang digelar di Aula Kantor Instalasi Perikanan Budidaya Punten, Kota Batu, Senin (13/4/2026).
Mengusung tema “Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta Optimalisasi Pelayanan Publik Prima”, forum ini tidak hanya menjadi ruang penyelarasan program, tetapi juga ajang evaluasi kinerja serta penguatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris DKP Jawa Timur, Sony Rustanto, menegaskan bahwa forum ini memiliki peran strategis dalam memastikan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan selaras dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Forum ini digelar untuk menyelaraskan program dan kegiatan dalam penyusunan rencana kerja 2027, sekaligus melakukan evaluasi layanan agar semakin akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, capaian kinerja pelayanan DKP Jawa Timur yang telah meraih predikat A atau pelayanan prima menjadi fondasi penting untuk terus melakukan penyempurnaan layanan publik ke depan.
Sebagai bagian dari transformasi layanan berbasis digital, dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis 31 unit mesin Mobile Point of Sale (mPOS) hasil kerja sama dengan Bank Jatim. Perangkat tersebut menjadi wujud nyata dukungan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan.
Forum ini diikuti oleh 136 peserta yang terdiri dari jajaran pimpinan DKP provinsi, perwakilan kabupaten/kota se-Jawa Timur, perangkat daerah, akademisi, serta media massa.
Sementara itu, Kepala DKP Jawa Timur, Isa Anshori, menekankan pentingnya kolaborasi antarlevel pemerintahan dalam menjawab berbagai tantangan sektor kelautan dan perikanan.
“Sinergitas ini mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus hadir bersama di tengah masyarakat dan memastikan program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Menurut Isa, potensi kelautan Jawa Timur sangat besar dengan garis pantai mencapai lebih dari 3.500 kilometer dan luas laut sekitar 5,2 juta hektare. Namun di balik potensi tersebut, terdapat sejumlah tantangan serius yang harus dihadapi, mulai dari penurunan produksi perikanan tangkap, praktik overfishing, hingga kerusakan ekosistem pesisir.
Ia juga menyoroti menurunnya jumlah nelayan serta rendahnya nilai tukar nelayan yang masih berada di bawah angka 100, yang menunjukkan ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin profesi nelayan akan semakin ditinggalkan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan solusi nyata,” katanya.
Selain itu, sektor garam juga menjadi perhatian, menyusul penurunan produksi yang signifikan akibat faktor cuaca dan persaingan dengan garam impor. Kondisi ini mendorong perlunya strategi inovatif dan dukungan kebijakan yang berpihak pada petambak lokal.
Meski demikian, kinerja sektor kelautan dan perikanan Jawa Timur masih menunjukkan capaian positif. Produksi perikanan tangkap dan ekspor tercatat tertinggi secara nasional, dengan nilai tambah sektor yang terus meningkat hingga melampaui Rp11 triliun.
Dalam forum ini, berbagai program prioritas turut dibahas, mulai dari penguatan perikanan tangkap dan budidaya, hilirisasi produk, rehabilitasi ekosistem pesisir, hingga pengembangan kewirausahaan berbasis kelautan dan perikanan.
Dari sisi pelayanan publik, DKP Jawa Timur juga mencatat hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tinggi dengan nilai rata-rata mendekati sempurna. Evaluasi kinerja pelayanan publik pun menempatkan instansi ini dalam kategori A atau pelayanan prima.
“Melalui forum ini, DKP Jawa Timur optimistis penyusunan Renja 2027 dapat menghasilkan program yang lebih terarah, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat posisi sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Riski Agung Lestariadi, menilai bahwa penguatan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional.
Ia juga menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan sektor melalui riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendampingan berbasis keilmuan.
“Percepatan pembangunan sektor ini harus berbasis riset dan inovasi teknologi, serta didukung sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha agar mampu memberikan nilai tambah yang optimal,” tutupnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
