Wabup Bondowoso Lakukan Rakor Penanggulangan Bencana

BONDOWOSO, SUARABANGSA.co.id – Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar Rahmad melakukan Rapat Koordinasi terkait Penanggulangan masyarakat miskin ekstrem di Bondowoso di Aula BP4D, Kamis (7/04/2022).

Wabup mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini yakni pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang didapat dari Pempov Jatim.

“Selanjutnya, akan dilakukan dua intervensi. Yakni, jika rumah tangga tersebut sudah tak berdaya maka akan diberikan bantuan langsung tunai,” terang Wabup Irwan Bahtiar Rahmad.

Namun bagi warganya yang bisa produktif dan masih dalam usia tertentu, maka akan diberikan pemberdayaan.

Baca Juga:  Wabup Bondowoso Kenalkan Varietas Benih 'Abadi' MSP, Hasil Panen Tinggi

“Target pemerintah pusat, tahun 2024 harus sudah nol persen, sehingga 2022 harus sudah punya rencana aksi,” imbuhnya.

Bahkan, Pemkab Bondowoso akan mengalokasikan BLT cukai yang akan diintervensikan kepada warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Nantinya, BLT tersebut diperkirakan akan menyasar 15 ribuan rumah tangga.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), Farida mengungkapkan bahwa dalam validasi dan verifikasi ulang ini diperkirakan jumlah tersebut bisa menurun.

Karena, data yang dipakai oleh TNPK dan Pemerintah Provinsi itu merupakan data tahun 2019. Sehingga, diperkirakan ada warga yang sudah meninggal, atau sudah beralih status.

Baca Juga:  PAC GP ANSOR Bondowoso Gelar Doa Bersama Untuk Umat Muslim di Ukraina

“Jadi memang perlu verval ulang,” terangnya.

Menurut Farida, Verifikasi dan validasi (Verval) sendiri disebut akan dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, yakni validasi akan dilakukan oleh Dispendukcapil yang akan melihat secara global keberadaan penduduk yang masuk daftar kemiskinan ekstrem ini.

Selanjutnya, akan diambil alih oleh Dinas Sosial melalui petugas PKH dan TKSK, akan mendatangi per keluarga tersebut. Memastikan keluarga itu memang ada atau tidak.

“Satu bulan (verval) harus kita sudah selesai semua. Karena Juli (PAK, red) kita harus sudah memprogram intervensi apa yang akan kita berikan,” pungkasnya.

Baca Juga:  DPRD Sumenep Bentuk Pansus LKPJ Bupati tahun 2021
Temukan Kami: