Wabup Bondowoso Lakukan Rakor Penanggulangan Bencana

- Admin

Kamis, 7 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BONDOWOSO, SUARABANGSA.co.id – Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahtiar Rahmad melakukan Rapat Koordinasi terkait Penanggulangan masyarakat miskin ekstrem di Bondowoso di Aula BP4D, Kamis (7/04/2022).

Wabup mengungkapkan bahwa langkah awal yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini yakni pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang didapat dari Pempov Jatim.

“Selanjutnya, akan dilakukan dua intervensi. Yakni, jika rumah tangga tersebut sudah tak berdaya maka akan diberikan bantuan langsung tunai,” terang Wabup Irwan Bahtiar Rahmad.

Baca Juga:  Komisi IV DPRD Dukung Diklat Kasek di Bondowoso, tapi Sayangkan tak Dicover APBD

Namun bagi warganya yang bisa produktif dan masih dalam usia tertentu, maka akan diberikan pemberdayaan.

“Target pemerintah pusat, tahun 2024 harus sudah nol persen, sehingga 2022 harus sudah punya rencana aksi,” imbuhnya.

Bahkan, Pemkab Bondowoso akan mengalokasikan BLT cukai yang akan diintervensikan kepada warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.

Nantinya, BLT tersebut diperkirakan akan menyasar 15 ribuan rumah tangga.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D), Farida mengungkapkan bahwa dalam validasi dan verifikasi ulang ini diperkirakan jumlah tersebut bisa menurun.

Baca Juga:  Nyolong HP di Parkiran Toko, Pria asal Jember Ini Digelandang ke Mapolres Bondowoso

Karena, data yang dipakai oleh TNPK dan Pemerintah Provinsi itu merupakan data tahun 2019. Sehingga, diperkirakan ada warga yang sudah meninggal, atau sudah beralih status.

“Jadi memang perlu verval ulang,” terangnya.

Menurut Farida, Verifikasi dan validasi (Verval) sendiri disebut akan dilakukan dalam dua tahap.

Pertama, yakni validasi akan dilakukan oleh Dispendukcapil yang akan melihat secara global keberadaan penduduk yang masuk daftar kemiskinan ekstrem ini.

Selanjutnya, akan diambil alih oleh Dinas Sosial melalui petugas PKH dan TKSK, akan mendatangi per keluarga tersebut. Memastikan keluarga itu memang ada atau tidak.

Baca Juga:  Dinas BSBK Bondowoso Disebut Paling Bertanggung Jawab Kasus Penebangan Kayu Aset Daerah

“Satu bulan (verval) harus kita sudah selesai semua. Karena Juli (PAK, red) kita harus sudah memprogram intervensi apa yang akan kita berikan,” pungkasnya.

Berita Terkait

Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri
Bupati Bojonegoro Warning KPM Gayatri: Jual Ayam Bantuan, Siap-Siap Blacklist
DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Setyo Wahono: WTP Bukan Sertifikat Anti-Korupsi
Resmi Dibuka, Pameran ALLPACK Surabaya 2026 Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
Kadis DPMD Sumenep Gerak Cepat Tindak Lanjuti Perangkat Desa Rangkap Jabatan
Kucurkan APBD Masif untuk RTLH, Pemkab Bojonegoro Sabet Penghargaan dari Gubernur Jatim
Bupati dan wakil Bupati Bojonegoro, Sholat Idul Adha Di Masjid Berbeda, Begini Pidato Bupati Bojonegoro
Serapan Baru 26 Persen, Komisi C Warning Diknas Bojonegoro Beserta Jajarannya

Berita Terkait

Minggu, 5 Juli 2026 - 13:04 WIB

Malam Sakral di Bojonegoro, BKN Gelar Murwa Karsa Sasi Suro, Dihadiri Tokoh Daerah hingga Mantan Kapolres

Jumat, 3 Juli 2026 - 18:12 WIB

Buka Porkab II Bojonegoro, Bupati Setyo Wahono Ajak Atlet Bidik Prestasi Nasional dan Junjung Sportivitas

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:18 WIB

Bupati Bojonegoro Minta Gedung Baru Puskesmas Tanjungharjo Diimbangi Layanan Responsif

Selasa, 30 Juni 2026 - 15:09 WIB

Konflik Tak Kunjung Selesai, Ratusan Hektar Lahan Sawah si Bojonegoro Terancam Tidak Tergarap

Selasa, 30 Juni 2026 - 00:07 WIB

Tak Lagi Jual Gabah Mentah, Bojonegoro Kini Punya Beras Premium Rojo Nogo

Senin, 29 Juni 2026 - 19:12 WIB

Remaja 18 Tahun di Bojonegoro Lakukan Aborsi Ilegal Dibantu Ibu Kandung

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:53 WIB

Kasus BSPS Sumenep Segera Masuk Tahap Tuntutan

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:48 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Logistik KPU Sumenep 2024 Memasuki Tahapan Ekspose ke Kejati Jatim

Berita Terbaru