Dispendik Probolinggo Perluas Cakupan PTM

- Admin

Selasa, 14 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PROBOLINGGO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) memperluas cakupan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan menambah jumlah lembaga yang melakukan uji coba PTM Terbatas mulai dari tingkat Kelompok Bermain (KB), TK, SD hingga SMP serta Pendidikan Non Formal (PNF), Senin (13/9/2021).

Penambahan jumlah lembaga ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap uji coba PTM Terbatas minggu sebelumnya. Kini, jumlah lembaga yang melakukan uji coba PTM Terbatas mencapai 874 lembaga. Meliputi, 63 lembaga Kelompok Bermain (KB), 238 lembaga TK, 510 lembaga SD dan 63 lembaga SMP.

Sebelumnya pada 6 September 2021, PTM Terbatas ini dilaksanakan di 136 lembaga pendidikan yang meliputi 24 lembaga KB, 24 lembaga TK, 48 lembaga SD dan 40 lembaga SMP.

Pemberitahuan terkait penambahan lembaga yang diperbolehkan melakukan uji coba PTM Terbatas ini disampaikan oleh Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi melalui surat yang ditujukan kepada kepala sekolah dengan nomor : 420/40441426.101/2021 tertanggal 10 September 2021.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang sudah dilaksanakan dalam satu minggu pertama bulan September, maka perlu dilakukan penambahan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kabupaten Probolinggo,” kata Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi.

Baca Juga:  Pemkab Probolinggo Lakukan Tera Ulang Semua Timbangan

Menurut Rozi, mengenai aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan uji coba PTM Terbatas ini sama dengan minggu sebelumnya. PTM Terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% untuk jenjang SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang PAUD maksimal 33%.

“Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dilaksanakan dengan ketentuan guru dan tenaga kependidikan yang melaksanakan pembelajaran sudah dilakukan vaksinasi. Peserta didik yang akan melaksanakan pembelajaran diutamakan yang sudah melaksanakan vaksinasi (usia 12-17 tahun),” jelasnya.

Rozi menerangkan PTM Terbatas dilakukan secara bergantian (shift learning) dengan durasi pembelajaran untuk jenjang SMP dan SD kelas III-VI lama pembelajaran maksimal 8 jam pelajaran per hari (30 menit per jam pelajaran) dengan jeda istirahat 15 menit di dalam kelas.

“Jenjang SD kelas I dan II lama pembelajaran maksimal 6 jam pelajaran per hari (30 menit per jam pelajaran) dengan jeda istirahat 15 menit di dalam kelas. Jenjang PAUD maksimal selama 4 jam pelajaran per hari (30 menit per jam pelajaran) tanpa jeda istirahat di luar kelas,” tegasnya.

Baca Juga:  Disperindag Probolinggo Lakukan Sosialisasi SRG

Lebih lanjut Rozi menjelaskan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM Terbatas telah menetapkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada tingkat Satuan Pendidikan dengan SK Kepala Satuan Pendidikan dan memiliki pemetaan terhadap kondisi kesehatan warga satuan pendidikan.

“Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas kepada Dinas Pendidikan melalui Pengawas SAtuan Pendidikan masing-masing secara berkala dan periodik. Seluruh warga sekolah wajib mematuhi protokol kesehatan dan SOP pelaksanaan pembelajaran,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo Edy Karyawan menyampaikan selain hasil monev, penambahan jumlah lembaga yang melaksanakan uji coba PTM Terbatas dilakukan karena ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) sebagai pengganti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Selain itu sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan vaksinasi Covid-19. Sebab siswa yang akan mengikuti PTM Terbatas syaratnya sudah harus divaksin. Apabila belum divaksin, maka dipersilahkan mengikuti pembelajaran melalui daring,” ujarnya.

Edy menerangkan pelaksanaan uji coba PTM Terbatas ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sebelum masuk sekolah, anak-anak harus di tes suhu tubuhnya, apabila mencapai 37,5 derajat maka tidak boleh masuk.

Baca Juga:  Sejumlah Oknum Pegawai Puskesmas Camplong Kerap Bolos, Begini Kata Sekda Sampang

“Persiapan di sekolah, guru harus datang lebih awal. Kalau gurunya telat, siapa yang akan mengecek siswanya. Setiap pelajaran hanya dilakukan selama 30 menit dengan jeda istirahat 15 menit di dalam kelas. Oleh karena itu, siswa harus bawa bekal makanan dan minuman sendiri,” jelasnya.
Menurut Edy, sekolah juga harus menyiapkan air minuman gelas atau botol untuk siswa yang lupa tidak membawa, tetapi bukan air galon supaya tidak memakai gelas secara bergantian. Sekolah juga harus menyiapkan masker cadangan.
“Cara pembagian siswanya tergantung sekolah, tetapi tidak boleh pagi dan siang. Pembagiannya dibuat setiap hari secara bergantian masuk ke sekolah. Saat ini kami tidak menuntut penuntasan kurikulum, yang penting anaknya enjoy. Proses belajar mengajar tidak boleh sama dengan sebelum pandemi Covid-19,” tegasnya.

Edy menambahkan pelaksanaan uji coba PTM Terbatas ini akan terus dievaluasi dan dimonitoring secara rutin.

“Apabila ada lembaga yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan kami off kan dan tidak bisa melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas lagi. Jadi lakukan semua ketentuan yang sudah disampaikan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Korban TPPO Asal Sampang Berhasil Pulang dari Libya, Bupati: Cek Legalitas Sebelum Berangkat
Berkat SIPINTAR PPID, Diskominfo Sumenep Raih Penghargaan Inovasi untuk Kategori OPD
Pemkab Sumenep Luncurkan Aplikasi ASN SEHATI, Langkah Preventif Atasi Masalah Kesehatan ASN
Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 10:43 WIB

Forum Memanas! Wabup Bojonegoro Konfrontir Dugaan Raibnya KKS BPNT, Kasun Bantah Mentah Keterangan Kaur Kesra

Minggu, 22 November 2026 - 10:35 WIB

Puluhan Dokter Alumni FK Unair ’97 Edukasi Kesehatan Reproduksi dan Mental di SMAN 1 Padangan

Jumat, 20 November 2026 - 17:51 WIB

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Rabu, 18 November 2026 - 20:04 WIB

7 Fraksi DPRD Sumenep Laporkan Hasil Reses I Tahun 2026

Rabu, 18 November 2026 - 11:39 WIB

Kebijakan ‘Satu Desa Satu EDC’ Jadi Celah Mafia Bansos? Hak Warga Bojonegoro Raib Sejak 2018

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Berita Terbaru

Daerah

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Orang Jadi Tersangka

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:51 WIB