Parah, Pemerintah Desa Montorna di Sumenep Diduga Bermain-main Dengan BLT DD

- Admin

Sabtu, 30 Mei 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Demi meringankan beban ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah pusat hingga daerah memberikan perhatian khusus bagi warga terdampak pandemi ini, dengan cara memberikan bantuan.

Selama pandemi Covid-19, khususnya di Sumenep sudah banyak bantuan sosial yang diberikan kepada para masyarakat terdampak Covid-19, baik berupa Bantuan Sosial (Bansos) berupa Sembako, Bantuan Langsung Tunai dari Kemensos, Wilayah, Daerah hingga pemerintah Desa, semata-mata semuanya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu di tengah pandemi Covid-19 ini.

Namun, mirisnya bantuan yang diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu justru banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga mendapat sorotan banyak orang. Banyak orang yang tidak berhak menerima bantuan tersebut justru masuk daftar sebagai penerima bantuan tersebut.

Baca Juga:  Buka FGD, Kapolda Jatim Bacakan Maklumat Kapolri

Seperti yang terjadi di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, salah satu Bansos Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) diduga tidak tetap sasaran, pasalnya salah satu oknum istri Kepala Dusun inisial HS di Desa tersebut diduga juga menjadi peserta penerima bantuan tersebut.

“Yang kita sesalkan kenapa di tengah musibah seperti ini salah satu perangkat desa masih tega mengambil hak rakyatnya sendiri,” kata Warga Desa Montorna yang namanya minta dirahasiakan. Sabtu (30/05).

Padahal menurutnya di desanya masih banyak warga tidak mampu, dan lebih berhak sebagai penerima bantuan tersebut di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat sekarang ini.

Baca Juga:  Niat Hati Ingin Nyalip, Seorang Pelajar Malah Hantam Mobil di Jalan Raya Jrengik Sampang

“Ini sudah bukan rahasia umum, masyarakat di Montorna sudah banyak yang tahu bahwa Istri oknum Kadus itu terlihat menerima langsung bantuan saat pencairan,” ungkapnya lagi.

Lebih parahnya lagi, Pemerintah Desa Montorna diduga ada main dalam program BLT DD, sebab hingga saat ini daftar penerima setiap Bansos tidak dipampang di tempat umum maupun di Balai Desa seperti yang dianjurkan dari pusat.

“Pak Kades tidak transparan dalam bantuan ini. Padahal pak Jokowi sudah tegas menyampaikan seperti yang tonton di Televisi bahwa semua bantuan Bansos harus transparan dan dipampang di tempat umum agar semua masyarakatnya tahu,” ujarnya menegaskan.

Baca Juga:  Kapolri Hadir Langsung di Acara Khotmil Qur'an dari Polri untuk Negeri di Ponpes Lirboyo Kediri

Kendati demikian, hingga berita ini dinaikkan Kepala Desa (Kades) Montorna tidak bisa dihubungi dan belum memberikan keterangan terkait istri oknum Kadusnya yang juga menjadi peserta BLT DD.

Berita Terkait

​Wabup Nurul Azizah Tegaskan Pentingnya Memahami Sejarah Maritim dan Kolonial Bojonegoro
Goyang New Karista hingga UMKM Laris Manis, Kolaborasi Pemuda dan BKN Meriahkan Tanjungharjo
Pameran Wilbex Vol 2 2026 Surabaya Resmi Dibuka, Pengunjung Penuhi Lokasi Sejak Pagi
Hadir 3 September di Surabaya, Wilbex 2026 Vol 2 Siapkan Ruang Eksplorasi Anak
Warga Batang-Batang Sumenep Ditemukan Meninggal Terbakar
Semarak Merah Putih Kemerdekaan RI, Cara BRI Angkat Ekonomi Desa Doudo Gresik
Warga Bungur Bojonegoro Hantam Ibunya Pakai Paving, Lalu Menyerah Tanpa Busana
DPC Demokrat Bojonegoro Serap Aspirasi Warga dalam Reses dan Perayaan HUT ke-25

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru