BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Ketidakpastian hukum atas aset Tanah Kas Desa (TKD) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, yang telah berlangsung selama empat dekade akhirnya memuncak.
Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, mendatangi Komisi A DPRD Bojonegoro pada Jumat (9/1/2026) untuk mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melegalkan tanah pengganti yang hingga kini masih berstatus “abu-abu”.
Dari perjalanan hearing Kades Campurejo, DMPD, Aset , Dispora dan komisi beserta jajaran, Persoalan ini berakar pada tahun 1985, saat lahan desa seluas kurang lebih 3,5 hektare dialihfungsikan menjadi stadion.
Namun, hingga tahun 2026, tanah pengganti seluas 2,4 hektare yang kini dikuasai desa belum memiliki dokumen administrasi yang sah sebagai aset desa di Buku Letter C.
Kritik Atas Kelalaian Administrasi
Dalam pertemuan tersebut, Edi Sampurno menyatakan kekecewaannya atas lambatnya respons pemerintah daerah.
Ia menyoroti adanya ketimpangan luas lahan yang menyusut sekitar 1,1 hektare dari luas semula.
“Harapannya segera teradministrasikan agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga. Sejak 1985 sampai sekarang belum selesai, ini sudah 40 tahun,” tegas Edi saat sesi doorstop usai rapat.
Imbuhnya Selama ini, desa hanya mengandalkan SPPT sebagai bukti sementara, yang secara yuridis dinilai lemah dan rawan memicu konflik agraria di masa depan.
Menjelang akhir acara, Legislatif Desak Intervensi Bupati Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro, Sujono, memberikan kritik tajam terkait mandeknya persoalan ini di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, kebuntuan selama 40 tahun ini menandakan koordinasi yang tidak berjalan efektif di level teknis.
“OPD dan kepala desa beserta jajaran harus lapor pada Bupati. Bupati harus tahu dan memberikan solusi,” tegas Sujono.
Ia menilai bahwa tanpa instruksi langsung dari pimpinan tertinggi daerah, masalah aset yang kompleks ini akan terus berputar di ranah inventarisasi tanpa ada eksekusi legalitas.
Di sisi lain, pihak Pemkab Bojonegoro melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tampak belum memberikan pernyataan eksplisit terkait solusi cepat yang akan diambil.
Nur Sujito, Kepala BPKAD Bojonegoro selaku pengampu persoalan tersebut, memilih menghindari beberapa awak media setelah rapat dengan alasan waktu salat Jumat, sehingga rincian mengenai hambatan teknis dari sisi pemkab belum terkonfirmasi sepenuhnya.
Dan beberapa OPD dari DPMPD, Dispora, Camat kota Bojonegoro, tidak ingin berkomentar lebih menyerahkan ke Komisi A.
“Komisi A saja yang berkomentar,” ungkap Mahmuddin.
Catatan Redaksi:Secara kritis, publik mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah proses tukar guling aset negara/desa bisa terabaikan selama pergantian banyak kepemimpinan daerah.
Kini, bola panas berada di tangan Pemkab Bojonegoro.
Masyarakat Desa Campurejo menanti keberanian Bupati untuk mengambil langkah diskresi atau kebijakan administratif guna memutus rantai ketidakpastian yang telah membelenggu hak adat mereka selama hampir setengah abad.
Penulis : Takim
Editor : Putri
