Paripurna Pandangan Terkait LPJ Bupati Diterima Fraksi-fraksi, Penetapan Raperda APBD Bojonegoro Gagal Tidak Quorum

- Admin

Kamis, 27 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dari pukul 10:00 WIB Hari Rabu 26/6/2024 Jadwal Dewan Perwakilan rakyat Daerah Bojonegoro dari Pembahasan Badan Anggaran dan Paripurna Pandangan Akir (PA) fraksi – Fraksi, dan dilanjutkan Pengesahan Raperda APBD 2023-2024.

Dari mundur dari jadwal pukul 10:00 WIB molor di pukul 16:00 WIB Untuk Banggar, untuk Paripurna jadwal dari pukul 13:00 WIB, menjadi pukul 19:00 WIB.

Dari pantauan Awak media Suara bangsa untuk penyampaian pandangan fraksi-fraksi hadir 26 anggota anggota Dewan, dari jumlah 50 anggota dewan kurang 24 anggota.

Untuk pandangan Fraksi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) dari pandangan tersebut PKB menerima Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Bupati agar segera untuk di sahkan menjadi Perda APBD 2023.

“Kami mewakili fraksi Partai kebangkitan bangsa, menerima LPJ Pj Bupati agar segera di sahkan menjadi perda APBD 2023,” ungkap M Suparno sekertaris fraksi PKB.

Baca Juga:  Maksud Hati Membuang LPG Ngobos, 3 Warga Bojonegoro Malah Jadi Korban Ledakan

Setelah Pandangan akhir fraksi-fraksi terkait LPJ Bupati anggaran 2023, dilanjutkan paripurna Penetapan Raperda APBD 2023, untuk menjadi sebuah Perda, sayangnya dari skorsing Waktu dari ketua DPRD, yaitu 10 menit untuk menunggu Anggota yang lain, dan ternyata dari penambahan waktu hanya yang datang 1 orang anggota dewan, dari 26 menjadi 27 orang.

Menurut Pasal 279 dan 281 Peraturan Tata Tertib DPR (Peraturan Tatib DPR), kuorum sidang adalah lebih dari separuh anggota DPR menghadiri sidang, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.

Kehadiran dimaksud adalah kehadiran fisik dengan menandatangani daftar hadir atau menggunakan kehadiran virtual apabila tandatangan manual tidak dapat dilaksanakan.

Apabila kuorum belum terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 30 menit. Namun apabila setelah penundaan waktu, kuorum juga belum terpenuhi, maka sidang dilanjutkan dan dinyatakan sah dengan jumlah anggota DPR yang hadir.

Baca Juga:  KBI Bojonegoro Menurunkan 8 Atlit di Kejurprov, Sabet 6 Medali

Dan saat memasuki paripurna penetapan Raperda APBD 2023 menjadi Perda, maka sempat di skorsing (tunda) karena belum memenuhi quorum.

Sedangkan sidang penetapan Raperda harus separo plus dari beberapa fraksi baru bisa quorum, dari kehadiran 27 orang anggota dewan, maka untuk quorum 34 orang kurang 7 orang dari 50 orang, akhirnya agenda paripurna diagendakan ulang di banmus pada tanggal 4 bulan juli depan,

“Kita tunda banmus di tanggal 3 juli, karena hari ini tidak quorum dan kita harus ada 34 anggota dewan, yang hadir 27 orang anggota dewan,” jelas Umar Abdulloh.

Disingung kendala kehadiran Umar abdulloh selaku ketua DPRD Bojonegoro, bahwa anggota nya banyak kegiatan diluar, dan urusan internal partai,

“Banyak teman-teman yang urusan di luar kota dan terkait internal partai,” terangnya.

Baca Juga:  Pastikan Stok Beras Aman TPID Pemkab Bojonegoro Datangi Pusat Penggilingan Padi

Imbuhnya, untuk molor nya sidang paripurna ini tidak ada kendala dan resiko apa pun, untuk APBD 2023 tidak ada kendala, dan untuk KUA- PPS APBD 2024 juga tidak ada kendala apa pun juga sudah dibahas tinggal menetapkan, dan terkait LPJ Bupati sudah diterima oleh fraksi fraksi, tinggal penetapan saja, hanya hal ini disebabkan ketidak hadiran teman-teman DPRD yang lakukan karena ada kegiatan di luar kota, dan dari 50 anggota Dewan yang menjadi anggota dewan kembali sekitar 31 orang.

“Ya karena Anggota dewan yang masih jadi ada sekitar 31 orang, dan ditambah mereka banyak yang diluar kota yang sudah diagendakan tahun-tahun sebelumnya, hanya itu, maka itu kita undur agendakan tanggal 3 juli bulan depan,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

DPRD Bojonegoro Bahas Perubahan 5 Raperda, FPPKN Tegaskan Catatan Penting
Bupati Setyo Wahono Sampaikan Nota Penjelasan 5 Raperda dalam Paripurna DPRD Bojonegoro
Perkuat Sinergi, SMSI Bojonegoro dan Bupati Setyo Wahono Bahas Ekosistem Media Sehat
Merawat Aspirasi Lewat Kerja Nyata, Sally Atyasasmi Sabet Gelar ‘The Inspiring Legislator’
Pemkab Sumenep Dukungan Penuh Rencana Pembangunan KEK Tembakau Madura, Siapkan 30 Hektar
Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan
DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat
Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:50 WIB

Dihadiri 11.000 Pelari, Surabaya ISOPLUS Marathon 2026 Sumbang PDRB Rp41 Miliar

Minggu, 4 Oktober 2026 - 15:06 WIB

Perayaan Emas Koperasi Kareb: Sebar 7.000 Paket Sembako dan Gelar Wayang Semalam Suntuk

Kamis, 1 Oktober 2026 - 17:11 WIB

Surabaya ISOPLUS Marathon 2026, Digelar 4 Oktober Sejumlah Ruas Jalan di Surabaya Dialihkan

Rabu, 30 September 2026 - 15:23 WIB

Tak Gengsi Jualan di Pinggir Jalan, Pemuda 24 Tahun dari desa Wedi Buktikan Mandiri Secara Ekonomi

Senin, 28 September 2026 - 09:41 WIB

Pemerintah Desa Ngumpakdalem Gelar ‘Blusukan Kampung’, Gaet 2.000 Warga dan Dorong UMKM Lokal

Senin, 28 September 2026 - 09:38 WIB

Puncak HUT ke-50 Koperasi Kareb: Langkah Progresif Menuju Ekosistem Koperasi Modern

Sabtu, 26 September 2026 - 14:03 WIB

SMSI Sumenep Gelar Sekolah Melek Media Bagi Guru SDN

Rabu, 23 September 2026 - 17:30 WIB

HJB ke-349 Diluncurkan, Bupati Tekankan Refleksi Sejarah dan Kualitas Pelayanan

Berita Terbaru