Bupati Bojonegoro Sentil Bea Cukai, Terkait Rokok Ilegal

- Admin

Senin, 25 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Agenda penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Mitra Produksi Sigaret (MPS) Dander, Bojonegoro, menjadi momentum penting bagi penguatan industri rokok legal dan peningkatan kesejahteraan pekerja lokal.

Dalam acara yang berlangsung pada Senin (25/5/2026) tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Bojonegoro Setyo Wahono sepakat bahwa keberadaan pabrik rokok resmi merupakan pilar penting dalam menekan ruang gerak peredaran rokok ilegal.

Kedatangan orang nomor satu di Jawa Timur ini disambut hangat oleh jajaran pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain Direksi PT KAS dan Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, tampak hadir menyambut Gubernur di antaranya Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, serta Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, S.T.

Turut mendampingi pula Kepala Bakorwil Bojonegoro, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro guna memastikan seluruh proses penyaluran bantuan berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Baca Juga:  Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Bupati Pamekasan Wajibkan Semua OPD Gunakan Produk UMKM

Secara terpisah, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penyebaran klaster atau sentra industri rokok formal di berbagai daerah memiliki fungsi strategis yang melampaui aspek ekonomi, yakni sebagai benteng penahan laju produk tanpa pita cukai resmi.

“Dengan ditempatkan sentra-sentra di beberapa titik pabrik rokok, hal ini akan mengurangi peredaran rokok ilegal,” ungkap Khofifah di sela-sela agenda kunjungannya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Sosial ini memaparkan bahwa langkah taktis ini tidak hanya berhenti di tingkat daerah, melainkan sudah masuk dalam radar kebijakan nasional yang melibatkan kerja sama lintas sektoral.

“Kita terus berkoordinasi dengan koordinator dengan beberapa kementerian, di mana ada beberapa sentra-sentra di beberapa titik agar ada cluster,agar bisa mengurangi peredaran rokok ilegal, dan proses pembahasan ini sudah dalam,” pungkas Khofifah.

Senada dengan Gubernur, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang akrab disapa Mas Hono, mengajak seluruh pelaku industri rokok di wilayahnya untuk memperkuat komitmen penegakan hukum tersebut. Mas Hono menekankan pentingnya kolaborasi hulu-hilir.

Baca Juga:  Proyek Jalan Beton Desa Kemiri Disoal, Surgi: Jangan Tutup Mata, OPD Harus Turun

“Kalau hari ini misal ada dari Bea Cukai, kita hari ini bisa (Red:Diskusi) memberantas rokok ilegal. Saya minta tolong kepada pabrik rokok-pabrik rokok untuk kerja sama dalam memberantas rokok ilegal kita bersama-sama,” tegas Mas Hono.

Di samping isu pemberantasan rokok ilegal, Mas Hono menyampaikan apresiasi mendalam atas kontribusi nyata industri sigaret kretek tangan dalam menekan angka pengangguran melalui penyerapan ribuan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro,khususnya yang bernaung di bawah Koperasi Kareb.

“Penyerapan tenaga kerja yang dibantu oleh PT Kareb, saya ucapkan terima kasih. Separohnya saya dibantu Pak Yadi (Sriyadi Purnomo). Tadi saya baru mendengar kenaikan cukai alhamdulillah tidak jadi naik,” imbuhnya.

Terkait dengan penyaluran stimulus ekonomi, Mas Hono memaparkan akumulasi nominal bantuan yang diterima para buruh dari kolaborasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia selalu mengimbau agar dana besar tersebut dialokasikan untuk sektor produktif.

Baca Juga:  EDITORIAL: Ironi Desa Talok, Saat Ego Pemimpin Membakar Nadi Pembangunan

“Untuk teman-teman buruh, untuk menggunakan dana BLT CHT ini bisa digunakan produktif. Dari kami (Pemkab) 850 ribu rupiah, dari provinsi 1 juta rupiah. Ini bisa dibuat beli kambing atau investasi emas, jangan gunakan hal-hal yang konsumtif, jangan digunakan kebutuhan yang hanya sekali pakai,” terang Mas Hono.

Sebelumnya, bantuan stimulan dari Pemkab Bojonegoro senilai Rp850 ribu tersebut dilaporkan telah sukses dieksekusi dan diserahkan kepada para buruh sejak tanggal 13 Mei lalu.

Agenda kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur ditutup dengan penyerahan kelanjutan program BLT DBHCHT secara simbolis kepada perwakilan buruh pabrik rokok guna memperkuat bantalan ekonomi para pekerja padat karya.

Selain menyalurkan bantuan sosial, Gubernur Khofifah juga meresmikan Masjid Nur Khofifah yang berdiri di dalam kompleks MPS Dander.

Penulis : Taqim

Editor : Putri

Berita Terkait

Hadir di Wilbex 2026, National Hospital Buka Konsultasi Gratis Bagi Pengunjung
XPENG Perluas Pasar Mobil Listrik Pintar di Jawa Timur lewat GIIAS Surabaya 2026
GIIAS Surabaya 2026, BYD Perkenalkan M6 DM untuk Mobilitas Keluarga
GIIAS Surabaya 2026, Wamenperin Soroti Pertumbuhan Kendaraan Ramah Lingkungan
BAIC T1 Jadi Andalan Baru di GIIAS Surabaya 2026, Harga Spesial Rp 393 Juta
VinFast Dorong Konsumen Tak Khawatir Beralih ke Mobil Listrik
GIIAS Surabaya 2026 Perluas Area Pameran, Hadirkan 37 Merek Kendaraan
Tegaskan BUMN Bukan Milik Penguasa, Pidato Presiden Prabowo Raih Tepuk Tangan Riuh Eksekutif-Legislatif Bojonegoro

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:36 WIB

DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:14 WIB

Misteri Kurang Salur ADD : Kepala Bapenda Bojonegoro Ngaku Tak Punya Data 2015–2021

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:36 WIB

Lepas Ketergantungan Migas, Bojonegoro Bidik Agroindustri Lewat 5 Perda Baru

Kamis, 24 September 2026 - 00:38 WIB

DPRD Bojonegoro Bahas Perubahan 5 Raperda, FPPKN Tegaskan Catatan Penting

Berita Terbaru

Birokrasi

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027

Kamis, 22 Okt 2026 - 22:39 WIB