Sementara ini, Kabupaten Bojonegoro mendapatkan nilai tertinggi pada area intervensi Tata Kelola Dana Desa.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Pemkab Bojonegoro dengan KPK RI.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya transparansi sebagai landasan utama dalam pemerintahan.
“Transparansi adalah pondasi utama yang harus kita junjung tinggi. Dalam rapat koordinasi hari ini, harapannya adalah meningkatkan pencapaian dan pengendalian MCP KPK di tahun 2023. Kami berharap semua tindakan yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar dan baik,” ujarnya.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi kinerja Pemkab Bojonegoro terutama dalam tiga aspek, yaitu Pengadaan Barang dan Jasa, Pendapatan Daerah, dan Aset Daerah
Penulis : Takim
Editor : Putri
