BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Polemik mekanisme pergantian kepemimpinan di Desa Bandungrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya menemui titik terang.
Setelah sempat diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh sekelompok warga,pada pemberitaan sebelum nya.
Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) resmi menggelar Musyawarah Desa (Musdes) kembali pada Jumat (6/3/2026).
Musyawarah yang berlangsung di Balai Desa Bandungrejo ini menjadi momen krusial untuk menyikapi dinamika sosial yang berkembang.
Forum tersebut dihadiri oleh berbagai elemen, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Forkopimcam Ngasem, BPD Bandungrejo, hingga perwakilan tokoh masyarakat dan kelompok tani Desa Bandungrejo.
Menurut Sugeng H.S yang tak lain Aktifis Ormas Projo Bojonegoro, yang juga sebagai sekertaris DPC Projo Bojonegoro menyikapi Keputusan tersebut.
Keputusan Warga untuk menolak mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dan memilih Pilkades reguler didasarkan pada pertimbangan matang terhadap konstitusi desa,itu sudah tepat.
Secara hukum, pelaksanaan Pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah.
Dalam regulasi tersebut, khususnya pada pasal-pasal mengenai pemilihan kepala desa, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur jadwal Pilkades secara serentak guna menjaga stabilitas daerah.
“Keputusan ini selaras dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, yang mengatur bahwa pemilihan kepala desa harus mengedepankan prinsip demokrasi, keterwakilan, dan yang terpenting adalah kondusivitas wilayah,” terang Sugeng. Bojonegoro Sabtu 7/3/2026.
Meskipun sempat muncul tuntutan dari sebagian warga untuk mempercepat pemilihan melalui mekanisme PAW.
Dalam forum Musdes desa Bandungrejo kecamatan Ngasem secara bulat menyepakati tiga poin penting,
1, Menolak PAW,Demi mencegah potensi konflik horizontal, masyarakat sepakat pemilihan tidak melalui jalur PAW.
2, Memilih Pilkades Reguler, Menunggu agenda serentak agar legitimasi pemimpin terpilih lebih kuat.
3, Dan Seluruh Warga serta element masyarakat berkomitmen menjaga ketertiban hingga pelaksanaan Pilkades digelar.
Dari pengalian informasi Awak media Suara bangsa,Pilkades Serentak Dijadwalkan Tahun 2027,Kepala Bidang Bina Desa DPMD Bojonegoro, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa berdasarkan pemetaan jadwal pemilihan di tingkat kabupaten, Pilkades Bandungrejo direncanakan masuk dalam agenda serentak pada tahun 2027.
“Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pilkades, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan waktu pelaksanaan. Untuk Bandungrejo, masa transisi akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa guna menjamin pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan politik,” jelas Abdul Aziz.
Camat Ngasem, Budi Sukisna, mengapresiasi kedewasaan warga dalam berdemokrasi. Ia menekankan bahwa Musdes adalah wadah tertinggi di desa untuk mencapai mufakat.
“Musyawarah desa ini adalah implementasi nyata dari kedaulatan warga. Dengan merujuk pada regulasi yang ada, kita memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki payung hukum yang kuat dan tidak menyalahi prosedur,” ujar Budi.
Dengan hasil kesepakatan ini, polemik mengenai PAW di Bandungrejo dinyatakan berakhir.
Masyarakat kini fokus menjaga kerukunan sembari menunggu pesta demokrasi desa secara reguler di tahun mendatang.
Penulis : Takim
Editor : Putri
