Anggaran Melambung Tinggi, Dana Pokir DPRD Bojonegoro Menjadi Sorotan KPK

- Admin

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.

Dalam efesiensi anggaran ini KPK benar-benar serius mengawal anggaran belanja daerah-daerah se Jawa timur.

Dan yang menjadi perhatian adalah APBD 2025 Bojonegoro ini, terutama anggaran Pokok pikiran (Pokir) DPRD dari Rp180 miliar menjadi Rp300 miliar. Dan hal tersebut belum tervalidasi tapi sudah masuk di Penganggaran Daerah.

Seperti yang SUARABANGSA.co.id Kutip di laman Web KPK, Kamis (31/7), KPK menyoroti sejumlah area yang dinilai rawan Korupsi, terutama Dalam Proses perencanaan, Penganggaran, Dan Pengadaan barang Dan Jasa (PBJ).

Baca Juga:  Istri Kades Sumbertlaseh Bojonegoro Daftar Bakal Caleg 2024

“KPK telah beberapa kali menurunkan tim untuk memantau langsung ke daerah, termasuk Bojonegoro. Kami telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti.

KPK juga telah memetakan sejumlah aspek krusial yang perlu dimitigasi, mulai dari pengusulan dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyaluran Bantuan Hibah Dan Keuangan, Hingga pelaksanaan Proyek strategis Daerah (PSD).

Menurut Ely, Kabupaten Bojonegoro, Dengan APBD Tahun 2025 mencapai Rp7,9 triliun salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, dihimbau untuk mengelola Anggaran secara bijak dan akuntabel.

Baca Juga:  Dewan Penasehat Projo Tidak Maju di Musda Partai Golkar Bojonegoro, Siapa Pengganti Hj. Mitroatin?

“Dengan anggaran lebih besar dibandingkan kabupaten lain, maka perlu hati-hati dan mengantisipasi titik-titik kebocoran kas daerah,” tambah Ely.

Hal yang sama juga disampaikan, Kepala Satgas III-1 Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, turut memaparkan temuan atas lonjakan Anggaran Pokir DPRD dari Rp180 miliar menjadi Rp300 miliar.

“Selain itu, Dokumen Kerja Pokir belum seluruhnya tervalidasi namun sudah masuk dalam sistem Anggaran Daerah,” paparnya.

Sementara, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar saat dikonfirmasi lewat sambungan WhatsAppnya tidak memberikan respon terkait dana pokir yang menjadi sorotan dan perhatian oleh KPK, meskipun centang biru.

Baca Juga:  Pemkab Bojonegoro Lakukan MoU Dengan PT Pertamina EP Cepu

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Jejak Sindikat Narkoba Terendus di Laut Kepri, 2,6 Ton Sabu Cair Digagalkan
Dua Jenazah Korban KMP Mutiara Sentosa II Diserahkan ke Keluarga, Tim DVI Lanjutkan Identifikasi Korban Lain
Tim DVI Berhasil Ungkap Identitas Lima Korban KMP Mutiara Sentosa II
Ribuan Relawan MBG di Pamekasan Gelar Aksi, Dukung Keberlanjutan MBG
Demo Program MBG di Bojonegoro, Massa Desak KPK Turun Tangan, DPRD Ancam Tutup Dapur Nakal
PPIH Bantah Tiga Jemaah Haji Kloter 77 asal Sumenep Terlantar di Madinah
Sejumlah Jemaah Haji Asal Sumenep Dikabarkan Terlantar di Madinah
BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru