Anggaran Melambung Tinggi, Dana Pokir DPRD Bojonegoro Menjadi Sorotan KPK

- Admin

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.

Dalam efesiensi anggaran ini KPK benar-benar serius mengawal anggaran belanja daerah-daerah se Jawa timur.

Dan yang menjadi perhatian adalah APBD 2025 Bojonegoro ini, terutama anggaran Pokok pikiran (Pokir) DPRD dari Rp180 miliar menjadi Rp300 miliar. Dan hal tersebut belum tervalidasi tapi sudah masuk di Penganggaran Daerah.

Seperti yang SUARABANGSA.co.id Kutip di laman Web KPK, Kamis (31/7), KPK menyoroti sejumlah area yang dinilai rawan Korupsi, terutama Dalam Proses perencanaan, Penganggaran, Dan Pengadaan barang Dan Jasa (PBJ).

Baca Juga:  Tiduran di Teras Rumah, Warga Sumenep Dibacok Tetangganya

“KPK telah beberapa kali menurunkan tim untuk memantau langsung ke daerah, termasuk Bojonegoro. Kami telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti.

KPK juga telah memetakan sejumlah aspek krusial yang perlu dimitigasi, mulai dari pengusulan dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyaluran Bantuan Hibah Dan Keuangan, Hingga pelaksanaan Proyek strategis Daerah (PSD).

Menurut Ely, Kabupaten Bojonegoro, Dengan APBD Tahun 2025 mencapai Rp7,9 triliun salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, dihimbau untuk mengelola Anggaran secara bijak dan akuntabel.

Baca Juga:  Bupati Pamekasan Bakal Jadi Peragawan Batik di Acara Kemenparekraf RI

“Dengan anggaran lebih besar dibandingkan kabupaten lain, maka perlu hati-hati dan mengantisipasi titik-titik kebocoran kas daerah,” tambah Ely.

Hal yang sama juga disampaikan, Kepala Satgas III-1 Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, turut memaparkan temuan atas lonjakan Anggaran Pokir DPRD dari Rp180 miliar menjadi Rp300 miliar.

“Selain itu, Dokumen Kerja Pokir belum seluruhnya tervalidasi namun sudah masuk dalam sistem Anggaran Daerah,” paparnya.

Sementara, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar saat dikonfirmasi lewat sambungan WhatsAppnya tidak memberikan respon terkait dana pokir yang menjadi sorotan dan perhatian oleh KPK, meskipun centang biru.

Baca Juga:  Perjuangan Personel Polsek Tambakrejo Bojonegoro Mendistribusikan Logistik Pemilu

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Ribuan Relawan MBG di Pamekasan Gelar Aksi, Dukung Keberlanjutan MBG
Demo Program MBG di Bojonegoro, Massa Desak KPK Turun Tangan, DPRD Ancam Tutup Dapur Nakal
PPIH Bantah Tiga Jemaah Haji Kloter 77 asal Sumenep Terlantar di Madinah
Sejumlah Jemaah Haji Asal Sumenep Dikabarkan Terlantar di Madinah
BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI
Gandeng Komdigi, Wihadi Wiyanto Bawa Program Literasi Digital dan Biometrik ke Bojonegoro-Tuban untuk Perangi Scamming
Olimpiade Sains dan Matematika Tingkat Asia (ASMOPSS) ke-15 Diikuti 6 Negara, Diselengarakan di Bojonegoro

Berita Terkait

Kamis, 23 Juli 2026 - 05:15 WIB

Bupati Setyo Wahono Ajak Media Gaungkan Layanan Unggulan RSUD dan Rencana Kampus UB di Bojonegoro

Rabu, 22 Juli 2026 - 16:47 WIB

Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Bojonegoro Salurkan Bantuan Sarana Prasarana Pertanian

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:57 WIB

Bupati Bojonegoro: Koperasi Modern Harus Jadi Penyerap Utama Hasil Bumi, Bukan Sekadar Papan Nama

Rabu, 8 Juli 2026 - 10:51 WIB

Meski Pendapatan Lampaui Target, DPRD Bojonegoro Soroti DBH Migas hingga Program Gayatri

Selasa, 7 Juli 2026 - 22:50 WIB

Bupati Bojonegoro Warning KPM Gayatri: Jual Ayam Bantuan, Siap-Siap Blacklist

Selasa, 7 Juli 2026 - 22:48 WIB

DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2025, Bupati Setyo Wahono: WTP Bukan Sertifikat Anti-Korupsi

Rabu, 1 Juli 2026 - 14:48 WIB

Resmi Dibuka, Pameran ALLPACK Surabaya 2026 Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan

Jumat, 26 Juni 2026 - 08:26 WIB

Kadis DPMD Sumenep Gerak Cepat Tindak Lanjuti Perangkat Desa Rangkap Jabatan

Berita Terbaru