BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bojonegoro resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap berikutnya.
Meski memberikan lampu hijau, Fraksi Golkar melayangkan catatan kritis dan sorotan tajam terkait rendahnya penyerapan belanja daerah serta membengkaknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Pandangan umum tersebut dibacakan oleh juru bicara Fraksi Golkar, Annafiy Aisya Sahila, S.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Senin (22/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar sebenarnya mengapresiasi kinerja Pendapatan Daerah tahun 2025 yang sukses melampaui target, yakni terealisasi sebesar Rp6,469 triliun atau 110,51 persen dari target awal Rp5,853 triliun. Selain itu, Bojonegoro juga dinilai berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 12 kali berturut-turut sejak 2014.
Namun, di balik melimpahnya pendapatan tersebut, Fraksi Golkar menyayangkan rendahnya efektivitas penyerapan belanja daerah yang hanya menyentuh angka 81,50 persen. Dari total pagu Rp7,877 triliun, anggaran yang terealisasi hanya sebesar Rp6,420 triliun.
“Angka ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar dalam meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada angka realisasi, melainkan juga pada efektivitas dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Annafiy di hadapan Pimpinan DPRD dan jajaran Eksekutif Pemkab Bojonegoro.
Fraksi Golkar merinci beberapa pos belanja penting yang realisasinya dianggap sangat minim,
Belanja Modal: Hanya terealisasi 70,98 persen (Rp1,183 triliun dari pagu Rp1,667 triliun). Hal ini dinilai menghambat akselerasi pembangunan infrastruktur publik.
Belanja Bantuan Sosial (Bansos): Mandek di angka 66,96 persen (terealisasi Rp114,44 miliar dari pagu Rp170,88 miIiar) akibat belum matangnya basis data penerima manfaat.
Belanja Subsidi: Hanya terserap 17,40 persen (Rp34 juta dari Rp200 juta). Belanja Tak Terduga,Hanya terealisasi 0,35 persen.
Dampak dari tidak optimalnya penyerapan belanja tersebut membuat SiLPA Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 membengkak hingga mencapai Rp2,073 triliun. Fraksi Golkar menilai angka ini terlalu fantastis dan mengindikasikan buruknya perencanaan anggaran dari pemerintah daerah.
“Besarnya SiLPA ini menunjukkan bahwa terdapat dana yang belum termanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran belum sepenuhnya akurat,” tegas Annafiy.
Rekomendasi Strategis Golkar
Merespons kondisi tersebut, Fraksi Golkar mengeluarkan tiga rekomendasi strategis untuk Pemkab Bojonegoro,
1. Mempercepat proses lelang proyek fisik sejak awal tahun anggaran.
2. Memperbaiki akurasi perencanaan anggaran guna meminimalisir dana menganggur (idle budget).
3. Melakukan digitalisasi penuh pada sektor penyerapan pajak dan retribusi daerah.
Menutup pandangannya, Fraksi Golkar mengingatkan jajaran eksekutif untuk bergerak cepat dan tidak terlena dengan capaian WTP. Mengingat tantangan ekonomi global dan kontraksi nilai tukar Rupiah di tahun 2026 ini, Pemkab Bojonegoro dituntut lebih taktis dalam mengelola APBD agar fokus pada pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM, serta pemerataan infrastruktur dasar.
Penulis : Takim
Editor : Putri
