BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melakukan pemeriksaan terhadap sembilan Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Bojonegoro selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa lalu.
Pemeriksaan berlangsung di salah satu ruangan milik Polres Bojonegoro yang dipinjam sementara untuk kegiatan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proses pemeriksaan dilakukan di ruang AP Rawi Polres Bojonegoro dan berlangsung sejak pagi hingga malam hari.
Dikutip dari laman Suarabojonegoro.com, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Adjie Sudarmono membenarkan jika salah satu ruangannya digunakan oleh Tim Penyidik dari KPK untuk melakukan kegiatan.
“Kami tidak tahu pasti kegiatannya dan mereka menggunakan salah satu ruangan selama dua hari,” kata Kasat Reskrim, saat dikonfirmasi Wartawan Suarabojonegoro.com Rabu (23/7/2025).
Pemeriksaan terhadap para Kades ini diduga berkaitan dengan penyaluran dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur yang disalurkan melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas). Kasus ini sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada akhir 2022.
Meski telah menjalani Pemeriksaan, hingga saat ini belum diketahui status hukum dari kesembilan Kades tersebut. (23/7/2025).
Sebagaimana diketahui, KPK sebelumnya telah menetapkan empat Pimpinan DPRD Jawa Timur Sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang juga menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak, dan beberapa pihak lainnya.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam keterangannya di Jakarta seperti dilansir sejumlah media pada Kamis (11/7), menyatakan bahwa keempat anggota dewan tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam Dugaan Korupsi dana Hibah untuk kelompok Masyarakat (Pokmas).
Penulis : Takim
Editor : Putri
