Anggaran Melambung Tinggi, Dana Pokir DPRD Bojonegoro Menjadi Sorotan KPK

- Admin

Sabtu, 13 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang memantau Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.

Dalam efesiensi anggaran ini KPK benar-benar serius mengawal anggaran belanja daerah-daerah se Jawa timur.

Dan yang menjadi perhatian adalah APBD 2025 Bojonegoro ini, terutama anggaran Pokok pikiran (Pokir) DPRD dari Rp180 miliar menjadi Rp300 miliar. Dan hal tersebut belum tervalidasi tapi sudah masuk di Penganggaran Daerah.

Seperti yang SUARABANGSA.co.id Kutip di laman Web KPK, Kamis (31/7), KPK menyoroti sejumlah area yang dinilai rawan Korupsi, terutama Dalam Proses perencanaan, Penganggaran, Dan Pengadaan barang Dan Jasa (PBJ).

Baca Juga:  KSB DPC Projo Bojonegoro Lakukan Sharing Aspirasi Bersama Forpimda

“KPK telah beberapa kali menurunkan tim untuk memantau langsung ke daerah, termasuk Bojonegoro. Kami telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran,” ujar Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti.

KPK juga telah memetakan sejumlah aspek krusial yang perlu dimitigasi, mulai dari pengusulan dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyaluran Bantuan Hibah Dan Keuangan, Hingga pelaksanaan Proyek strategis Daerah (PSD).

Menurut Ely, Kabupaten Bojonegoro, Dengan APBD Tahun 2025 mencapai Rp7,9 triliun salah satu yang tertinggi di Jawa Timur, dihimbau untuk mengelola Anggaran secara bijak dan akuntabel.

Baca Juga:  Polda Jatim Bongkar Penyelewengan BBM Bersubsidi di Bangakalan

“Dengan anggaran lebih besar dibandingkan kabupaten lain, maka perlu hati-hati dan mengantisipasi titik-titik kebocoran kas daerah,” tambah Ely.

Hal yang sama juga disampaikan, Kepala Satgas III-1 Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, turut memaparkan temuan atas lonjakan Anggaran Pokir DPRD dari Rp180 miliar menjadi Rp300 miliar.

“Selain itu, Dokumen Kerja Pokir belum seluruhnya tervalidasi namun sudah masuk dalam sistem Anggaran Daerah,” paparnya.

Sementara, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar saat dikonfirmasi lewat sambungan WhatsAppnya tidak memberikan respon terkait dana pokir yang menjadi sorotan dan perhatian oleh KPK, meskipun centang biru.

Baca Juga:  Warga Sapeken Sumenep Cabuli Anak Dibawah Umur di Semak-semak

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

BEM Malang Raya Turun Jalan, Tuntut Kasus Penyiraman Air Keras Harus Diproses Secara Adil Tanpa Kompromi
Aliansi Mahasiswa Dan Masyarakat Sipil Datangi Istana Merdeka, Sampaikan 3 Tuntutan Kepada Presiden RI
Gandeng Komdigi, Wihadi Wiyanto Bawa Program Literasi Digital dan Biometrik ke Bojonegoro-Tuban untuk Perangi Scamming
Olimpiade Sains dan Matematika Tingkat Asia (ASMOPSS) ke-15 Diikuti 6 Negara, Diselengarakan di Bojonegoro
Sembilan Kades di Bojonegoro Diperiksa KPK
Nelayan Sumenep Temukan 35 Kg Narkoba Mengambang di Lautan
DPD RI Lia Istifhama Gelar Reses Bareng SMSI Sumenep
DPD RI Lia Istifhama Terima Penghargaan Tokoh Penggerak di SMSI Award 2025

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 19:05 WIB

Tukang Sapu SPBU Glagahwangi Bojonegoro yang Pernah Viral Kena PHK, Dituduh Gelapkan Uang Perusahaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 09:39 WIB

Koperasi Desa Merah Putih Desa Ngampel, Utamakan Pengurus dan Pengelola Warga Lokal

Selasa, 12 Mei 2026 - 19:43 WIB

Bupati Bojonegoro Dampingi Wakil Panglima TNI Tinjau Kesiapan Peluncuran KDMP

Senin, 11 Mei 2026 - 17:50 WIB

Sering Jadi Penyebab Laka, Polsek kota dan Damkar Bojonegoro Lakukan Ini

Sabtu, 9 Mei 2026 - 17:22 WIB

Warga Manfaatkan Gudang KDKMP Grebegan untuk Senam, Kades: Upaya Meramaikan KDMP ke Depan

Sabtu, 9 Mei 2026 - 17:20 WIB

Dukung BUMD Pangan Bojonegoro, Eko Wahyudi: Jadi Instrumen Percepatan Asta Cita di Daerah

Sabtu, 9 Mei 2026 - 14:16 WIB

Perkuat Ketahanan Pangan, Eko Wahyudi Tekankan Sinergi Penyuluh dan Petani di Bojonegoro

Kamis, 7 Mei 2026 - 23:58 WIB

Menguak “Tanah Celengan” di Belun, dari Pengakuan Ahli Waris dan Sikap Kadin PMD “Buang Badan” terkait kasus Belun

Berita Terbaru

Politik

Menjelang Muscab PPP Bojonegoro, Suhu Politik Memanas

Senin, 11 Mei 2026 - 16:27 WIB