SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. Lia Istifhama, S.Sos.I., M.E.I., atau yang akrab disapa Neng Lia, menggelar kegiatan reses di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Rabu (tanggal menyesuaikan).
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Myze Sumenep dan dihadiri oleh perwakilan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Sumenep.
Pertemuan ini difokuskan pada isu strategis terkait ketimpangan pembangunan antara daratan dan kepulauan di Kabupaten Sumenep. Dalam diskusi hangat tersebut, SMSI Sumenep menyuarakan keresahan masyarakat yang merasa wilayah kepulauan masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat.
“Potensi Sumenep sangat besar, terutama di wilayah kepulauan. Namun, akses dan infrastruktur masih jauh tertinggal. Kami berharap adanya perhatian serius dari pusat melalui peran DPD RI,” ujar salah satu perwakilan SMSI.
Menanggapi aspirasi tersebut, Dr. Lia Istifhama menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan suara masyarakat Sumenep, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam arus pembangunan nasional.
“Reses ini menjadi momen penting untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat daerah. Saya melihat sinergi antara media, masyarakat, dan wakil rakyat adalah kunci untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan,” jelas Neng Lia.
Ia menambahkan, masukan dari SMSI Sumenep akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bentuk nyata dari kerja wakil daerah. Meski secara kelembagaan ia lebih fokus pada isu sosial, pendidikan, dan pelayanan publik, ia tetap aktif mengawal berbagai kebutuhan masyarakat di banyak sektor.
Salah satu bukti komitmennya adalah keberhasilan mendorong penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
Menurutnya, sempat terjadi ketidakpastian dalam penjadwalan, namun aspirasi dari masyarakat yang ia bawa berhasil mendorong pemerintah untuk segera mengambil keputusan tegas.
“Alhamdulillah, sekarang sudah ada kejelasan. Pengangkatan CPNS dimulai pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK dijadwalkan 1 Maret 2026. Seluruh instansi sudah diminta menyesuaikan agar tidak terjadi kebingungan di lapangan,” paparnya.
Ia menekankan bahwa keputusan tersebut penting karena menyangkut masa depan ribuan tenaga honorer yang selama ini menunggu kepastian status mereka.
“Ini bentuk nyata dari perjuangan bersama. Ketika kita bersuara dengan satu niat yang sama, insyaallah akan didengar. Saya akan terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat,” ujar Neng Lia dengan penuh semangat.
Kegiatan reses ini tidak hanya menjadi sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga ajang silaturahmi dan penguatan kolaborasi antara wakil rakyat dan insan media.
“Harapannya, kolaborasi ini dapat mempercepat realisasi pembangunan yang lebih adil dan merata, terutama bagi masyarakat kepulauan Sumenep yang selama ini merasa terpinggirkan,” tutupnya.
Penulis : Hairul
Editor : Putri
