Tangani Kasus DBD, DPRD Sumenep Dorong Dinkes P2KB Libatkan Pemdes

- Admin

Minggu, 19 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

H. Sami'oeddin, salah satu anggota Komisi IV DPRD Sumenep

i

H. Sami'oeddin, salah satu anggota Komisi IV DPRD Sumenep

SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep H Sami’oeddin memberikan perhatian khusus bagi Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kasus DBD di Kabupaten Sumenep yang mencapai 800 lebih pasien. Kasus DBD sebanyak itu harus mendapatkan penanganan serius dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep.

“Seharusnya dinas terkait tetap intens melakukan tindakan pencegahan maupun penanganan agar kasus DBD ini tidak terus meningkat,” kata H Sami’oeddin, Jumat, 17 Mei 2024.

Politisi PKB itu mendorong Dinkes P2KB Sumenep kembali melakukan sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat akan upaya mengantisipasi terjadinya kasus DBD.

H Sami’, akrab dipanggil, menekankan upaya sosialisasi dan tindakan penanganan DBD lainnya kali ini dilakukan dengan cara kolaborasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes).

“Secepatnya dinas kembali melakukan sosialisasi ke tingkat desa melalui kepala desa, karena kepala desa sangat punya peran penting untuk melakukan itu pada warganya,” jelas H Sami’.

Baca Juga:  Kabid SD Disdik Sumenep Perkuat Kemitraan Bersama DPKS

Anggota DPRD Sumenep itu mengapresiasi upaya Dinkes P2KB untuk melakukan updating data pasien dari 30 Puskesmas dan rumah sakit.

H Sami’ meminta dari data kasus DBD yang terus diperbaharui setiap hari itu agar dimaksimalkan untuk melakukan penanganan yang lebih cepat.

“Seharusnya ketika punya data kasus, ya cepat ditangani sesuai petunjuk teknis penanganannya dan anggaran yang ada,” tegasnya.

Penanganan kasus DBD harus cepat bukan tanpa alasan. Menurut H Sami’, penyakit DBD berurusan dengan jiwa seseorang, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan masalah lain.

“Apalagi ada anggaran. Tidak ada anggaran sekalipun harus diatasi,” katanya menambahkan.

Supaya antisipasi dan penanganan DBD lebih cepat, maka Dinkes P2KB Sumenep jangan hanya memfungsikan Puskesmas saja. Kolaborasi dengan Pemdes harus dibangun, bahkan melibatkan tokoh masyarakat, para pemuda atau organisasi kemasyarakatan setempat.

Baca Juga:  Terpilih Secara Aklamasi, Haji Romseh Kembali Nahkodai DPD PPNI Kabupaten Sampang

“Kalaupun sosialisasi dan lainnya memang sudah pernah dilakukan, ini kan masih ada kasusnya. Jadi mesti tetap ada upaya penanganan lagi. Jangan dianggap cukup,” ujar H. Sami’.

Menurut politisi senior itu, kepentingan masyarakat harus didahulukan. Ketika ada satu kasus di satu l titik harus langsung ditangani dengan cepat supaya tidak meluas.

“Kita akan coba rembuk di Komisi IV nanti bagaimana mendorong dinas terkait bertindak dengan cepat menangani DBD ini agar tidak tetrus meningkat,” pungkas H. Sami’.

Terpisah, Kepala Dinkes P2KB Sumenep drg Ellya Fardasah melalui Kabid P2P Achmad Syamsuri mengimbau warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD.

“Dengan maraknya DBD di wilayah Kabupaten Sumenep, kami mengajak kepada masyarakat untuk lebih waspada,” kata Achmad Syamsuri saat dihubungi, Jumat, 17 Mei 2024.

Baca Juga:  Upaya Entaskan Kemiskinan, Bupati Sumenep Berbagi Ceria kepada Yatim dan Pelaku Usaha Ultra Micro

Ia menegaskan, saat ini memang sudah mulai masuk awal kemarau. Namun, tidak menutup kemungkinan nyamuk Aedes aegypti tetap ada.

“Nyamuk Aedes aegypti masih ada karena mungkin masih ada sisa-sisa genangan air di sekitar rumah, jadi masyarakat tetap harus upayakan menerapkan 3M Plus,” tegas Syamsuri.

Berdasarkan update data DBD tanggal 15 Mei kemarin, jumlah penderita baru 6, jumlah kumulatif 853, jumlah masih dirawat 13 dengan rincian di Puskesmas 8, di RS 5. Sedangkan pasien DBD yang sudah sembuh 834 orang.

“Jumlah penderita mungkin akan berubah (bisa bertambah, bisa berkurang) setiap hari, karena kami updating data setiap hari dari 30 Puskesmas dan RS,” jelas Syamsuri.

 

Penulis : Hairul

Editor : Putri

Berita Terkait

National Hospital – Bank DBS Indonesia Berkolaborasi Berikan Layanan Kesehatan Premium
Pertama di Indonesia, National Hospital Surabaya Terapkan Adaptive DBS Berbasis AI untuk Parkinson
Buntut Kasus Dugaan Malapraktik di RS Larasati, BPJS Kesehatan Pamekasan Akan Panggil Direktur
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro Buka Rekrutmen Pegawai BLUD
Petugasnya Dituding Tidak Sopan, DPRD Sampang Ingatkan Puskesmas Camplong Beri Pelayanan Maksimal
Pasien Mengeluh, Oknum Dokter di Puskesmas Camplong Tak Sopan
Pembebasan Lahan Habiskan Anggaran 16,5 M, Nasib RS Onkologi Bojonegoro Tidak Jelas
Kronologi Awal Munculnya RS Onkologi Bojonegoro

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 13:01 WIB

Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini

Kamis, 8 Oktober 2026 - 15:56 WIB

Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 14:36 WIB

DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:14 WIB

Misteri Kurang Salur ADD : Kepala Bapenda Bojonegoro Ngaku Tak Punya Data 2015–2021

Selasa, 6 Oktober 2026 - 00:36 WIB

Lepas Ketergantungan Migas, Bojonegoro Bidik Agroindustri Lewat 5 Perda Baru

Kamis, 24 September 2026 - 00:38 WIB

DPRD Bojonegoro Bahas Perubahan 5 Raperda, FPPKN Tegaskan Catatan Penting

Berita Terbaru

Birokrasi

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027

Kamis, 22 Okt 2026 - 22:39 WIB