Misteri Kurang Salur ADD : Kepala Bapenda Bojonegoro Ngaku Tak Punya Data 2015–2021

- Admin

Rabu, 7 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id — Rapat kerja antara Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berlangsung hangat. Sorotan tajam mengemuka terkait kejelasan data akumulasi kurang salur hak desa Anggaran Dana Desa (ADD) untuk periode 2015 hingga 2021.

Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mempertanyakan data rincian tersebut kepada jajaran Bapenda. Namun, Kepala Bapenda Kabupaten Bojonegoro, Yusnita Liasari, tidak dapat menampilkan data yang diminta dalam forum rapat.

“Kami tidak bisa menemukan data dari tahun 2015 sampai 2021, tetapi yang jelas Pemkab sudah tidak punya utang ke desa dari 2022 sampai 2025,” ujar Yusnita di hadapan anggota dewan.

Lasuri lantas meminta pihak Bapenda untuk membuka dan mencocokkan kembali Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca Juga:  Akhirnya Wali Murid SDN Sumberrejo Ditemui oleh Kabid SD Diknas Bojonegoro

“Ibu bisa melihat yang sudah diperiksa oleh BPK, itu bisa dilihat, bayar 10 persen atau 12,5 persen,” kata Lasuri menegaskan.

Meski demikian, desakan dari Komisi B belum membuah hasil karena dokumen maupun rincian data periode 2015–2021 belum disajikan dalam rapat tersebut.

Berdasarkan penelusuran wartawan Suara Bangsa dari penggalian informasi, data rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro periode 2015–2021, akumulasi kurang salur atas Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah, serta Bagi Hasil Retribusi Daerah masih mencatatkan angka kurang bayar sekitar Rp325,83 juta, saat itu.

Rincian kurang bayar tersebut terbagi dalam tiga komponen utama:
1, Alokasi Dana Desa (ADD), Menyumbang porsi terbesar dengan total kurang salur mencapai kurang lebih Rp285,90 juta.

Baca Juga:  Bupati Pamekasan Pimpin Upacara Hari Jadi Satpol PP dan Damkar

Bagi Hasil Pajak Daerah,Mencatat akumulasi kurang bayar sebesar Rp28,55 juta.

Bagi Hasil Retribusi Daerah, Mencatat total kekurangbayaran sebesar Rp11,38 juta.

Dinamika dan fluktuasi angka kurang bayar tersebut ditengarai akibat pergeseran serta penyesuaian perhitungan alokasi persentase dasar dari 10,0% menjadi 12,5% pada setiap kriteria penerimaan daerah.

Dan ini Rincian Perkembangan dari Tahun ke Tahun.

Tahun 2015–2016: Pada 2015, akumulasi kurang bayar berada di angka Rp41,40 juta. Angka ini melonjak signifikan pada 2016 hingga menyentuh Rp154,10 juta menyusul besarnya selisih alokasi ADD yang belum tersalurkan.

Tahun 2017–2018: Nilai kurang bayar pada 2017 tercatat sebesar Rp142,80 juta tanpa pencatatan selisih pada sektor retribusi daerah.

Pada 2018, angka kurang salur berlanjut sebesar Rp143,98 juta.

Tahun 2019 (Puncak Defisit):
Tahun 2019 mencatatkan selisih paling mencolok pada komponen Dana Desa dengan defisit kurang salur mencapai Rp418,49 juta, sehingga total selisih bersih pada tahun tersebut tercatat kurang bayar Rp411,25 juta.

Baca Juga:  Perayaan Cap Go Meh 2024, Begini Harapan Pj Bojonegoro

Tahun 2020–2021:
Angka kekurangbayaran melandai dan relatif stabil di dua tahun terakhir periode pencatatan, yakni sebesar Rp122,10 juta pada 2020 dan Rp132,58 juta pada 2021.

Adanya sisa akumulasi kurang bayar ini menjadi catatan penting dalam perbaikan transparansi serta tata kelola keuangan Pemkab Bojonegoro. Tuntasnya penyaluran sisa hak bagi hasil desa diharapkan dapat menunjang efektivitas pelayanan, pembangunan, dan kelancaran operasional pemerintah desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro.

Hingga berita ini diunggah, Kepala Bapenda yang baru Yusnita liasari belum memberikan komentar resmi mengenai kebenaran data tersebut.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Bukan Sekadar janji !: Bojonegoro Sabet Dua PP ATM Award 2026, Setyo Wahono Tegaskan Pelayanan Rakyat Nomor Satu
Dari Lumbung Energi ke Lumbung Pangan, Pemkab Bojonegoro Raih Penghargaan Ekonomi dan Kedaulatan Pangan 2026
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Pengesahan APBD 2027
Pimpin Apel Hari Santri, Bupati Sumenep Ingatkan Pentingnya Peran Santri Menjaga Kerukunan Sosial dan Kebudayan
Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Beri 5 Catatan APBD 2027
Sampaikan Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Bupati Bojonegoro Tekankan Beberapa Poin Ini
Pemkab Sampang Terus Distribusikan Air Bersih Bagi Warga Terdampak Kekeringan
DHL Express Perkuat Keamanan Logistik, Surabaya Gateway Kini Bersertifikat TAPA
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru