DPRD Bojonegoro Sahkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

- Admin

Kamis, 22 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Suasana adem dan penuh keakraban mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (21/10/2026).

Momentum menjelang Hari Santri tersebut turut menjadi ajang perkenalan dan penguatan sinergi dengan hadirnya Kapolres Bojonegoro yang baru.

Kehadiran AKBP Yenni Diarty, S.I.K., M.H orang nomor satu di Polres Bojonegoro tersebut disambut hangat oleh Umar Abdulloh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro beserta jajaran anggota dewan, serta H,Setyo wahono Bupati Bojonegoro dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Sebelum sidang resmi dibuka, suasana cair makin terasa saat Ketua DPRD Bojonegoro menyampaikan pantun khusus untuk menyambut Kapolres baru.

Lewat bait pantun tersebut, pimpinan dewan menyampaikan ajakan terbuka untuk terus memperkuat kolaborasi antarlembaga demi menjaga kondusivitas wilayah serta mengawal pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Rapat Paripurna kali ini menetapkan keputusan krusial melalui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Baca Juga:  Bojonegoro Raih Penghargaan dan Insentif Fiskal Nasional atas Keberhasilan Percepatan Penurunan Stunting

Proses pengesahan Raperda tersebut diawali dengan penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus), dilanjutkan dengan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD.

Setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuannya, agenda diteruskan dengan Permintaan Persetujuan Anggota DPRD, Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Bojonegoro, serta ditutup dengan Sambutan Bupati Bojonegoro.

Selain pengesahan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, paripurna juga mengagendakan pembahasan awal Raperda APBD TA 2027, yang meliputi Penyampaian Nota Penjelasan Bupati serta Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Sinergi yang harmonis antara unsur eksekutif, legislatif, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini diharapkan menjadi modal kuat dalam memperlancar pembahasan APBD 2027 demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Ditemui usai mengikuti seluruh rangkaian rapat paripurna, AKBP Yenni Diarty, Kapolres Bojonegoro mengapresiasi keharmonisan hubungan antarlembaga dan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus mendukung program Pemkab Bojonegoro, khususnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak.

Baca Juga:  Sebelum Lebaran, Warga Desa Pungpungan Bojonegoro Sudah Bisa Menikmati Jalan yang Nglenyer

Guna menekan angka kekerasan terhadap kelompok rentan tersebut, Polres Bojonegoro mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi secara masif.

“Kita tekan agar tidak ada kekerasan terhadap ibu dan anak dengan cara sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat, tokoh agama, hingga anak-anak sekolah agar semua teredukasi,” ujar Kapolres saat wawancara cegat (doorstop).

Kapolres menambahkan, kolaborasi yang berkelanjutan dengan Pemkab sangat penting demi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Bojonegoro.

Selain itu, Kapolres juga memberikan klarifikasi tegas mengenai penerapan mekanisme Restorative Justice (RJ) di wilayah hukumnya.

AKBP Yenny Diarti menjelaskan bahwa posisi kepolisian dalam mekanisme RJ adalah sebagai fasilitator atau pemediasi yang penerapannya sangat bergantung pada kesepakatan para pihak serta substansi perkara.

Baca Juga:  Niat Menebang Ranting Pohon Mangga, Warga Camplong Sampang Tewas Tersengat Listrik

“Kepolisian sifatnya hanya memediasi. Ada restorative justice, semua itu tergantung dari kesepakatan antara pihak pelapor dan terlapor. Jadi, ada beberapa substansi dari kasus itu sendiri dalam penerapan RJ-nya,” jelasnya.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa Restorative Justice tidak dapat diterapkan secara sembarangan, terutama bagi pelaku kejahatan berulang-ulang (red: residivis).

“Bukan karena barang bukti, tetapi pada oknum yang melakukan pengulangan-pengulangan yang tidak bisa dinormalisasikan,” tegas Kapolres.

Di akhir keterangannya, Kapolres perempuan pertama di Bojonegoro tersebut, mengimbau masyarakat agar tidak salah mengartikan penerapan RJ sebagai bentuk pembenaran atas tindakan kriminal atau jalan pintas untuk meloloskan diri dari hukum.

“Jangan karena ada restorative justice, hal itu dianggap membenarkan atau menjadi peluang untuk menyelesaikan dan memudahkan kejahatan,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka
Bukan Sekadar Pesta Belimbing, Bojonegoro Cetak Sejarah Baru Usai Lolos Geopark UNESCO di Paris
Lindungi Lahan Pertanian dan Industri, Bojonegoro Godok Revisi RTRW
Perdami Jatim Gelar Baksos Operasi Katarak di RSUD Padangan, Tekan Angka Kebutaan di Bojonegoro
RSUD Padangan Gelar Baksos Operasi Katarak, Dinkes Bojonegoro Dorong Peningkatan Layanan dan Naik Kelas
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Sabtu, 7 November 2026 - 17:01 WIB

Bukan Sekadar Pesta Belimbing, Bojonegoro Cetak Sejarah Baru Usai Lolos Geopark UNESCO di Paris

Selasa, 3 November 2026 - 13:28 WIB

Lindungi Lahan Pertanian dan Industri, Bojonegoro Godok Revisi RTRW

Minggu, 1 November 2026 - 01:39 WIB

Perdami Jatim Gelar Baksos Operasi Katarak di RSUD Padangan, Tekan Angka Kebutaan di Bojonegoro

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 18:53 WIB

RSUD Padangan Gelar Baksos Operasi Katarak, Dinkes Bojonegoro Dorong Peningkatan Layanan dan Naik Kelas

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:06 WIB

Puncak Hari Jadi Bojonegoro ke-349, RSUD Padangan Bebaskan Biaya Operasi Katarak dan Obat-obatanya

Berita Terbaru