Kritik Menu Makan Bergizi Gratis Berujung Laporan Polisi, Wali Murid Asal Ngraho Bojonegoro Banjir Dukungan

- Admin

Jumat, 27 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Gelombang dukungan mengalir deras bagi Putri, seorang warga Kecamatan Ngraho yang dilaporkan ke polisi usai mengunggah kualitas menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial.

Meski menghadapi proses hukum, Putri mengaku heran mengapa hanya dirinya yang menjadi sasaran pelaporan oleh pihak penyedia jasa (SPPG). Bojonegoro Jumat 27/2/2026.

Kejadian ini bermula saat Putri mengunggah video menu MBG disalah satu SPPG yang ada di Ngraho di kontenya, yang diterima olehnya sebagai wali murid ke media sosial.

Dan Unggahan tersebut viral dan memancing beragam reaksi dari warganet,untuk berkomentar dengan hal yang sama.
Tak lama setelah unggahan itu mencuat, Putri mengaku dihubungi oleh pihak sekolah.

“Tidak ada yang intimidasi saya, tapi pihak guru meminta saya untuk menurunkan (take down) unggahan tersebut,” ujar Putri saat dikonfirmasi media Suara bangsa.

Meski permintaan tersebut datang dari pihak pengajar, Putri tetap mempertanyakan urgensi penghapusan konten tersebut, mengingat apa yang ia sampaikan adalah fakta yang dirasakan oleh banyak wali murid lainnya.

Baca Juga:  Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Kejanggalan Pelaporan Tunggal
Putri merasa ada ketidakadilan dalam pelaporan ini.
Pasalnya, fenomena “menyentil” atau mengunggah video menu MBG yang dianggap tidak sesuai ekspektasi bukan hanya dilakukan oleh dirinya,wali murid yang lainya sama.

“Sampai saat ini, saya masih heran kenapa hanya saya yang dilaporkan oleh SPPG tersebut. Padahal di media sosial banyak warga yang juga mengunggah menu-menu MBG yang diterima wali murid,” pungkasnya.

Di sisi lain, langkah hukum yang diambil oleh SPPG justru memicu efek bola salju. Alih-alih meredam kritik, tindakan pelaporan ini justru membuat warganet makin solid memberikan dukungan moral kepada Putri.

Banyak pihak menilai bahwa kritik masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi kualitas makanan, bukan justru dihadapi dengan jalur hukum.

Catatan Redaksi:Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari SPPG yang melaporkan Putri, dan beberapa Nitizen berharap pihak kepolisian diharapkan dapat bertindak objektif dalam menangani kasus yang menyita perhatian publik di wilayah Bojonegoro ini.

Baca Juga:  Program Makanan Bergizi Sudah Mulai Disalurkan pada Siswa di Pamekasan

Beragam komentar warga net,membanjiri kanal-kanal platform terkait pelaporan wali murid oleh SPPG di Ngraho.

Akun Handoyo Sekti.bila hal ini terjadi pemerintah dilema, Handoyo menduga yang melakukan program pemerintah ini di indikasikan dan dilakukan oleh beberapa institusi, dari oknum legislator sampai dari APH.

“Lha piye Program teko Pemerintah, sing nglakoni ada oknum Legislator & APH terus sing mbadog Rakyat.
Nek sampek sing Mbadog protes ape di lebokne sel. Nek sampe terjadi di proses hukum ngenes tenan Rakyat Indonasua..Goro-goro pekoro Badogan 8 ewu,mlebu sel,Kebangetennnn..” ungkapnya.

Netizen yang bernama @caramelmachiato,berharap program ini benar-benar memberikan asupan bergizi seimbang, bukan makanan olahan atau camilan yang kurang mengenyangkan.

“Menyok keju” (Singkong keju), Ungkapnya menyiratkan keraguan terhadap variasi menu.

Baca Juga:  Fraksi Fraksi Beri Pandangan Raperda Pertanggung Jawaban Bupati Bojonegoro APBD 2022

Nitizen yang akun @TuanJelata,juga berharap,Tantangan bagi Badan Gizi Nasional adalah memastikan standar menu tetap terjaga dari kota besar hingga pelosok desa.
Isu kesehatan adalah yang paling sensitif, juga menyoroti soal akuntabilitas jika terjadi insiden medis,

Kritik tajam ini adalah alarm bagi pemerintah. Masyarakat menuntut adanya SOP yang ketat dan konsekuensi hukum yang jelas bagi penyedia jasa (vendor) jika terjadi kelalaian dalam higienitas makanan.
Keamanan pangan tidak boleh dikompromikan dengan sekadar kata maaf.

“Kalau SPPG memberi menu yang menyebabkan keracunan, cukup minta maaf dan selesai. Hebat bener.”ungkapnya penuh satir.

Akun yang bernama @pesheg oneng
Lebih mencerminkan keinginan kepemerintah agar program ini bersih dari praktik korupsi atau penggelembungan harga (mark-up).

pesheg oneng berharap pemerintah untuk lakukan Audit rutin dan pelibatan lembaga pengawas independen menjadi kunci agar setiap rupiah APBN benar-benar sampai ke piring anak sekolah,Seruannya agar “Pak Prabowo audit aja semua,” ungkapnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham
Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT
Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa
Genjot Pembangunan, DPRD Bojonegoro Resmi Setujui 13 Raperda Masuk Propemperda 2027
Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun
Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi
Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!
Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 15:39 WIB

Anak Pendiri La Tulipe Gugat PT Rembaka ke PN Sidoarjo Terkait Kepemilikan Saham

Selasa, 17 November 2026 - 14:29 WIB

Bansos Warga Bojonegoro Raib 8 Tahun Meski Rekening Koran Cair, Eks TKSK Ungkap Mekanisme KKS dan Agen BPNT

Selasa, 17 November 2026 - 00:06 WIB

Bantuan Yatim Piatu 2026 Gagal Cair di Kecamatan, Dinsos Bojonegoro Sebut Ada Salah Prosedur di Desa

Sabtu, 14 November 2026 - 13:46 WIB

Tambahan Rp124 Miliar di RKA 2027 Dibahas Alot, Ketua DPRD Bojonegoro Soroti Kebencanaan di Tengah Proyeksi APBD Rp5,1 Triliun

Kamis, 12 November 2026 - 01:15 WIB

Karoke Sempadan Sungai Diratakan, Pengelola Protes Tebang Pilih, Sentil Oknum ‘Uang Rokok’ di Tengah Eksekusi

Rabu, 11 November 2026 - 07:34 WIB

Komisi C DPRD Bojonegoro Warning Dinkes Soal Anggaran RSUD Kalitidu: Jangan Sampai Mangkrak Lagi!

Selasa, 10 November 2026 - 11:20 WIB

Disorot Publik Soal UKW, Bupati Bojonegoro Sentil OPD: Jangan Halangi Kerja Jurnalis!

Senin, 9 November 2026 - 14:57 WIB

Polda Jatim Ungkap 133 Kasus Curanmor, 154 Orang Jadi Tersangka

Berita Terbaru