Tatap Pemilu 2029, Ketua DPD Golkar Bojonegoro: Pengurus Harus Kerja Nyata Bukan Sekadar Numpang Nama

- Admin

Sabtu, 17 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro mulai memanaskan mesin politiknya lebih awal.

Melalui forum Rapat Pleno Diperluas yang digelar pada Sabtu (17/1/2026),di aula DPD Golkar Bojonegoro.

Partai berlambang pohon beringin ini menegaskan arah baru perjuangan, penguatan akar rumput dan kerja nyata bagi masyarakat harus dilakukan para pengurus mau pun kader partai.

Pertemuan ini bukan sekadar seremonial rutin, Forum ini menjadi ruang evaluasi total sekaligus manifestasi keberlanjutan roda partai pasca terbentuknya kepengurusan baru.

Sesepuh Golkar yang juga sebagai
Dewan Pertimbangan DPD Golkar Bojonegoro, KH. Tamam Syaifudin, M.Si, dalam arahannya menekankan bahwa dinamika politik nasional harus dijawab dengan peran strategis di tingkat daerah.

Ia secara terbuka mengajak seluruh kader untuk solid di bawah kepemimpinan Ketua DPD, Ahmad Supriyanto. Untuk merebut kembali kemenangan masa lalu.

Baca Juga:  Setelah Lama Ditutup, PT Sata Tec Indonesia Bojonegoro Kembali Uji Coba Operasional

“Fraksi Golkar di DPRD Bojonegoro tidak boleh hanya jadi pelengkap. Mereka harus tampil sebagai penggagas dan pengawal program strategis yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,dulu Meskipun Bupati nya dari Partai lain, Golkar bisa mendapat wakil bupati dan ketua DPRD Bojonegoro,” ungkap yang akrab dipangil Kyai Tamam.

Lanjutnya, melihat Kepemimpinan di bawah Ahmad Supriyanto kader lama maupun kader baru mulai merapat, dari ibu-ibu mau pun gens z mulai berkiprah di Golkar. Di 2029 Kyai Tamam memasang target tinggi.

Ia memacu semangat kader agar tidak cepat puas, kedepan DPD Golkar Bojonegoro harus mampu 10 kursi. Menurutnya, kejayaan Golkar hanya bisa direbut kembali jika seluruh elemen partai yang hadir hari ini dan selalu menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

“Kompak, sholid dan PK-PK dan element partai harus menyentuh lapisan paling bawah,” harapnya.

Baca Juga:  Kadisnaker Bojonegoro Apresiasi LSP K3 Raih Naker Award 2025: Putra Daerah Berperan di Level Nasional

Ketua DPD Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto atau yang akrab disapa Mas Pri menyampaikan, pesan menohok terkait etos kerja organisasi.
Ia menegaskan bahwa tahun 2026 adalah tahun konsolidasi total.

Kader maupun pengurus jangan terbuai rayuan yang menina bobokan para pengurus sehinga lupa dengan garis perjuangan partai.

Supriyanto menegaskan sudah tidak ada istilah suka Ketua, suka pak sekertaris, suka bendahara, semuanya berjuang untuk kepentingan partai, bukan kepentingan pribadi-pribadi pengurus.

“Saya tidak butuh pengurus yang hanya menunggu jabatan. Saya butuh pimpinan kecamatan dan kader sampai bawah yang mau kerja nyata. Golkar bukan tempat untuk sekadar numpang nama,semua berjuang untuk partai,” ujar Mas Pri dengan lugas.

Sebelum pleno diperluas ini digelar, internal DPD telah melakukan langkah-langkah administratif yang transparan, mulai dari laporan kegiatan dan keuangan tahun 2025, hingga penyegaran struktur Fraksi Golkar di DPRD guna meningkatkan kinerja legislasi.

Baca Juga:  Ditinggal Sholat Subuh, Motor Jamaah Masjid Babus Salam Camplong Sampang Raib Digondol Maling

Program Konkret Menuju Rakerda 2026
Mas Pri menginstruksikan setiap bidang di DPD untuk segera menyusun program kerja yang terukur.

Ia menginginkan kegiatan yang bersifat aplikatif, bukan sekadar rapat seremonial tanpa output yang jelas.

Program-program ini nantinya akan disahkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026.

Sebagai langkah jangka pendek, Golkar Bojonegoro akan memperkuat sisi religiusitas dan sosial, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

Pendekatan ini diharapkan menjadi jembatan bagi partai untuk hadir sebagai solusi di tengah persoalan warga.

“Menang itu bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan partai. Jika ingin menang di 2029, kuncinya hanya satu, kita harus solid, disiplin, dan berjalan bersama,Sukses bersama,” pungkasnya.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

Lampu Sorot di Balik Panggung Konser: Menyoal Transparansi Dana Sponsor dan CSR BPR Bank Daerah Bojonegoro
Sengketa TKD Desa Belun Temui Jalan Buntu: Camat Temayang Bungkam, Dinas PMD Sebut Tak Bisa Bergerak Tanpa Dokumen
Wujudkan Asta Cita Melalui Otoda, Pemkab Bojonegoro Raih Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik 2025
HUT BPR Bojonegoro Ke-30 Menuai Sorotan: Diduga Tabrak Perda KTR dan Regulasi Sponsor Rokok
Aset Desa Berubah Jadi Milik Pribadi Ahli Waris Pemdes Sebelumnya, Program Koperasi Merah Putih Terancam Layu Sebelum Berkembang
Warga Pamekasan Ini Butuh Uluran Tangan, Hidup Dalam Keterbatasan
Moch Mansur: IPSI Bojonegoro Harus Tegak Lurus pada Aturan, Jangan Terpancing Klaim Sepihak
KDMP di Desa Belun Bojonegoro terganjal dengan SHGB dan SHM, desa Belun terancam tidak punya KDMP
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026 - 19:47 WIB

Lampu Sorot di Balik Panggung Konser: Menyoal Transparansi Dana Sponsor dan CSR BPR Bank Daerah Bojonegoro

Selasa, 28 April 2026 - 12:11 WIB

Sengketa TKD Desa Belun Temui Jalan Buntu: Camat Temayang Bungkam, Dinas PMD Sebut Tak Bisa Bergerak Tanpa Dokumen

Senin, 27 April 2026 - 17:58 WIB

Wujudkan Asta Cita Melalui Otoda, Pemkab Bojonegoro Raih Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik 2025

Minggu, 26 April 2026 - 11:45 WIB

HUT BPR Bojonegoro Ke-30 Menuai Sorotan: Diduga Tabrak Perda KTR dan Regulasi Sponsor Rokok

Sabtu, 25 April 2026 - 20:11 WIB

Aset Desa Berubah Jadi Milik Pribadi Ahli Waris Pemdes Sebelumnya, Program Koperasi Merah Putih Terancam Layu Sebelum Berkembang

Jumat, 24 April 2026 - 19:59 WIB

Moch Mansur: IPSI Bojonegoro Harus Tegak Lurus pada Aturan, Jangan Terpancing Klaim Sepihak

Jumat, 24 April 2026 - 08:15 WIB

KDMP di Desa Belun Bojonegoro terganjal dengan SHGB dan SHM, desa Belun terancam tidak punya KDMP

Jumat, 24 April 2026 - 08:10 WIB

Polemik Konser 3 Dekade BPR Bojonegoro: Antara Isu Anggaran Rp1,1 Miliar, Penjualan Tiket, dan Transparansi Aset Daerah

Berita Terbaru