BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id –Setyo Wahono Bupati Bojonegoro didampingi oleh Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo, menghadiri undangan resmi Kementerian Sosial RI dalam agenda Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Barang Milik Universitas untuk program Sekolah Rakyat (SR), Kamis (10/7), di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jl. Salemba Raya, Jakarta.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang biasa di panggil Gus Ipul tersebut Dalam sambutannya, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat (SR) adalah kebijakan afirmatif dari Presiden Prabowo yang sangat spesifik dalam menjawab akar persoalan kemiskinan.
“Sekolah Rakyat dibangun berbasis data sebagai strategi besar untuk memutus rantai kemiskinan dan menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” tegas Mantan Walikota Pasuruan periode 2021-2024.
Hal yang sama juga disampaikan oleh
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh,
Mantan Menteri Pendidikan dan mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITSN) Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat (SR).
Menurut Prof Mohammad Nuh, Sekolah Rakyat (SR) adalah program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo dan bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Tambahnya, ada tiga fondasi utama dari Sekolah Rakyat (SR),
1. Memuliakan kaum dhuafa, sebagai pelunasan tanggung jawab negara terhadap kelompok rentan melalui pendidikan,
2. Memutus mata rantai kemiskinan, dengan menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah;
3. Mewujudkan mimpi besar, dengan melibatkan berbagai sektor dan kementerian untuk menghadirkan pendidikan gratis, berkualitas, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Penandatanganan ini menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” ungkapnya.
Dalam hal ini Bupati H, Setyo Wahono turut menandatangani MoU secara langsung bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
Bupati Setyo Wahono mengatakan, ini sebagai bentuk komitmen nyata Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung program nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pra sejahtera.
Lanjutnya, Partisipasi Bojonegoro dalam program Sekolah Rakyat (SR) merupakan bentuk kolaborasi konkret antara pemerintah pusat dan daerah. Lebih dari sekedar program pendidikan.
“SR adalah bagian dari strategi menyeluruh dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan fondasi sosial menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Plt Kepala dinas sosial (Kadinsos) Bojonegoro, Agus Susetyo, bahwa Bojonegoro termasuk dalam wilayah pelaksanaan Tahap 1B Sekolah Rakyat.
Lokasi yang disiapkan adalah Gedung Diklat Bojonegoro yang terletak di Dusun Kedungrojo Kidul, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander.
Gedung ini akan difungsikan sebagai kelas dan asrama bagi 100 siswa jenjang SMA, yang terbagi dalam empat rombongan belajar (rombel).
Siswa dipilih berdasarkan data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomis Nasional) dari keluarga dalam desil 1 (kategori miskin dan miskin ekstrem).
“Sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat rintisan tahap pertama akan mulai beroperasi pada Juli 2025, 63 titik dimulai pada 14 Juli, 37 titik lainnya, termasuk Bojonegoro, akan dimulai akhir Juli 2025,” terangnya.
Turut hadir dalam agenda ini Diantaranya Wakil Menteri Sosial RI, Ketua tim formatur Sekolah Rakyat Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, Sekjen Kemensos RI, Rektor dan Wakil Rektor beberapa perguruan tinggi, serta para Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda dan Kadinsos dari berbagai Daerah di Indonesia yang telah menyatakan kesiapannya dan menjadi 100 titik pelaksanaan SR tahap pertama.
Penulis : Takim
Editor : Putri
