BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menempelkan stiker “Keluarga Prasejahtera” di rumah-rumah warga memicu diskusi panas di jagat maya pada Sabtu (3/1/2026).
Di tengah pro-kontra tersebut, pihak legislatif (Red: Ketua Komisi C) angkat bicara, serta untuk meluruskan tujuan dan langkah solusi bagi warga yang merasa dirugikan.
Berdasarkan pantauan tim redaksi Suara bangsa, stiker tersebut memuat rincian bantuan yang sangat mendalam, mulai dari bantuan rutin hingga pemberdayaan ekonomi dengan nilai yang cukup besar.
Pemberdayaan Ekonomi,Bantuan ternak ayam petelur (Rp18,7 juta), kolam lele (Rp3,7 juta), hingga sanitasi (Rp30 juta).
Bantuan Sektoral: BPJS Kesehatan, Bansos Anak Yatim, Disabilitas, PKH, dan Bansos Pangan.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah saat ini.
Menurutnya, pemasangan stiker bukan sekadar label, melainkan instrumen penting untuk, Verifikasi dan Transparansi, Memastikan publik mengetahui jenis bantuan yang masuk ke tiap rumah.
Mencegah Penyelewengan, Mempersempit ruang bagi oknum yang ingin memotong atau menyalahgunakan hak warga.
Akurasi Data,Menjadi cermin data kemiskinan yang riil di lapangan.
Polemik “Stiker Tanpa Bantuan”
Meski bertujuan mulia, kebijakan ini menuai protes keras dari netizen yang menemukan ketidaksinkronan data.
Saat disingung terkait, Beberapa warga mengeluhkan rumah mereka dipasangi stiker “Keluarga Prasejahtera” namun kenyataannya mereka tidak pernah menerima bantuan yang tertera, seperti yang diunggah di group sosial media di Bojonegoro.
“Protes saja mbak, jangan diam. Kalau ditempeli tapi tidak dapat bantuan, berarti uangnya dimakan desa,” tulis akun Servis Printer dalam bahasa daerah.
Nada kecewa juga datang dari akun Buk E Niya, yang merasa nama baiknya tercoreng label miskin tanpa ada manfaat nyata.
“Siapa yang tidak jengkel. Tidak pernah makan uang negara, tapi tiba-tiba dipasangi stiker keluarga miskin,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan beberapa warga yang merasa datanya “dicatut” atau rumahnya ditempeli stiker namun tidak menerima bantuan, Ahmad Supriyanto yang juga sebagai ketua DPD Golkar Bojonegoro memberikan penegasan.
Ia menyatakan bahwa jika ditemukan kasus salah sasaran atau ketidaksesuaian antara stiker dan realita, maka pemerintah harus segera melakukan penyesuaian.
Langkah ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi warga untuk melakukan komplain secara resmi jika terdapat poin-poin bantuan yang tercentang namun belum pernah mereka terima.
Catatan Redaksi:Polemik stiker ini menjadi momentum besar bagi Pemkab Bojonegoro untuk melakukan validasi ulang secara menyeluruh.
Transparansi melalui stiker akan efektif jika didukung dengan data yang valid.
Masyarakat kini menunggu aksi nyata dari pemerintah untuk menyisir kembali data tersebut agar tidak ada warga yang merasa “dimiskinkan” hanya di atas kertas sementara haknya tidak tersalurkan.
Penulis : Takim
Editor : Putri
