BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Anggota Dewan DPR-RI Dapil 9 Bojonegoro-Tuban, Eko Wahyudi Komisi 4 bergerak cepat menanggapi masalah harga gabah di Bojonegoro yang tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Bersama tim, Eko Wahyudi melakukan monitoring aspirasi terkait pertanian untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, Bojonegoro.
Eko Wahyudi menemukan bahwa harga gabah yang turun drastis disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan gudang transit gabah dan beras serta alat pemotong gabah (kombi). Hal ini menyebabkan Bulog kesulitan menyerap gabah petani secara maksimal.
“Kita lihat fakta dan progresnya di lapangan. Meskipun Bulog telah melakukan serapan sekitar 14 juta ton yang di breakdown Kabupaten, dan Provinsi, namun masih ada beberapa titik yang tidak terserap dengan baik,” ungkap Eko Wahyudi.
Meskipun kuota Bulog sudah terpenuhi, Eko Wahyudi mendorong agar Bulog Bojonegoro tetap menyerap gabah petani di sisa 20 hari ke depan. Pasalnya, masih ada sekitar 200 ribu ton gabah dari panen kedua yang perlu diserap.
“Kita mendorong Bulog untuk menyerap kembali meskipun sudah terserap dan terpenuhi kuotanya,” tegas Eko Wahyudi.
Eko Wahyudi juga menekankan pentingnya meningkatkan instrumen pengawasan untuk memastikan harga gabah sesuai dengan HPP. Menurutnya, instrumen ini bukan hanya milik Bulog saja, tapi juga bisa melibatkan APH, TNI, dan Polisi.
“Instrumen itu bukan hanya Bulog saja, tapi juga bisa APH, TNI (red:Koramil), Polisi (red:polsek). Kita perlu meningkatkan pengawasan untuk melindungi petani,” jelas Eko Wahyudi.
Penulis : Takim
Editor : Putri
