BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Predikat tersebut diraih Pemkab Bojonegoro karena telah delapan kali berturut-turut raih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Selasa pada Selasa, 26/04/2021, diserah terimakan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Kepada Bupati Bojonegoro dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah di gedung BPK RI Perwakilan Jatim, Jl. Raya Juanda Sidoarjo, Provinsi Jawa timur. 28/04/2022.
Dalam penyerahan predikat WTP, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 pada lima Pemerintah Daerah, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, BPK memberikan opini kepada:
1. Pemerintah Kabupaten Jombang, opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
2. Pemerintah Kabupaten Magetan, opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
3. Pemerintah Kabupaten Ngawi, opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
4. Pemerintah Kabupaten Tuban, opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
5. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pada kesempatan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Joko Agus Setyono mengatakan, seluruh Pemerintah Daerah yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan opini WTP atas penyajian LKPD Tahun Anggaran 2021.
“Secara khusus kami menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mempertahan opini WTP,” terangnya.
Joko Agus Setyono memastikan bahwa pemeriksaan BPK di masa pandemi tetap berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dengan demikian, opini yang diberikan BPK dalam LHP benar- benar memberikan keyakinan yang memadai terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Semoga raihan opini WTP ini dapat terus dipertahankan pada masa-masa mendatang, serta dapat mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tata kelola keuangan Pemerintah yang transparan dan akuntabel, sehingga opini WTP dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya
