SUMENEP, SUARABANGSA.co.id – Sejumlah mahasiswa Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat (20/09).
Mereka menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga tebang pilih dan tidak profesional dalam menangani kasus korupsi.
Menurut mereka, KPK sudak tercemar oleh politik kotor, yang mana KPK tidak lagi menjadi lembaga profesional, independen, yang berakibat lembaga tersebut keris kepercayaan publik.
“KPK terindikasi telah dicemari oleh penumpang gelap, tangan rakus, dan seakan menjadi menjadi kepanjangan tangan dari orang – orang yang berkepentingan, ini akan berdampak pada proses penegakan hukum yang tidak adil, jujur, dan timbang pilih, penegakan menurut selera politik,” ucap Ketua PC PMII Sumenep Suryadi saat orasi di depan kantor DPRD setempat.
Suryadi mencontohkan persoalan kasus seperti mangkraknya kasus Bank Century yang harusnya menyeret beberapa nama, karna Pra-peradilan PN JAKSEL menerbitkan surat pada KPK, tertanggal 9 april 2018 untuk segera menetepkan tersangka baru. Dalam kurun waktu 1,5 tahun.
“Sekarang, kasus itu tidak ada kejelasan. Dari ini KPK terkesan tidak serius pada kasus kasus korupsi besar,” tudingnya.
Tidak hanya itu, Kasus mangkraknya E-KTP. Dari sekian banyak nama yang terlibat dari kasus ini, pengakuan setnov sebagai terdakwa, tidak semuanya diproses, seperti menyebut nama puan maharani,
“Kasusnya terhenti, tidak diproses dan tidak dinaikkan. Kelembagaan KPK seperti tebang pilih dan tidak serius dalam menangani kasus perkara. Beberapa kasus besar juga PT. Garuda Indonesia dan BLBI,” terangnya.
Sementara, Ketua Sementara DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir mendukung penuh tuntutan para aktivis tersebut. Bahkan Hamid mengaku akan membawa aspirasi tersebut ke Jakarta guna sebagai masukan evaluasi KPK ke DPR RI dan ke Presiden Jokowi.
