Hadapi Verifikasi dan Pemilu 2024, DPC PPP Bojonegoro Diminta Kompak

- Admin

Rabu, 27 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jawa Timur pengurus DPC dan PAC Kabupaten Bojonegoro untuk solid, kompak dan bersinergi dalam menghadapi verifikasi dan pemilu 2024.

Didik Norman selaku Bidang OKK DPW PPP Jawa Timur mengatakan, dalam pandangannya untuk menghadapi Verifikasi faktual Partai, PAC maupun DPC harus kompak dan sinergi.

Bahkan, menurutnya, tidak hanya berlaku pada verifikasi. Namun juga dalam menghadapi pemilu 2024 agar PPP menang.

“Yang namanya politik pasti ada kecewa ada tidak, tapi kita tetap ingin bersatu, kita ingin kompak untuk menang, untuk menangkan PPP, nah untuk Bojonegoro kita tadi sedang tanya memang kalau ada anggota dewannya Kunker Monggo, kalau bisa kegiatan partai harus ada,” jelasnya.

Baca Juga:  Mantan Napi Teroris dan Mantan JI Bojonegoro, Silahturahmi ke Bupati Bojonegoro

Ia menambahkan, DPP dan DPW akan segera membentuk rumah fraksi, di rumah fraksi tersebut nanti bisa mengontrol kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan dari fraksi PPP terutama terkait kegiatan kegiatannya.

Dan bila anggota dewan tidak sejalan dengan DPC di rumah fraksi tersebut, maka DPP PPP tidak akan segan segan memperingatkan sampai memberhentikan anggota dewan tersebut, bila memang sudah tidak harmonis dengan DPC.

“Kalau dalam laporannya minus, DPP tidak akan segan segan bertindak, bila kali ini tidak hadir ini baru masih awal, kita tunggu laporan,” ujarnya.

Baca Juga:  Sekretaris Komisi I DPRD Sampang: Jika Pilkades Serentak Ditunda Saya Orang Pertama yang Akan Turun Jalan

Pria yang biasa dipanggil Gus Didik mewarning, jika pengurus DPC PPP Bojonegoro yang baru tidak mampu menjalankan partai akan dievaluasi selama enam bulan. Dan nanti diberikan Surat peringatan (SP) 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, dan itu juga berlaku buat anggota dewan. Sebab menurutnya Surat Kuasa (SK) itu sekarang dari DPP langsung.

“Yaa, kita tidak ada batasan tapi akan ada SP 1, SP 2, SP 3, ingat SK itu bukan dari DPC, tapi dari DPP, bila selama 6 bulan tidak mampu ya akan kita ganti, itulah guna rumah fraksi,” imbuhnya.

Baca Juga:  SKI Jatim Sambut Baik Pencapresan Anis Baswedan, Siap Kawal Menjadi Presiden

Gus Didik berharap kepada DPC PPP Se Jawa Timur untuk memanaskan mesin partai untuk memenangkan partai, dan anggota dewan wajib berangkat mencalonkan lagi, jangan sampai pindah partai. Bila terjadi ada dinamika di internal DPC. Menurutnya dalam dunia perpolitikan itu ada menang ada kalah.

Berita Terkait

Menjelang Muscab PPP Bojonegoro, Suhu Politik Memanas
Desa Bandungrejo Bojonegoro Belum Ada Tahapan Pilkades PAW, Warga Berharap Pilkades Reguler
PROJO Setujui Kompromi Pilkada: Gubernur Dipilih DPRD, Bupati dan Wali Kota Tetap Dipilih Langsung
Buka Muswil PKB Jatim, Cak Imin Ajak Kader Dekat dengan Rakyat
Relawan Tolak Projo Menjadi Partai, Mustakim: Arah Organisasi Tetap Ormas Yang setia di garis rakyat
Puncak Harlah Golkar Bojonegoro, Dihadiri Bupati Bojonegoro
Akis Jazuli Nahkodai DPD Nasdem Sumenep, Ini Kometmen
Tok, DPRD Sampang Setujui Penetapan Dua Raperda Sekaligus

Berita Terkait

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 15:01 WIB

Produksi Minyak Merosot, Bojonegoro Pacu Pencarian Cadangan Baru di 17 Kecamatan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru