Waspada, Modus Pemerasan Oknum Catut Nama Media Suara Bangsa Sasar Pengelolaan Dana Desa di Bojonegoro

- Admin

Kamis, 12 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Masyarakat dan jajaran Pemerintah Desa di Kabupaten Bojonegoro diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan media massa.

Baru-baru ini, muncul rumor dan isu mengenai oknum yang mengaku sebagai bagian dari Media Suara Bangsa dan diduga melakukan ancaman terkait pengelolaan dana desa. Dan nama tersebut saat di get contak tidak muncul namanya.

Di duga Modus yang digunakan pelaku adalah mengirimkan pesan singkat kepada perangkat desa atau pihak terkait pembangunan.

Di duga Oknum yang mengaku bernama “P Rudi” tersebut mengancam akan melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa, termasuk dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), ke pihak Kepolisian Daerah (Polda).

Baca Juga:  KSP Janji Segera Selesaikan Proyek Karang Nongko dan Kawasan Hutan Sosial di Bojonegoro

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh SUARABANGSA.co.id pesan tersebut diduga kuat merupakan upaya pemerasan.

Pelaku memanfaatkan momentum pesatnya pembangunan di Bojonegoro untuk menakut-nakuti korbannya demi mendapatkan imbalan uang atau data pribadi tertentu.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat dihimbau untuk tidak terpancing.
Media Suara Bangsa yang asli dan dikenal di Bojonegoro, selalu mengawal pembangunan di Bojonegoro sesuai kode etik jurnalistik, dan tidak dibenarkan bagi insan pers untuk melakukan intimidasi atau meminta uang di luar prosedur hukum.

Mustakim selaku Kepala Biro SUARABANGSA.co.id Bojonegoro menyarankan Untuk menghindari jatuhnya korban, berikut adalah langkah-langkah yang disarankan.

Baca Juga:  Tujuh Tahun Jadi DPO, Pelaku Pembacokan Ini Akhirnya Digulung Polisi

Abaikan dan Blokir, Jangan menanggapi pesan ancaman dari nomor yang tidak dikenal. Segera blokir kontak tersebut melalui fitur aplikasi.

Jangan Kirim Uang, Jangan pernah mengirimkan uang atau memberikan data sensitif apa pun kepada pihak yang mengklaim bisa “mengamankan” perkara.

Verifikasi Resmi, Jika terdapat keraguan mengenai informasi pembangunan atau laporan hukum, segera lakukan verifikasi langsung ke kantor desa, Dinas PMD, atau pihak berwenang setempat.

“Jika intimidasi terus berlanjut, segera laporkan ke pihak kepolisian terdekat dengan membawa bukti tangkapan layar percakapan,” pesannya.

Baca Juga:  Hadiri Acara Forsekdes, Wabup Bojonegoro Pastikan Pemerintahannya Akan Prioritaskan Petani

Catatan Redaksi Suara bangsa: Pembangunan Bojonegoro yang bersumber dari BKKD maupun APBD harus tetap berjalan sesuai aturan. Kewaspadaan kolektif sangat diperlukan agar program pembangunan tidak terhambat oleh praktik premanisme yang berkedok media.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

​Wabup Nurul Azizah Tegaskan Pentingnya Memahami Sejarah Maritim dan Kolonial Bojonegoro
Goyang New Karista hingga UMKM Laris Manis, Kolaborasi Pemuda dan BKN Meriahkan Tanjungharjo
Pameran Wilbex Vol 2 2026 Surabaya Resmi Dibuka, Pengunjung Penuhi Lokasi Sejak Pagi
Hadir 3 September di Surabaya, Wilbex 2026 Vol 2 Siapkan Ruang Eksplorasi Anak
Semarak Merah Putih Kemerdekaan RI, Cara BRI Angkat Ekonomi Desa Doudo Gresik
DPC Demokrat Bojonegoro Serap Aspirasi Warga dalam Reses dan Perayaan HUT ke-25
Reog hingga Kambing Meriahkan Malam Puncak Voli Antar-RT di Desa Ngampel Kapas Bojonegoro
DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:12 WIB

DPRD Sumenep Meminta Pemerintah Daerah Maksimalkan P-APBD Menghasilkan Program Pro Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Puluhan Tahun Tanpa Kepastian, Korban Penggusuran Jembatan Glendeng Bojonegoro Menagih Hak Sertifikat Tanah

Kamis, 27 Agustus 2026 - 06:29 WIB

Ketergantungan Dana Pusat Masih Tinggi, Bupati Setyo Wahono Putar Otak Genjot PAD Bojonegoro

Jumat, 21 Agustus 2026 - 22:10 WIB

Bahas Masalah Transportasi Laut, Bupati Sumenep Perjuangkan Masyarakat Kepulauan ke Kementerian Perhubungan

Rabu, 19 Agustus 2026 - 20:29 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 - 23:52 WIB

Ketua DPRD Sumenep Tegaskan Perubahan APBD Tetap Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:39 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026

Senin, 10 Agustus 2026 - 23:35 WIB

DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penyampaian Laporan hasil Pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026

Berita Terbaru