Birokrasi Lambat Tahun-tahunan, Penanganan Longsor Nyawa Warga Bojonegoro Terancam

- Admin

Jumat, 6 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Ancaman bencana longsor akibat abrasi Sungai Bengawan Solo di Dukuh Karangwaru, Desa Sarirejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, kian mengkhawatirkan.

Namun, upaya penanganan permanen hingga kini masih jalan di tempat akibat terkendala kelengkapan dokumen administratif antarinstansi.

Dari pantauan awak media Kondisi tebing sungai di RT 12/RW 03 tersebut terus mengalami pergerakan tanah seiring naik-turunnya debit air sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut.

Jika tidak segera ditangani, abrasi ini mengancam akses jalan utama desa dan keselamatan warga yang melintas di kawasan tersebut.

Baca Juga:  Jelang Akhir Tahun, Ketua DPD Golkar Bojonegoro Imbau Pengoptimalan Realisasi Anggaran

Dari pengalian informasi pihak desa telah berulang kali mengajukan permohonan pembangunan pelindung tebing kepada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Bojonegoro dengan tembusan ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Proposal serupa rutin diajukan setiap tahun, namun selalu menemui jalan buntu pada koordinasi antar-lembaga.

Di sisi lain, pihak BBWS Bojonegoro menyatakan bahwa belum turunnya izin pembangunan disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen teknis yang diajukan oleh Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro.

Menanggapi macetnya birokrasi tersebut, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro disela-sela acara ulang tahun Gerindra yang ke 18 tahun, Sally Atyasasmi, memberikan teguran keras.
Ia menegaskan bahwa dalam situasi bencana, keselamatan warga harus berada di atas urusan administratif.

Baca Juga:  Bupati Bojonegoro Cangkrukan Bersama Forkopimda di Desa Sidomukti

“Kita jangan sampai mengabaikan keselamatan warga masyarakat Bojonegoro hanya karena renik-reniknya birokrasi,” tegas Sally saat dimintai keterangan pada Jumat (6/2/2026).

Sally mendesak Dinas PU SDA dan BPBD Bojonegoro, dan yang terkait kebencanaan untuk segera melakukan langkah darurat tanpa harus menunggu proses pembangunan permanen yang memakan waktu lama.

Menurutnya, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh dijadikan alasan untuk saling melempar tanggung jawab.

“Yang paling penting adalah penanganan kedaruratan. Meski belum bangunan permanen, harus ada upaya sementara untuk menghalau agar tidak sampai memakan korban,” lanjutnya.

Baca Juga:  Kapolda Jatim Tekankan Polres dan Kodim Madiun Lakukan Upaya Preventif di Sidang Perdata PSHT

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi Dinas PU SDA Kabupaten Bojonegoro terkait detail dokumen yang dianggap belum lengkap serta rencana tindak lanjut jangka pendek untuk mengamankan lokasi longsor di Desa Sarirejo tersebut.

Penulis : Takim

Editor : Putri

Berita Terkait

EastFood dan AllPack Surabaya 2026, Momentum Penguatan Industri Pangan, Kemasan, dan UMKM Nasional
SDN Tanjungharjo IV Bojonegoro Padukan Konsep Modern dan Agamis, Kades Tegaskan Dukungan Pendidikan
Sukses Genjot PAD di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinpora Bojonegoro Diapresiasi Komisi C
Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029
DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar
Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR
Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi
Mengendap Lama, Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep Belum Ada Perkembangan
Tag :

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 20:39 WIB

EastFood dan AllPack Surabaya 2026, Momentum Penguatan Industri Pangan, Kemasan, dan UMKM Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 18:36 WIB

Sukses Genjot PAD di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinpora Bojonegoro Diapresiasi Komisi C

Jumat, 12 Juni 2026 - 07:20 WIB

Sistem Pemilu Berubah, Gus Fauzan Pastikan Mesin Politik PKB Bojonegoro Siap Hadapi Tantangan 2029

Jumat, 12 Juni 2026 - 05:03 WIB

DPRD Bojonegoro Fasilitasi Dengar pendapat terkait Bendungan Karangnongko, Bahas Transparansi Santunan Rp 8 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 - 04:59 WIB

Gelar RDP Soal Konser Ungu, Komisi C DPRD Bojonegoro Pastikan Bebas APBD dan CSR

Rabu, 10 Juni 2026 - 21:04 WIB

Kasus Dugaan Ijazah Ilegal Legislator Bojonegoro: Ketua KPU Dipanggil Polisi untuk Klarifikasi

Senin, 8 Juni 2026 - 06:34 WIB

Mengendap Lama, Kasus Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep Belum Ada Perkembangan

Sabtu, 6 Juni 2026 - 01:56 WIB

Begini Komentar Ketua Komisi C, Terkait Anomali DTSEN dari BPS yang Belum Rampung

Berita Terbaru