BOJONEGORO, SUARABANGSA.co.id – Akhir tahun Menjelang tutup buku Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai lakukan penyerapan Anggaran Belanja Daerah yang pernah menjadi Sorotan Menteri Keuangan.
Dan Evaluasi terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2025 kembali mengemuka setelah Ketua DPD Partai Golkar sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, S.Pd, hal tersebut menjadi perhatiannya.
Ahmad Supriyanto, menyampaikan dua catatan strategis yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Selasa (2/12/2025).
Dalam penjelasannya, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa dukungan politik DPD Golkar terhadap Pemerintahan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah tetap berjalan seiring dengan fungsi pengawasan yang harus dijalankan DPRD.
Menurutnya, tata kelola Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro perlu terus dikawal agar pelaksanaan anggaran berlangsung akuntabel, efektif, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
1. Antisipasi Risiko Gagal Bayar di Akhir Tahun Anggaran
Ahmad Supriyanto menyoroti potensi gagal bayar yang secara umum sering terjadi di berbagai daerah ketika beban kegiatan dan pembayaran menumpuk pada periode akhir tahun. Ia menegaskan pentingnya manajemen kas daerah yang lebih disiplin dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal.
“Kami mengingatkan pemerintah daerah untuk benar-benar mengantisipasi potensi gagal bayar di akhir tahun anggaran 2025. Arus kas harus dihitung matang agar tidak ada kegiatan yang tertunda pembayarannya,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pengendalian risiko gagal bayar bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pengelolaan APBD dalam menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas pemerintah daerah.
2. Optimalisasi Realisasi Anggaran dengan Menjaga Kualitas
Selain persoalan gagal bayar, Ahmad Supriyanto juga menekankan pentingnya pencapaian target realisasi APBD yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Target realisasi tahun 2025 berada pada angka 84 persen atau sekitar Rp 6,5 triliun dari total APBD Rp 7,8 triliun.
Tambah Ahmad Supriyanto, meluruskan bahwa pemahaman terhadap angka tersebut harus presisi, agar tidak terjadi bias informasi publik.
“Target realisasi 84 persen itu setara dengan Rp 6,5 triliun. Realisasi harus dikejar, namun kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan hanya demi mengejar persentase,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sejumlah pekerjaan fisik yang sedang dikerjakan memasuki fase krusial, sehingga pengawasan kualitas dan ketepatan waktu betul-betul harus diperhatikan oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD)terkait.
Menurutnya, Pengawasan Banggar DPRD Akan Diperketat
Sebagai bagian dari Badan Anggaran, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa DPRD akan memperkuat fungsi kontrol terhadap sektor belanja modal, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Lelaki yang akrab di panggil mas pri tersebut,Juga menekankan bahwa pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD membawa manfaat konkret bagi masyarakat.
“Banggar DPRD akan terus memonitor agar APBD dikelola secara akuntabel, transparan, dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Bojonegoro,” pungkasnya.
Penulis : Takim
Editor : Putri
